Seorang buruh melintas didepan ribuan buruh melakukan unjuk rasa menuntut Jaminan Sosial Tolak Upah Minimum (Jamsostum) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta beberapa waktu lalu.

Jakarta - Sebanyak 10 ribu buruh atau pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) melakukan aksi unjuk rasa di delapan kota. Aksi unjuk rasa yang dilakukan serentak hari ini, Rabu (10/4), digelar antara lain di Jakarta, Bandung, Batam, Surabaya dan Medan.

MPBI merupakan gabungan dari berbagai organisasi buruh, seperti terdiri dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan hari ini, aksi unjuk rasa digelar di delapan kota secara serentak. Sebanyak 10 ribu buruh atau pekerja turun untuk menyuarakan tuntutan mereka yang selama ini belum didengar oleh pemerintah pusat.

“Aksi kami hari ini sengaja kami lakukan untuk pemanasan menjelang aksi May Day pada tanggal 1 Mei dan aksi mogok nasional yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus mendatang,” kata Said Iqbal saat melakukan aksi long march bersama lima buruh dari Jabodetabek dari Bunderan HI ke Kemenkokesra, Jakarta, Rabu (10/4).

Tuntutan yang disampaikan pada aksi pra May Day ini, lanjut Said, adalah mendesak pemerintah pusat melaksanakan Jaminan Kesehatan Seluruh Rakyat Indonesia pada 1 Januari 2014. Bukan dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2019.

“Jadi kami ingatkan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bersama para menteri untuk menjalankan jaminan kesehatan pada 1 Januari 2014, bukan dilakukan secara bertahap apda tahun 2019. Jaminan itu untuk semua penyakit dan unlimited biaya seumur hidup,” ujarnya.

Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional itu diiringi dengan melakukan revisi Peraturan Presiden N0.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan revisi Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran.

Tuntutan kedua, ungkapnya, MPBI menolak kebijakan upah murah dengan meminta 84 item kebutuhan hidup dimasukkan dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Serta menolanm penangguhan upah minimum, termasuk buruh honorer harus mendapatkan upah sesusai Upah Minimum Regional atau Provinsi.

“Tuntutan ketiga, kami mengultimatum Menteri Negara (Meneg) BUMN, jangan jadi orang pengecut, atau dalam tanda petik jangan berlindung di ketiaknya para direksi BUMN. Menyerahkan direksi BUMN untuk mengatur penggunaan buruh outsourching di BUMN,” tuturnya.

Meneg BUMN harus mengeluarkan Peraturan Meneg BUMN untuk memperkuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19 tahun 2012 tentang outsourching hanya di lima jenis pekerjaan. MPBI memberikan target hingga akhir Mei, Peraturan Meneg BUMN yang menghapus outsourching di BUMN sudah dikeluarkan.

“Kalau tidak, kami akan melakukan pemogokan nasional yang akan dilakukan buruh outsourching di BUMN di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Tuntutan keempat, lanjut Said, MPBI menolak Rancangan Undang-Undang Organisasi Maysarakat (RUU Ormas) yang direncanakan akan disahkan pada 12 Paril 2013. MPBI mengingatkan DPR untuk menolak pengesahan tersebut. Bila tetap disahkan, maka MPBI akan melakukan pengepungan DPR secara terus menerus dan mempercepat pemogokan nasional.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/FMB