Wakil Gubernur Banten Rano Karno (kanan) menyerahkan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin
(kiri) pada saat paripurna penyampaian LKPj di ruang rapat parpurna DPRD Banten,
Senin (29/4).

Serang - Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah tidak menghadiri rapat paripurna penyampaian, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) penggunaan anggaran 2012.

Atut memilih untuk mengikuti pertemuan di Jakarta, dan mendelegasikan pembacaan LKPj tersebut kepada Wakil Gubernur Banten Rano Karno.

Dalam dokumen LKPj Gubernur Banten 2012 yang disampaikan oleh Rano Karno, di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Senin (29/4) dijelaskan bahwa target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten pada tahun 2012
tidak tercapai.

Diuraikan bahwa IPM sebenarnya sebesar 72,88 persen namun hanya terealisasi
71,22 persen. Sedangkan target LPE antara 6,50 - 6,80 persen hanya tercapai 6,15 persen.

Namun Atut dalam LKPj-nya mengklaim bahwa kendati IPM tidak tercapai, namun jika dibandingkan dengan IPM tahun 2011 mengalami peningkatan dari 70,95 persen menjadi 71,22 persen. Sedangkan capaian LPE tahun 2012 menurun dibanding LPE 2011 dari 6,43 persen menjadi 6,15 persen.

Selain IPM dan LPE yang tidak tercapai, target Indeks Pembangunan Gender (IPM-G) juga tidak tercapai bahkan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari target 67,40 persen hanya terealisasi 63,84 persen. Sedangkan IPM-G tahun 2011 sebesar 65,00 persen.

Sementara, untuk indikator makro pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2012 lainnya seperti Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), jumlah penduduk miskin, persentase rumah
tangga miskin (RTM), jumlah pengangguran terbuka dan presentase pengangguran terbuka bisa tercapai.

Rano di sela-sela membacakan LKPj Gubernur Banten mengatakan bahwa tingkat keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian kinerja bidang pendidikan dan
kesehatan yang merupakan variabel pembentuk angka IPM bersamaan dengan variabel daya beli masyarakat.

"Secara keseluruhan, capaian kinerja agenda pengembangan sumber daya manusia, mengalami peningkatan di mana IPM Provinsi Banten sebesar 70,95 persen pada tahun 2011 meningkat
menjadi 71,22 persen pada tahun 2012,” jelas Rano.

Sedangkan agenda perekonomian menurutnya, diarahkan pada pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis dan pariwisata yang keberhasilannya diindikasikan oleh capaian angka indikator LPE yang pada
tahun 2012 mencapai angka 6,15 persen.

"Hasil capaian lain agenda ini terlihat dari kemampuan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai sektor penyumbang terbesar PDRB Banten tahun 2012 sebesar Rp 212,86 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 192,21 triliun, dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar Rp20,65 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj yang diketuai Krisna Gunasa dari Fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua dijabat
Sanuji Pentamerta dari Partai PKS, dan Sekretaris dijabat oleh Tri Satiasantosa dari Fraksi PDIP.

“Pansus akan segera membahas LKPj Gubernur Banten untuk selanjutnya fraksi-fraksi di DPRD
Banten akan memberikan catatan dan penilaian terhadap LKPj tersebut,” jelas Aeng.

Suara Pembaruan

Penulis: 149

Sumber:Suara Pembaruan