Jakarta - Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Laut, provinsi Kalimantan Selatan, yang memenangkan pasangan nomor 4 Bambang Alamsyah-Sukamta, ditolak oleh tiga pasangan lain. Gugatan itu didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta.

Menurut salah satu Tim Penggugat, Iman Dirmansyah, sejumlah bukti pelanggaran telah diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Tala. Namun, laporan tidak pernah ditindaklanjuti lantaran dilakukan oleh pasangan yang didukung oleh penguasa.

"Ironisnya lagi, Panwaslu menyatakan tidak ada laporan pelanggaran yang masuk. Padahal, beberapa Tim Sukses melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak pasangan Bambang Alamsyah-Sukamta," kata Iman kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5).

Karena itu, lanjut dia, pihaknya mendaftarkan gugatan pilkada Tanah Lauh ke MK.

Kuasa Hukum pasangan H Atmari-H Muhammad Nur (AT-NUR), Fadli Nasution, mengatakan pihaknya memiliki bukti-bukti kuat terkait pelanggaran yang dilakukan pasangan Bambang Alamsyah- Sukamta.

"Kami mendaftarkan perkara ini ke MK. Kami meminta MK membatalkan hasil penetapan KPU tersebut," katanya.

Menurut Fadli, sejumlah bukti-bukti yang akan disampaikan ke MK adalah adanya pengerahan PNS, pengrusakan suara yang diduga disengaja oleh pihak tertentu, dugaan politik uang, dan sejumlah bukti-bukti lainnya.

"Ini cukup membuktikan bahwa pelanggaran ini sangat sistematis, terstruktur dan massif. Apalagi, ini sebagai upaya mempertahankan politik dinasti di sana," tambahnya.

Sekadar informasi, saat ini Tanah Laut dipimpin oleh Bupati Adriansyah yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel. Calon bupati yang dinyatakan terpilih oleh KPU Kabupaten Tala adalah Bambang Alamsyah yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Tanah Laut. Ia yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Tanah Laut adalah putra dari Adriansyah yang sudah memerintah dua periode di Tanah Laut.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho