Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (tengah), didampingi komisioner KPU Juri Ardiantoro (kanan) dan Hadar Nafis Gumay (kiri), menghadiri Sosialisasi Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2014 kepada perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014 di Jakarta

Kupang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) sejumlah 15 orang yang pindah ke partai politik lain untuk kepentingan pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2014 belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota dewan.

Padahal sesuai aturan, anggota dewan yang pindah partai untuk pencalonan, harus mengajukan surat pengunduran diri, baik sebagai anggota dewan maupun dari partai lama yang tidak lolos sebagai peserta pemiliu.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTT, Filemon da Lopez, kepada wartawan di Kupang, Kamis (25/4), menyampaikan, 15 anggota DPRD NTT yang pindah partai itu terdiri atas 13 orang yang pindah karena partainya tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014. Selain itu, ada dua orang yakni satu dari Partai Golkar dan seorang dari Partai Demokrat pindah ke PDI Perjuangan, kata Filemon da Lopez.

Filemon, menjelaskan, sesuai aturan KPU, untuk kepentingan pencalonan bagi anggota dewan yang pindah partai, harus mengisi formulir BB-5. Formulir itu berisikan surat pernyataan pengunduran diri dari anggota dewan dan surat pernyataan pengunduran diri dari partai lama.

Saat ini pihaknya sedang melakukan proses pergantian terhadap Hendrik Rawambaku, anggota DPRD dari Partai Golkar yang pindah ke PDI Perjuangan. Surat pengajuan pengunduran diri sudah disampaikan kurang lebih dua pekan lalu.

“Prinsipnya kami tunggu kapan anggota dewan yang pindah partai untuk kepentingan pencalonan anggota legislatif itu mengajukan surat pengunduran diri. Bila sudah ada, kami langsung proses pergantian antar waktu,” kata Filemon.
Berkaitan dengan proses PAW berdasarkan formulir BB-5 dimaksud, lanjut mantan Kepala Biro Kesejahteraan (Kesra) itu menyampaikan, pihaknya bersama anggota dewan yang pindah partai telah berkonsultasi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Konsultasi itu penting karena pelantikan anggota dewan dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Mendagri.

“Saya rasa teman-teman sudah mengerti penjelasan yang disampaikan Depdagri, tinggal saja mereka buat surat pengajuan pengunduran diri. Atas dasar itu, kita langsung buat keterangan dan selanjutnya proses PAW,” ungkap Filemon.

Menjawab pertanyaan partai lama memperbolehkan kader partainya pindah ke partai lain karena tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014, Filemon tegaskan, pemerintah tetap berpedoman pada aturan. Dimana dalam aturan itu sudah jelas diatur, bagi mereka yang pindah partai harus mengundurkan diri dari anggota dewan. Konsekuensi lanjutan adalah proses PAW.

“Tak ada jalan lain untuk tidak proses PAW mereka yang pindah partai. Karena itu harus mengerti betul aturan yang berkaitan dengan keabsahan sebagai anggota dewan,” ujar Filemon.

Ia menyatakan, jika mereka tidak mengajukan surat pernyataan pengunduran diri maka secara otomatis yang bersangkutan dicoret dalam daftar calon karena dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan. Dengan demikian, yang bersangkutan tetap menjawab sebagai anggota dewan hingga akhir masa bhakti.

Filemon, menambahkan, jika surat permohonan pengunduran diri sudah ada sebelum penetapan daftar calon sementara (DCS) oleh KPU pada awal Agustus 2013 mendatang, maka langsung segera diproses. Dipastikan sebelum akhir tahun ini, PAW sudah dilaksanakan. Tentunya akan disesuaikan dengan agenda KPU sehingga tidak saling bertabrakan.

Anggota DPRD NTT, Oswaldus, menyampaikan, karena PPRN tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014, maka dirinya sudah bergabung ke PKPI dan didaftar sebagai bakal calon dari partai itu. Walau demikian, ia belum mengajukan surat pengunduran diri, baik ke PPRN maupun ke DPRD. Dirinya berjanji segera mengajukan surat penguduran diri sebagai anggota dewan, karena merupakan salah satu syarat dalam pengajuan daftar caleg.

Menjawab pertanyaan pengajuan pengunduran diri itu berkonsekuensi pada proses PAW, Oswaldus tegaskan, lembaga legislatif baru akan memproses PAW sepanjang partai mengusulkan. Jika tidak ada usulan dari partai, maka lembaga dewan tak bisa serta merta lakukan proses PAW. Apalagi, partai asal memperbolehkan untuk pindah partai.

Sekretaris DPD I Golkar NTT, Darus Antonius sampaikan, partai lambang beringin iu sudah melakukan proses PAW terhadap salah satu kadernya di DPRD NTT atas nama, Hendrik Rawambaku yang sudah pindah ke partai lain.

Ini didasarkan pada surat pengunduran diri yang bersangkutan sebagai kader Golkar. Namun proses PAW masih menunggu keputusan dari DPP Golkar di Jakarta.

Suara Pembaruan

Penulis: YOS

Sumber:Suara Pembaruan