Mantan Gubernur NTB Dituding Otak Sengketa Lahan

Mantan Gubernur NTB Dituding Otak Sengketa Lahan
Sejumlah anggota Brimob Polda NTB berjaga mengantisipasi keamanan pasca bentrok di Pelabuhan Sape, Kecamatan Sape, Bima, Kabupaten Bima, NTB, pasca bentrok aparat dengan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang Sabtu (24/12) lalu, anggota Brimob Polda NTB melakukan penjagaan di seluruh areal Pelabuhan termasuk di depan pintu gerbang yang juga melibatkan kendaraan lapis baja (25/12/11). FOTO ANTARA/Rinby. ( Foto: FOTO ANTARA/Rinby. )
Rabu, 18 Januari 2012 | 15:55 WIB
"Sengketa ini berawal dari  permohonan Mekaki pada 1997 tentang ijin pariwisata ke gubernur. Setelah itu keluar ijin dan juga  sertifikat hak guna usaha tahun 1998, tanpa disertai pelepasan secara legall. Ini masalahnya."

Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dituding berada di balik tewasnya dua warga akibat sengketa tanah seluas 500 hektare antara masyarakat adat dengan PT Teluk Mekaki Indah, pada 2008 silam.

Kepala Advokasi Hukum Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Nusa Tenggara Barat (NTB) Bambang Mei Finarwanto yang mendampingi warga NTB, hari ini, mengatakan bahwa  pemda NTB telah membohongi warga.

Pada 1991 Pemda NTB mencaplok tanah warga dengan alasan desa adat mereka akan dijadikan wilayah konservasi. Kemudian Pemda membakar sawah dan kebun warga.

Selanjutnya, Pemda NTB mengirim warga yang terdiri dari 144 kepala keluarga ke Di Lalundu, Donggala, Sulawesi Tengah, untuk transmigrasi.
 
"Pada tahun 1997 warga akhirnya pulang karena merasa dibohongi. Ternyata tanah adat mereka tidak dijadikan wilayah konservasi. Tapi diserahkan ke PT Teluk Mekaki Indah," ungkap Bambang.

Atas dasar kebohongan itulah, wargakembali memasuki dan menempati tanah.  "Tapi ternyata mereka malah dituduh memasuki lahan orang tanpa hak. Ini kan aneh. Tanah tersebut sudah ditempati sejak nenek moyang mereka. Sebelum Indonesia merdeka mereka sudah tempati dan garap secara turun temurun. Kok malah dituduh memasuki lahan tanpa hak," lanjutnya.
 
Dalam perkara ini, terang Bambang, terdapat persekutuan jahat antara Gubernur NTB saat itu, Brigjen Warsito dengan PT Teluk Mekaki Indah.
 
"Sengketa ini berawal dari  permohonan Mekaki pada 1997 tentang ijin pariwisata ke gubernur. Setelah itu keluar ijin dan juga  sertifikat hak guna usaha tahun 1998, tanpa disertai pelepasan secara legall. Ini masalahnya," kata Bambang.
 
Sementara itu Basri, Ketua Adat Mekaki Pancoran Salak, mengatakan warga Adat Mekaki Pancoran Salak tidak pernah mau memberikan tanah mereka kepada PT Teluk Mekaki Indah.
 
"Tidak akan pernah. Jadi kalau mereka mau bunuh kami semua silahkan. Kami tidak akan menuntut apa- apa kepada baik polisi maupun mereka. Silahkan kita sudah lelah. Jangan lagi kita diintimidasi. Diteror,  dikejar- kejar seperti binatang," katanya.
CLOSE