3 pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Lebak

Lebak - Ratusan warga Lebak melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak. Mereka menuntut agar KPU menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang di Lebak.

Tuntutan ratusan warga Lebak ini berdasarkan fakta yang mereka temukan di lapangan pada pelaksanaan pilkada Lebak, Sabtu (31/9) lalu bahwa pasangan nomor urut 3 Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi (Ide) melakukan pengerahan birokrasi untuk memenangkan pilkada.

Pengerahan birokrasi yang diduga dilakukan oleh Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya untuk memenangkan putrinya Iti Octavia Jayabaya ini begitu masif, terencana dan terstruktur. Mulai dari ketua RT/RW, lurah/kepala desa, camat, kepala bagian hingga kepala dinas bahkan sekretaris daerah, dikerahkan untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 Iti-Ade.

Selain itu, masyarakat juga menuding Bupati Mulyadi Jayabaya menggunakan dana Badan Amil dan Zakat Daerah (Bazda) untuk pemenangan pasangan Iti Octavia Jayabaya - Ade Sumardi.

Ratusan massa yang hendak melakukan aksi di halaman KPU Lebak dihalangi oleh petugas kepolisian dengan memasang kawat berduri di depan Kantor KPU Lebak. Demonstran terrpaksa menggelar aksinya di depan Kantor Bazda Lebak, yang letaknya bersebelahan dengan kantor KPU.

Petugas kepolisian sendiri memblokir halaman Kantor KPU Lebak dengan tujuan agar massa tidak merangsek masuk ke Kantor KPU. Kendati demikian, tiga perwakilan dari massa pengunjuk rasa diizikan masuk ke kantor KPU untuk berdialog dengan komisioner KPU.

Iman Sampurna koordinator aksi menegaskan, KPU harus menyelenggarakan pilkada ulang di Lebak. Sebab, banyak kecurangan yang dilakukan pasangan nomor urut 3, Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi, serta orang tua Iti yang juga Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya.

"KPU harus bertindak tegas. Kami menuntut agar dilaksanakan pilkada ulang di Lebak ini. Sebab sangat banyak kecurangan yang kami temukan," kata Iman.

Iman juga mengatakan, hampir di seluruh kecamatan dan desa di Lebak terjadi banyak kecurangan. Mulai dari mobiliasasi PNS, camat kampanye, pengelembungan suara, politik uang, serta kampanye penghinaan terhadap warga Baduy.

"Diduga pasangan nomor urut 3 juga menggunakan dana Bazda memenangkan pilkada. Karena itu, KPU harus melakukan pilkada ulang. Sebab ini sudah mencederai demokrasi," tegas Iman.

Setelah beberapa lama berorasi, Iman dan dua rekannya masuk ke Kantor KPU Lebak, dan diterima oleh anggota KPU Lebak, Cr Nurdin dan Ela Widasari. Iman dan kedua rekannya menyerahkan catatan bukti puluhan pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 3.

Di hadapan perwakilan massa itu, Cr Nurdin mengatakan, bahwa pihaknya berterima kasih kepada ratusan warga yang melakukan aksi secara damai. Sementara megenai permintaan kepada KPU untuk menangani pelanggaran, KPU menyatakan hal itu kewenangan Panwas.

"Jika ada yang tidak puas dengan hasil pilkada Lebak 2013 ini, nanti bisa mengajukan gugatan keMahkamah Konstitusi (MK). Penyelesaian persoalan sengketa pilkada lebih baik ditempuh lewat jalur hukum yakni menggugat ke MK," ujarnya.

Suara Pembaruan

Penulis: 149/FER

Sumber:Suara Pembaruan