Tim penyelamat dari Angkatan Laut Australia melakukan evakuasi imigran gelap di perairan Pulau Panaitan. FOTO: AFP
Jumlah ABK asal Indonesia yang ditangkap di Australia kini sebanyak 881 orang.

Pemerintah Indonesia dan Australia perlu menjalin sebuah kerja sama yang lebih serius untuk menangani korban people smuggling (penyelundupan manusia), yang menjadi ancaman terhadap Australia dan merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan internasional.

Desakan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Salem, saat membuka kegiatan "Indonesia-Australia Joint Awareness Campaign on Anti People Smuggling", di Kupang, hari ini.

Frans mengatakan, masalah people smuggling atau penyelundupan manusia bukanlah hal baru. Praktek penyelundupan orang telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, yang mengemuka di kawasan Asia dengan negara tujuan Australia.

"Seiring meningkatnya jumlah imigran ilegal yang hendak mencari suaka politik di Australia, yang paling memprihatinkan, Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur, disebut-sebut menjadi daerah transit paling nyaman untuk para pencari suaka, karena dekat dengan negara tujuan para imigran," kata dia.

Menurut Frans, kendati pun Indonesia hanya menjadi tempat transit sementara dalam proses mencari suaka, namun pemerintah tak bisa menutup mata terhadap kejahatan transnasional yang terang-terangan melanggar kedaulatan wilayah perairan Indonesia maupun Australia itu.

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) RI untuk Australia, Primo Alui Joelianto, mengakui sejak September 2008 hingga saat ini, hampir seluruh pembawa imigran ilegal ke Negeri Kangguru itu adalah nelayan atau anak buah kapal (ABK) asal Indonesia. Ditambahkannya, jumlah ABK asal Indonesia yang ditangkap di Australia sebanyak 881 orang.

Penulis: