Ratu Atut saat disematkan sabuk hitam,

Serang -  Ketua Tim Kajian Independen Banten Dimas Kusuma mengatakan pemberian dana hibah kepada Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Banten pada tahun anggaran 2012 senilai Rp 2,5 miliar perlu dipertanyakan.

Sebab, LKS Tripartit hanya sebuah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pemerintah.

Dimas Kusuma menegaskan, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah ke dalam Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 pada pasal 6 bahwa tidak ada satu pun kriteria yang mengatur tentang forum komunikasi seperti LKS Tripartit dinyatakan memenuhi kriteria atau layak menerima hibah.

LKS tripartit bukan organisasi kemasyarakatan dan LKS Tripartit bukan perusahaan BUMN/BUMD atau pun masyarakat. Karena di dalam LKS Tripartit Provinsi Banten yang bertindak sebagai ketua adalah gubernur dan sekretarisnya pun merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Banten sendiri dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Erik Syehabudin.

“Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, sudah secara jelas diatur mengenai pembiayaan LKS Tripartit yakni dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Itu berarti, segala kegiatan LKS Tripartit dianggarkan dalam APBD dan dimasukan dalam anggaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) terkait dalam hal ini Disnakertrans Banten, bukan diberikan dana hibah. Apalagi dalam LKS Tripartit itu sendiri terdiri atas unsur pemerintah dan pengusaha bahkan diketuai oleh gubernur,” tegas Dimas Kusuma, di Serang, Rabu (2/10).

Dimas menegaskan, pemberian dana hibah di Banten selama beberapa tahun terakhir mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 diwarnai persoalan mulai dari masalah penerima fiktif, penerima hibah menerima dana tidak utuh karena dipotong oleh oknum Pemprov Banten hingga persoalan pendistribusian dana hibah yang tidak tepat sasaran.

“Dana hibah seolah-olah menjadi bancakan sekelompok orang yang berada di lingkaran kekuasaan di Banten. Ini yang perlu kita kritisi dan kita persoalkan. Kita akan terus mempersoalkan pemberian dana hibah ke LKS Tripartit Banten. Kita mempertanyakan, dasar hukumnya apa dana hibah itu diberikan ke lembaga yang dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah dan sekretarisnya dipimpin oleh Kepala Disnakertrans Banten Erik Syehabudin. Kalau hal seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin pada tahun-tahun mendatang hal serupa akan terulang lagi,” ujar Dimas.

Menurut Dimas, anggaran untuk operasional LKS Tripartit Banten sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Disnakertrans Provinsi Banten yang salah satunya adalah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan tenaga kerja dengan anggaran sebesar Rp.700 juta. Selain itu masih ada anggaran lainnya.

“Diduga telah terjadi pendobelan anggaran untuk operasional LKS Tripartit Banten. Sebab, dalam anggaran kegiatan di Disnakertrans juga dianggarkan untuk LKS Tripartit Banten tersebut, kemudian diberikan lagi dana hibah senilai Rp 2,5 miliar. Ini sangat tidak patut dan tidak ada dasar hukumnya untuk memberi dana hibah ke LKS Tripartit,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Banten Erik Syehabudin menegaskan bahwa pemberian dana hibah ke LKS Tripartit Banten memiliki dasar hukumnya yakni PP Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, khususnya pada pasal 39 yang menyatakan bahwa: segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS Tripartit provinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

“Tidak mungkin LKS Tripartit provinsi dianggarkan khusus dalam APBD karena LKS bukan SKPD. Karena itu, diberikan dana hibah untuk pembiayaannya,” ujar Erik.

Terkait kriteria penerima dana hibah, Erik mengatakan, dalam LKS Tripartit itu ada unsur serikat pekerja/buruh. Serikat buruh tersebut merupakan bagian dari masyarakat.

Namun Erik tidak mampu menjawab, ketika ditanya terkait unsur pengusaha dan pemerintah dalam LKS Tripartit tersebut yang membuat tidak layak mendapat dana hibah. “Saya kira kita kembali ke acuan pasal 39 dalam PP Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit tadi,” dalih Erik.

Suara Pembaruan

Penulis: 149/FMB

Sumber:Suara Pembaruan