Ribuan massa yang hendak mendatangi pendopo gubernur Aceh dihadang oleh aparat TNI/Polri di simpang Kodim, Banda Aceh, Kamis (4/4) kemarin, mereka datang ke Banda Aceh untuk bertemu mendagri guna meminta agar pemerintah pusat tidak membatalkan Qanun dan Lambang Aceh seperti tertera dalam Qanun No. Tahun 2013.

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyatakan bahwa pihaknya menghargai berbagai lambang daerah. Pasalnya, hal tersebut merupakan lambang identitas dan budaya tiap daerah. Namun, ujarnya, lambang daerah harus ditujukan untuk menguatan daerah-daerah dalam kesatuan NKRI.

"Kalau bendera (daerah) tersebut tidak mencerminkan keutuhan NKRI kita terganggu bagaimana menguatkan ikatan daerah dalam NKRI," kata Irman Gusman saat memberikan keterangan pers di kantor presiden, Jakarta, Rabu (10/4).

Hal tersebut disampaikan Irman menanggapi masalah qanun bendera dan lambang Aceh yang saat ini diminta Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Qanun bendera dan lambang Aceh dianggap berpretensi separatis karena mengadopsi lambang dan bendara Gerakan Aceh Merdekan (GAM).

"Kami di DPD menghargai lambang-lambang daerah dalam rangka lambang budaya tapi lambang negara Merah Putih punya kedudukan tersendiri," kata dia lagi.

Pemerintah sendiri sebelumnya memberikan waktu 15 hari bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mengevaluasi qanun tersebut. Selama itu, bendera qanun tidak boleh dikibarkan.

Namun, nyatanya hingga saat ini masih ada pihak yang mengibarkan bendera tersebut bahkan ketika Menteri Dalam Negeri (mendagri) Gamawan Fauzi bertolak ke Aceh, di propinsi tersebut bendara qanun sudah dikibarkan di sejumlah tempat.

Penulis: Ezra Sihite