Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto (kiri) menyampaikan pandangannya saat berdialog dengan sejumlah perwakilan organisasi buruh di Istana Negara, Jakarta.

Penghargaan diberikan dengan penilaian independen dari lembaga Appeal of Conscience

Jakarta - Meskipun mendapat penolakan dari aktivis kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hak azasi manusia (HAM) di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tetap menerima penghargaan bagi negarawan "World Statesman" yang diberikan Appeal of Conscience Foundation di New York. Rencananya, presiden akan menerima pada bulan ini.

"Ya tentu (diterima). Itu bentuk apresiasi dan penghargaan berdasarkan penilaian organisasi independen," kata Julian Pasha, Juru Bicara Presiden SBY di kompleks kantor presiden, Jakarta, Selasa (7/5).

Kemarin, kelompok aktivis kebebesan beragama dan berkeyakinan mengkritik penghargaan yang diberikan kepada Presiden SBY.

Menurut mereka, dengan banyaknya kasus-kasus intoleransi di Indonesia, presiden dinilai tak layak menerima penghargaan yayasan yang berkecimbung dibidang kebebasan beragama dan HAM tersebut.

Julian menambahkan, penghargaan tersebut sempat diagendakan akan diberikan pada November mendatang. Namun akan diberikan pada Mei mengingat Presiden SBY akan bertolak ke New York akhir bulan ini untuk menyerahkan hasil High Level Panel (HLP) Agenda Pasca 2015 kepada PBB.

Dia menambahkan, penghargaan itu diberikan dengan penilaian independen dari lembaga tersebut.

Apalagi Appeal of Conscience juga merupakan yayasan kredibel yang sudah memberikan penghargaan kepada sejumlah pimpinan antara lain kepada perdana menteri Kanada pada tahun lalu.

"Ini mereka memiliki kriteria sendiri pemberian itu sudah berdasarkan kriteria mereka sendiri," kata dia lagi.

Kasus-kasus intoleransi di Indonesia sendiri menurut Julian tidak bisa digeneralisir. Masing-masing kasus menurut dia tidak sama.

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri namun seluruhnya belum diimplementasikan sehingga masih timbul kasus-kasus terkait kerukunan beragama.

Meskipun demikian, kata dia, pemerintah akan terus mengevaluasi dan melakukan pendekatan penyelesaian terhadap berbagai kasus tersebut.

Penulis: Ezra Sihite/FER