Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah informasi yang menyebutkan mulai bulan Juli nanti, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Electronic KTP(E-KTP) sudah dipunggut biaya. Dia menegaskan tidak ada kebijakan seperti itu. Yang ada adalah pembuatan E-KTP masih gratis.

“Siapa yang bilang? Kalau ada, itu korupsi, proses aja ke polisi. Kemendagri tidak mengeluarkan pernyataan bahwa perekaman dan pembuatan e-KTP bayar,” kata Gamawan di Jakarta, Jumat (3/5).

Ia menanggapi kebijakan sejumlah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah yang akan memungut biaya pembuatan E-KTP sejak Juli nanti. Sebagai contoh beberapa wilayah di Sulawesi Utara dan Jawa Tengah.

Gamawan menegaskan pemerintah pusat tidak pernah memberi instruksi adanya pemungutan biaya atas E-KTP. Kalaupun harus memungut biaya maka perlu pembahasan bersama DPR. Sejauh ini belum ada pembahasan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menambahkan, perekaman dan pembuatan e-KTP sudah kontraktual antara DPR RI, Pemerintah Pusat, dan konsorsium. E-KTP diberikan secara gratis sampai kapanpun. Perekaman data dan blangko e-KTP ditanggung Pemerintah Pusat melalui APBN dan itu haknya rakyat.

“Bila ada pungutan nantinya, silahkan masyarakat lapor ke polisi. Apa dasarnya para dinas-dinas itu memungut biaya?” tanya Donny.

Menurutnya, perekaman data masih terbuka dan dilakukan bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman seperti TKI yang baru datang, yang baru menikah, dan di pulau-pulau. Intinya semua tetap akan dilayani, dan sekali lagi, tidak ada pungutan sesen pun.

Suara Pembaruan

Penulis: R-14/YUD

Sumber:Suara Pembaruan