Ilustrasi pertandingan tenis meja.

Jakarta - Manajer Tim Nasional Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Peter Layardi terjerat kasus hukum, sehingga keberadaan ditengarai akan mengganggu persiapan atlet yang akan diturunkan pada beberapa kejuaraan internasional, termasuk SEA Games 2013.

Peter Layardi sebelumnya dilaporkan oleh Wasekjen PB PTMSI Irianti Marina Waroka ke Mabes Polri dengan tuduhan pidana penghinaan, pengancaman dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Dugaan tuduhan tersebut terjadi saat pelaksanaan Munas PB PTMSI di Surakarta, Jawa Tengah, 23-24 September 2012.

"Jika proses hukum ini berjalan maka saya tidak bisa lagi mengawal timnas. Pasti butuh waktu menyelesaikan hal ini. Padahal hampir semua persiapan atlet saya yang siapkan," kata Peter Layardi di Kantor PB PTMSI Senayan, Jakarta, Senin.

Dalam beberapa bulan kedepan, PB PTMSI telah mengagendakan untuk mengirim atletnya mengikuti kejuaraan internasional di antaranya kejuaraan junior di Bangkok 4-8 Mei, Kejuaraan Dunia Tenis Meja di Prancis, 12-21 Mei dan puncaknya SEA Games akhir tahun mendatang.

Menurut dia, kasus hukum yang menjerat dirinya ini sebenarnya diluar dugaan. Hal tersebut dikarenakan pihaknya tidak berada dilokasi Munas PB PTMSI saat keributan yang menjadi penyebab gugatan itu dilayangkan ke Mabes Polri.

"Bayangkan, saya tidak ada ditempat tetapi malah dilaporkan ke polisi. Bahkan saat ini berkas perkara saya sudah dinyatakan P21 (sudah lengkap), padahal saya sudah menjelaskan pada pihak penyidik Mabes Polri bahwa pelakunya bukan saya," ucapnya, menegaskan.

Peter Layardi mengaku berdasarkan surat yang diterima, Senin, bahwa pihaknya akan diserahkan oleh penyidik Mabes Polri kepada JPU Kejagung RI, Selasa (9/4). Dengan kondisi tersebut pihaknya menilai ada yang tidak beres, sehingga dirinya meminta bantuan hukum untuk membantu dalam menyelesaikan kasus yang saat ini menjeratnya.

"Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas mulia di bidang olahraga tenis meja yang telah diamanahkan negara kepada saya," kata pria yang menjadi Sekretaris Komite Penyelamat Tenis Meja Indonesia (KPTMI) itu.

Sementara itu Kuasa Hukum Peter Layardi, Boy Nurdin menilai kasus yang dihadapi oleh kliennya banyak mengalami kejanggalan, termasuk terjadi diskriminasi dalam penyidikan. Salah satu kejanggalan itu adalah masalah pemeriksanaan saksi-saksi.

"Saksi-saksi yang meringankan klien kami tidak dipanggil. Ini patut diduga ada kejanggalan dan kekeliruan sehingga sangat merugikan klien kami baik secara moril maupun materiil," ujarnya di Kantor PB PTMSI Senayan Jakarta.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya yang juga didukung kuasa hukum lainnya yaitu Indra Mahaputra dan Mutahara Sitorus akan menyurati DPR RI dalam hal ini Komisi III dan X guna membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, pihaknya juga akan mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penulis: /YUD

Sumber:Antara