Pengamanan di pintu masuk kawasan Freeport, Timika, Papua. FOTO: EPA
Masyarakat menilai bahwa aparatlah yang merekayasa aksi penyerangan di Freeport.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengakui jika pola pengamanan di areal PT Freeport Indonesia selama ini kurang efektif. Sebab  hanya patroli dan berjaga di pos-pos penjagaan tanpa ada langkah proaktif.

"Pengamanan yang ada selama ini kurang efektif karena polanya hanya penjagaan dan patroli, tanpa langkah-langkah pro-aktif. Termasuk bagaiman pola pendekatan dengan masyarakat setempat," kata Kapolda Irjen Pol Tito Karnavian di Jayapura, Papua, Kamis.

Dan hal itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan Perundang-Undang, HAM dan Keamanan ruang Rupatama Mapolda Papua pada Rabu (7/11) kemarin.

Bahkan dihadapan ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika beserta rombongan, mantan Kadensus 88 tersebut, mengatakan dengan pola lama dalam pengamanan di areal tambang emas terbesar di dunia itu, anggotanya hanya melakukan penjagaan di areal Freepoort tetapi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan penyerangan.

Sehingga hal itu menimbulkan berbagai persepsi dan spekulasi yang menyudutkan pihak aparat dari masyarakat. Yang mana masyarakat menilai bahwa aparatlah yang merekayasa aksi penyerangan di Freeport.

"Nah anggota kami yang melakukan pengamanan di Freeport diibaratkan seperti dalam aquarium, karena mereka hanya melakukan patroli, tanpa siapa tahu yang menyerang. Tanpa melakukan apa-apa," ujarnya.

Kapolda Papua juga mengungkapkan, jikalau jajaranya lewat aparat intelijen sudah mengetahui pelaku penembakan yang kerap membuat onar di PT Freeport Indonesia dengan tafsiran berjumlah 70 orang. Sementara anggota Polri dari Brimob yang melakukan pengamanan berjumlah 700 personel dan TNI berkisar 100 lebih.

"Kita sudah jaringannya, tinggal melakukan pendekatan soft. Kelompok ini berjumlah 70 orang dan kami mau lebih proaktif dengan mendekati mereka untuk mempengaruhi mereka," ungkapnya.

Untuk itu, Tito yang pernah menjabat sebagai salah satu deputi di BNPT itu telah meminta dukungan Komisi III DPR-RI agar hal ini nantinya bisa disampaikan kepada PT Freeport Indonesia terkait pengamanan diareal tambang tersebut.

"Yang kami harapkan adanya dukungan dan dorongan dari Komisi III DPR RI terkait masalah pengamanan di Freeport," katanya.

Seperti diberitakan, Tim Komisi III DPR di Papua sejak Selasa (6/11) dijadwalkan bertemu dengan Kapolda, Irjen Pol Tito Karnavian pada Rabu pagi, kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, di Jayapura, Rabu (7/11).

Menurut dia, rombongan tim Komisi III DPR berjumlah 20 orang yang diketuai oleh Gede Pasek Suardika akan terlibat pembicaraan soal Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), RUU Pidana dan anggaran di Polda Papua.

"Jadi kalau tidak salah akan dibicarakan tentang RUU Kamnas, pidana dan anggaran untuk Polda Papua," kata perwira menengah polisi tersebut.

Rombongan Komisi III DPR RI telah berada di Kota Jayapura, sejak Selasa (6/11), dan telah bertemu dengan Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura serta sejumlah pihak terkait lainya. Dan dijadwal sore harinya langsung bertolak ke Jakarta.

Penulis: /FER