Polisi melakukan penjagaan di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang menjadi sasaran aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22/3). Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pro Rakyat (Kompor) tersebut diwarnai kericuhan dan seorang pengunjuk rasa terkena pukulan petugas
Aparat TNI harus menghormati kepala daerah, sebagai pemegang otoritas politik

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menyesalkan sikap Pemerintah yang cenderung represif dan berlebihan, dalam menangani demonstrasi mahasiswa dan rakyat, yang menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Diharapkan, pemerintah bisa segera membatalkan pelibatan itu, khususnya di beberapa daerah yang kemungkinan besar akan melaksanakan demonstrasi beberapa waktu ke depan.

"Kebijakan Pemerintah yang melibatkan TNI tanpa persetujuan DPR bisa menjadi preseden buruk bagi posisi TNI dalam demokrasi di Indonesia," kata anggota komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari.

"PDI Perjuangan menghimbau agar TNI tidak mengulang kesalahan di Jakarta untuk pengamanan di daerah-daerah," kata Eva.

Eva mengatakan bahwa seluruh aparat TNI harus menghormati kepala-kepala daerah, sebagai pemegang otoritas politik di daerah, dan posisi komandan polisi sebagai penanggung jawab keamanan daerah, dalam situasi tertib sipil.

"Sepanjang situasi darurat sipil, atau tertib sipil, bukan situasi perang, maka Polri adalah pemegang otoritas eksklusif sebagai pelaksana penegakkan hukum. Tak perlu TNI," tandas Eva.

Dia melanjutkan PDI Perjuangan menghimbau agar masyarakat melaksanakan hak berekspresi, menolak kenaikan harga BBM dalam keadaan tertib, terarah, tidak anarkis dengan menyalurkan aspirasi ke DPRD masing-masing di daerah.

"Yang terpenting, jangan sampai tujuan penertiban massa dilaksanakan dengan mengorbankan HAM rakyat apalagi memundurkan praktek demokrasi di Indonesia," kata Eva.

Protes masyarakat menolakan rencana kenaikan BBM tampaknya mulai menular ke daerah.

Kemarin, DPRD di Sulawesi Selatan resmi memutuskan penolakan atas rencana itu. Di Trenggalek dan Kediri, Jawa Timur, demonstrasi masyarakat direncanakan dilaksanakan besok, dengan dihadiri petinggi DPRD dan bupati setempat.

Penulis: