Rumah dinas Gubernur Banten.

Serang - Rumah dinas Gubernur Banten yang dibangun sejak tahun 2011 lalu, dengan biaya Rp16,14 miliar hingga saat ini belum ditempati oleh Gubernur Hj Ratu Atut Chosiyah. Parahnya kondisi rumah dinas yang mewah itu sebelum ditempati sudah rusak.

Hal ini yang memicu mahasiswa melakukan aksi tidur di jalan persis di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Banten, yang terletak di Jl KH Syam’un Nomor 5, Kota Serang, Rabu (24/4).

Para mahasiswa menilai, anggaran yang digunakan untuk membangun rumah dinas itu sangat besar. Padahal, untuk membangun sebuah rumah dinas normalnya hanya mencapai Rp5,9 miliar.

Karena itu, mahasiswa menduga telah terjadi kasus dugaan korupsi dalam bentuk mark up anggaran dalam pembangunan rumah dinas tersebut.

Para mahasiswa juga a mengkritisi anggaran sewa rumah dinas Gubernur Banten senilai Rp250 juta per tahun. Biaya sewa rumah ini sudah dilakukan sejak 2006 lalu, ketika Hj Atut Chosiyah menjabat sebagai Plt Gubernur Banten kemudian terpilih menjadi Gubernur sejak 2007-2012, dan terpilih kembali menjadi Gubernur Banten periode kedua 2012-2017.

“Bisa dibayangkan sudah berapa banyak anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa rumah pribadi Gubernur Atut yang terletak di Jl Bhayangkara, Kota Serang tersebut. Ironisnya, ketika rumah dinas sudah dibangun dengan biaya yang sangat fantastis, justru Gubernur Atut enggan untuk menempatinya,” ujar para mahasiswa dalam orasinya.

Lagi-lagi mahasiswa mengkritisi dugaan mark up anggaran rumah dinas senilai Rp16,14 miliar. Pengadaan rumah dinas dari APBD tahun 2010-2011 terindikasi melebihi dana ideal pengadaan rumah dinas yang hanya Rp5,9 miliar.
"Selisih anggaran yang mencapai Rp10,24 miliar ini menjadikan isu mark up menguat setelah Gubernur Banten menyewa rumah pribadinya," ungkap Carlos , salah seorang mahasiswa.

Menurutnya, tingginya harga itu di antaranya terlihat dari anggaran pengadaan jam dinding yang mencapai Rp100 juta sampai dengan Rp300 juta, pengadaan eksterior sebesar Rp2,29 miliar, pengadaan dan pemasangan CCTV sebesar Rp2 miliar, dan pengadaan sumur sebesar Rp600 juta.

“Pemprov Banten memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang menganggarkan dana Rp6 juta untuk rehabilitasi rumah warga miskin. Coba kalau digunakan untuk memperbaiki rumah dari TKPK bisa 1.700 rumah diperbaiki dengan menggunakan uang tersebut," tegas Carlos.

Berdasarkan pantuan SP, rumah dinas gubernur Banten yang terletak di belakang Pendopo Kantor Gubernur itu dalam kondisi tidak terawat. Plafon di teras rumah dinas sudah dalam keadaan bolong dan jebol akibat terkikis air hujan yang bocor dari atap gedung.

Plafon yang terpasang di bagian samping dan belakang juga dalam kondisi hitam akibat rembesan air hujan. Namun, belum lama ini pihak kontraktor sudah melakukan perbaikan beberapa plafon yang rusak tersebut.

Kendati demikian, rumput-rumput liar yang tumbuh di bagian depan, samping dan di bagian belakang rumah dinas tersebut hingga saat ini tidak dibersihkan sehingga terkesan kumuh dan tidak terawat.

Rumah dinas tersebut sebenarnya belum diserahterimakan dari Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (SDAP) Banten ke Biro Perlengkapan dan Aset Banten. Sehingga tanggung jawab rumah dinas tersebut masih di Dinas SDAP Banten.

“Kami belum mau menerima serah terima rumah dinas itu karena kami melihat masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Kami menginginkan rumah dinas itu benar-benar komplit dan tidak ada kerusakan,” tegas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten Wira Hadikusuma.

Menurut Wira, pengadaan kelengkapan interior seperti perabot, meja, kursi dan tempat tidur serta perlengkapan lainnya sudah sebagian kecil telah ada dalam rumah dinas tersebut.
Untuk melengkapinya, akan dilakukan setelah rumah dinas itu resmi diserahterimakan dari Dinas SDAP ke Biro Perlengkapan dan Aset Banten.

Sebelumnya Kepala Dinas SDAP Banten Iing Suwargi menjelaskan Pemprov Banten menganggrakan Rp16,14 miliar untuk pembangunan rumah dinas Gubernur Banten. Dana tersebut diambil dari APBD 2010 sebesar Rp6 miliar dan sisanya sebesar Rp10,45 miliar diambil dari APBD tahun 2011.

Menurut Iing, selama ini Pemprov Banten menggelontorkan anggaran senilai Rp250 juta per tahun untuk menyewa rumah di Jalan Bhayangkara No 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

Rumah yang disewa Pemprov untuk rumah dinas gubernur tersebut merupakan salah satu kediaman milik putra gubernur.

Dikatakan Iing, untuk fisik bangunan rumah menghabiskan anggaran senilai Rp9,14 miliar dan untuk penataan kawasan Rp6 miliar.

Penataan kawasan ini untuk pembangunan sumur dalam, selasar penghubung, pekerjaan taman dan plasa, dan pekerjaan pagar kawasan.

“Anggaran sebesar Rp16,14 miliar itu bukan hanya untuk bangunan fisik rumah dinas saja, tetapi termasuk penataan taman. Anggaran rumah dinas besar, karena memang termasuk untuk penataan kawasannya,” jelasnya.

Selain itu, Iing berdalih bahwa rumah dinas itu sudah diserahterimakan sejak April 2012 lalu. Namun, faktanya, rumah dinas itu belum diserahterimakan.

Berdasarkan data dari Biro Perlengkapan dan Aset Banten, rumah dinas itu belum pernah diserahterimakan. Rumah dinas itu justru rusak sebelum ditempati.

Kerusakan rumah dinas itu diperbaiki ketika sejumlah media mengangkat masalah rumah dinas gubernur yang mubazir tersebut pada awal April 2013 lalu.

 

Suara Pembaruan

Penulis: 149/YUD

Sumber:Suara Pembaruan