Peta Ekoregion Rujukan Penyusunan Tata Ruang

Peta Ekoregion Rujukan Penyusunan Tata Ruang
Ilustrasi peta Indonesia ( Foto: Istimewa )
Ari Supriyanti Rikin Rabu, 5 Juni 2013 | 02:34 WIB

Jakarta - Peta Ekoregion harus menjadi rujukan dan basis perencanaan pembangunan dan penyusunan tata ruang. Dengan begitu diharapkan pembangunan dan pemanfaatan suatu wilayah berbasis pada keberlanjutan lingkungan hidup. Jika ada rencana tata ruang dan tata wilayah menyalahi ekoregion pun harus direvisi.

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menegaskan, pembangunan berbasis ekoregion penting dilakukan supaya perencanaan kegiatan tepat. Misalnya saja untuk mengelola pertanian harus mengetahui situasi tanah, fungsi lahan, daya dukung dan daya tampung. Begitu pula RT/RW wajib menyesuaikan dengan ekoregion.

Terkait hal itu, KLH bersama Badan Informasi. Geospasial (BIG) meluncurkan peta dan deskripsi ekoregion 1: 500.000 di Jakarta, Selasa (4/5).

"Negara ini sangat luas dan memiliki pulau-pulau yang unik. Selama ini kita menganggap sama, apa yang dilakukan di Jawa belum tentu bisa sama dilakukan di Kalimantan, Papua atau Sumatera. Mungkin itu kesalahan yang dibuat selama ini," katanya.

Dalam ekoregion yang dibuat, wilayah Indonesia dibagi dalam enam region yakni Sumatera, Jawa, Sulawesi Maluku, Bali Nusa Tenggara dan Papua.

Kambuaya menambahkan peta ekoregion penting, terutama bagi para perencana dan pembuat kebijakan. Agar kebijakan yang dihasilkan memberi dampak baik dan bisa mempertanggungjawabkan sumber daya alam.

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Kepala BIG Asep Karsidi mengungkapkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan tidak terlepas dari ketersediaan informasi berbasis keruangan. Hal tersebut diamanatkan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

"Sesuai dengan amanat UU No 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial BIG menyediakan informasi geospasial dasar," ucapnya.

Saat ini sudah disusun peta dan deskripsi ekoregion pulau, kepulauan dan laut yang merupakan satu kesatuan dengan skala 1:500.000 mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Bali, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku serta dikelilingi 18 ekoregion laut. Namun KLH masih menyusun peta ekoregion hingga skala lebih rinci yakni 1:50.000.

Dalam penyusunan peta ekoregion ini KLH dibantu Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Turut terlibat pula beberapa universitas dan LSM.

Di sisi lain, Penetapan ekoregion menjadi salah satu upaya untuk mendukung kebijakan satu peta (one map policy), khususnya penyediaan informasi geospasial tematik.

Tahun 2013 KLH bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dan pemerintah daerah melakukan penyusunan peta ekoregion skala 1: 250.000 untuk penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baru terbatas untuk Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.

Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE