Gedung DPRD Banten

Serang - Kasus dugaan korupsi pengadaan baju dinas untuk 85 anggota DPRD Banten senilai Rp590 juta, dengan terdakwa utama Sekretaris DPRD (Sekwan) Banten, Dadi Rustandi, mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor PN Serang, Kamis (11/4). Selain terdakwa Dadi, dua terdakwa lainnya dari kalangan pengusaha juga turut disidangkan, yakni terdakwa Yayat Ayatullah dan Bachtiar.

Sidang untuk ketiga terdakwa ini dilakukan secara maraton dengan berkas dakwaan berbeda. Namun, agenda tiga sidang itu dipimpin langsung oleh majelis hakim Annastacia Tyas, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zulkifli untuk terdakwa Dadi Rustandi, serta JPU Yayah untuk Yayat dan Andri Saputra Bachtiar. Sementara, terdakwa Dadi Rustandi didampingi kuasa hukumnya Agus Setiawan, dan Yayat serta Bachtiar didampingi kuasa hukum bernama Eko.

Ketiga terdakwa ini dijerat pasal berlapis, yakni dakwaan primer Pasal 2, jo pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain itu, untuk dakwaan primer, terdakwa dijerat dengan pasal 3 jo, pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

JPU Zulkifli, dalam dakwaan untuk terdakwa Dadi, menegaskan bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa Dadi tidak melakukan survei di pasar setempat. Penentuan HPS dilakukan terdakwa hanya dari hasil uji laboratorium kain di Unit Industri Teknis Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta.

"Hal itu bertentangan dengan Pasal 66 ayat 7 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa," tegas Zulkifli.

Selain itu, lanjut Zulkifli, dalam proyek pengadaan baju dinas bagi 85 anggota DPRD Banten, yang terdiri dari 3 jenis yakni Pakaian Sipil Resmi (PSR) senilai Rp195,5 juta, Pakaian Dinas Harian (PDH) senilai Rp153 juta dan Pakaian Sipil Harian (PSH) senilai Rp170 juta ini, Dadi juga telah memerintahkan membuat berita acara serah terima fiktif kepada Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang. Di mana pada berita acara serah terima itu dinyatakan PSR, PDH, dan PSH telah selesaikan dikerjakan 100 persen.

"Perbuatan tersebut telah melangar Peraturan Pemerintah No.58/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," ujarnya lagi.

Sementara itu, JPU Yayah dan Andri Saputra yang membacakan dakwaan untuk terdakwa Yayat Ayatullah dan Bachtiar mengatakan, dalam pelaksanaan proyek itu, Yayat Ayatullah yang adalah Direktur CV Wijaya Makmur selaku penyedia barang PSH dan PDH, maupun terdakwa Bachtiar sebagai Direktur CV Bayu Kharisma selaku penyedia PSH, menyerahkan pekerjaan atau mensubkontrakkan kepada Daulat K, selaku Pemilik Toko Sahila Textil dan Taylor untuk mengerjakan tiga jenis baju dinas tersebut.

Namun nyatanya, hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak sesuai spesifikasi kontrak. Sebab, banyak anggota DPRD Banten yang mengalihkan pembuatan PSR, PDH dan PSH untuk pembuatan baju lain, seperti blazer, celana dan kemeja, bahkan ada yang tidak mengambil pakaian dinas itu karena untuk membayar tunggakan kepada subkontraktor.

JPU mencatat bahwa untuk PSR yang sesuai kontrak hanya sebanyak 30 stel, tidak sesuai kontrak 46 stel, dan 9 lainnya belum dibuat dan belum dijahit. Sedangkan untuk PDH, yang sesuai kontrak sebanyak 47 stel, tidak sesuai kontrak 32 stel, dan 6 lainnya tidak dibuat. "Selain itu, untuk PSH, yang sesuai kontrak sebanyak 22 stel, tidak sesuai kontrak 55 stel, dan 8 lainnya belum dipotong atau belum dijahit," kata Andri Saputra.

Dalam dakwaan untuk ketiga terdakwa, JPU pada intinya menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara hingga Rp442.676 908. Dengan rincian, untuk pengadaan PSR Rp161.056.454, untuk PDH Rp133.960.0000, serta PSH Rp147.660.454. "Dari kerugian Rp442.676 908 itu, Dadi Rustandi telah menguntungkan terdakwa Yayat Ayatullah sebesar Rp91.016.454, dan Bactiar Rp45.660.454, dan memperkaya Daulat K Rp21.600.000," tegas Zulkifli.

Seusai sidang, Dadi sendiri mengatakan akan melakukan pembelaan terhadap dakwaan dari JPU, karena ada beberapa tudingan yang harus diklarifikasi oleh dirinya. "Ada beberapa yang harus saya klarifikasi, dan saya akan melakukan pembelaan," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Yayat dan Bachtiar, Eko mengatakan, dakwaan yang menyatakan telah terjadi perubahan spesifikasi barang, itu dikarenakan permintaan dari para anggota DPRD. "Itu permintaan dari para anggota DPRD Banten, bukan inisiatif klien kami," jelas Eko.

 

Suara Pembaruan

Penulis: 149

Sumber:Suara Pembaruan