Gubernur NTT, Frans Lebu Raya

Data yang diserahkan ini bersumber dari database kependudukan kabupaten/kota yang telah diintegrasikan dengan hasil perekaman e-KTP.



Kupang - Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Provinsi NTT untuk pemilu legislatif 2014 sebanyak 3.775.566 juta jiwa. Sedangkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) sebanyak 5.343.902 juta jiwa.


DP4 NTT pemilu legislatif 2014 ini diserahkan Gubernur Frans Lebu Raya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT, yang diterima Sekretaris KPU NTT, Ubaldus Gogi di ruang kerja gubernur, Kamis (7/2).


Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT, Wilhelmus Foni, kepada SP di Kupang, mengatakan, DP4 yang diserahkan ini bersumber dari database kependudukan kabupaten/kota yang telah diintegrasikan dengan hasil perekaman e-KTP oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.


“DP4 yang diserahkan ini tidak perlu diragukan,” kata Wilhelmus Foni.


DP4 ini, menurut dia, digunakan sebagai bahan KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara (DPS) dan pada saatnya akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014.


Sekretaris KPU NTT, Ubaldus Gogi, menyatakan, DP4 yang diterima KPU NTT akan dilakukan pemutakhiran berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan pemerintah. KPU NTT akan menggunakan aplikasi DPT dalam melakukan pemutakhiran DP4 yang telah diserahkan pemerintah.


“Sebagai penyelenggara, kami menyadari benar bahwa dalam beberapa periodisasi penyelenggaraan pemilu, masih menyisahkan persoalan mengenai data pemilih,” kata Ulbadus Gogi.


KPU NTT mengajak seluruh elemen, seperti pemerintah, partai politik, dan masyarakat untuk mengkawal pengelolaan data pemilih agar menghasilkan sebuah data pemilih yang valid dan berkualitas. “Dengan demikian dapat meminimalisir permasalahan yang timbul akibat tidak valid-nya data pemilih,” katanya.


Dengan penyerahan DP4 ini, maka tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam rangka pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota sudah mulai berjalan. “Sebagai penyelenggara, kami menyadari benar bahwa dalam beberapa perodisasi penyelenggaraan pemilu, masih menyisahkan persoalan mengenai data pemilih,” tambah Ubaldus Gogi.


Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, menyampaikan, penyerahan DP4 ini dilaksanakan secara serentak di 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota seluruh Indonesia. DP4 ini akan diproses lebih lanjut oleh KPU melalui tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS sampai menjadi DPT. Dalam konteks ini, pemerintah dan pemerintah daerah telah berupaya untuk mepersiapkan data kependudukan dalam bentuk DP4 yang jauh lebih akurat.


“DP4 yang diserahkan ini merupakan pemilahan dari database kependudukan secara keseluruhan yang akurasinya sudah ditingkatkan secara maksimal,” tandas Gamawan.


Ia berharap, agar sistim yang digunakan KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih hingga menjadi DPT harus disesuaikan dan dapat diintegrasikan dengan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan harapan, semua warga yang telah mempunyai hak pilih, dapat mempergunakan hak pilihnya. Tetapi tidak dimungkinkan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.



Gamawan menambahkan, apabila sistim yang digunaan KPU tidak dapat terintegrasi dengan SIAK, maka akan menimbulkan kesulitan untuk memproses DP4 menjadi DPS dan DPT. Selain itu tidak dimungkinkan untuk melakukan pengecekan kebenaran, apabila adanya dugaan penggelembungan/penggandaan data pemilih. 

Suara Pembaruan

Penulis: Suara Pembaruan/Yos/FMB

Sumber:Suara Pembaruan