Ilustrasi STNK, BPKB dan SIM.

Serang - Kesadaran masyarakat di Kota Serang untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ternyata masih minim. Berdasarkan data yang ada, dari seluruh warga yang memiliki kendaraan, hanya 40 persen di antaranya yang rutin membayar PKB.

Sementara sisanya 60 persen bersikap apatis dan tidak mau membayar pajak.

"Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya sangatlah penting. Karena hal ini dapat meningkatkan PAD Provinsi Banten, khususnya Kota Serang, sehingga pembangunan daerah di beberapa sektor dapat terwujud," jelas Kepala UPT Serang pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, Nia Karmina, di Aula Kantor Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Senin (20/5).

Lebih lanjut Nia menambahkan, guna memberikan kesadaran tentang wajib pajak di masyarakat, perlunya kegiatan penyuluhan tentang potensi pajak daerah yang ada.
Namun, ia mengaku tidak bisa menjelaskan secara detail jumlah kendaraan wajib pajak yang berada di wilayah Kota Serang.

"Untuk data lengkapnya ada di kantor. Pada intinya, kesadaran warga wajib pajak di Kota Serang masih minim, untuk wilayah Kecamatan Taktakan sendiri hanya 30 persen," ujarnya.

Sekretaris DPPKD Provinsi Banten, Toton Suryawinata mengatakan, penyuluhan tentang pajak juga diharapkan mampu meningkatkan PAD sesuai potensi, serta untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan peningkatan kapabilitas kelembagaan.

Toton menjelaskan, pajak daerah mengacu pada sejumlah peraturan dan undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selanjutnya, Intruksi Bersama (Inbers) Menhan, Mendagri, dan Menkeu, Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat).

Selain itu, pajak kendaraan juga diatur dalam Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan, dan Perda Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

 

Suara Pembaruan

Penulis: 149/YUD

Sumber:Suara Pembaruan