Kekerasan Terhadap Perempuan Capai 119.107 Kasus

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah (JG)

Oleh: | Rabu, 7 Maret 2012 | 15:32 WIB
Sebanyak 4.335 kasus yang terjadi pada 2011 adalah kekerasan seksual.
 
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama 2011 menangani 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan.

"Sebanyak 113.878 kasus (95,61 persen) di antaranya adalah kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Sedangkan, 5.187 kasus terjadi di ranah publik dan 42 kasus terjadi di ranah negara," kata Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, saat memaparkan catatan sepanjang 2011, di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, hari ini.

Menurut dia, permasalahan pokok kekerasan terhadap perempuan masih belum tersentuh karena minimnya pemahaman dan penghargaan para pengambil kebijakan dan aparat hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam penanganan kekerasan.

"Penanganan dan pencegahan kekerasan masih tetap parsial. Belum terbangun sistem yang berperspektif hak asasi manusia dan gender secara efektif dan menyeluruh," ujarnya.

Akibatnya, lanjut dia, penanganan kekerasan terhadap perempuan masih berjalan di tempat atau stagnansi sistem hukum.

Berdasarkan laporan dari 395 lembaga layanan perempuan di Indonesia, perempuan yang menjadi korban kekerasan berada pada usia 13-40 tahun. Tapi, kelompok yang paling rentan ada di usia 25-40 tahun dan sebanyak 87 kasus dari data yang ada itu berorientasi seksual sejenis dan transgender.

"Hampir 3,6 persen (4.335 kasus) dari seluruh kasus di tahun 2011 adalah kasus kekerasan seksual, seperti perkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pornografi dan lainnya," kata Yuniyanti.

Ia menilai saat ini sudah ada 73 kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dan 44 kebijakan, di antaranya, layanan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Namun, di tengah berbagai kebijakan itu, perempuan masih mengalami diskriminasi hukum.

Perempuan korban kekerasan, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual, mengalami reviktimisasi (korban berulang) akibat proses hukum yang hanya mengutamakan tata cara prosedural semata dan belum menghadirkan keadilan bagi korban, tururnya.

Menyikapi persoalan stagnansi sistem hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan merekomendasikan agar menteri-menteri koordinator bidang melakukan koordinasi dan komunikasi untuk mensinergikan pekerjaan menteri-menteri yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan korban akan keadilan dan pemulihan.

Selain itu, tambah dia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) menjalankan fungsi koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, bersama Komnas Perempuan membuat kebijakan bersama tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Kebijakan Daerah untuk Pemenuhan Hak Konstitusional warga Negara yang berkeadilan gender.



Sumber: Antara
ARTIKEL TERKAIT