Erick Diminta Tunjuk Pelaksana Tugas Ketua KOI

Erick Diminta Tunjuk Pelaksana Tugas Ketua KOI
Erick Thohir dan Sheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah. ( Foto: AFP )
Hendro D Situmorang / AMA Jumat, 14 September 2018 | 19:35 WIB

Jakarta - Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir didesak menunjuk pelaksana tugas Ketua KOI setelah dirinya terpilih sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'aruf Amin pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Hal itu dimaksudkan agar marwah olahraga tetap terjaga.

“Dalam dunia olahraga tidak boleh bercampur dengan politik praktis. Ada baiknya dan akan lebih bijaksana bila Pak Erick Thohir menunjuk Plt (pelaksana tugas) Ketua KOI segera guna mempersiapkan tugas istimewa yakni melakukan Kongres Luar Biasa KOI. Dengan demikian, dia bisa benar-benar fokus di jalur politik sebagai Ketua TKN,” ujar mantan Sekjen KOI di era pimpinan Rita Subowo, Hifni Hasan di Jakarta, Jumat (14/9).

Mantan Komite Eksekutif KOI, Anthony Sunarya menambahkan, mengacu pada Piagam Olimpiade (Olympic Charter), rangkap jabatan Erick sebagai Ketua KOI dan Ketua TKN jelas melanggar pasal 16 ayat 1 dan pasal 27 ayat 6. Di situ tertulis, anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC) harus menjaga diri dari pengaruh komersial, ras/agama, maupun politik. Atau dengan kata lain, anggota IOC wajib memiliki otonomi penuh agar agar tugas-tugasnya sebagai motor gerakan Olimpiade bebas dari intervensi.

Komite Olimpiade Nasional (NOC) masing-masing negara adalah satu dari tiga pilar gerakan Olimpiade, selain IOC dan Federasi Internasional (IF) cabang olahraga (cabor). Dengan begitu, otomatis, Erick sebagai kepala NOC Indonesia juga wajib tunduk kepada aturan tersebut.

“Karena KOI ini NOC, otomatis ketuanya juga merupakan anggota IOC. Jadi jelas aturannya, setiap ketua maupun sekretaris jenderal NOC dan pimpinan IF adalah anggota IOC juga. Jadi tak bisa Pak Erick beralasan dia bukan anggota IOC,” ujar Anthony yang juga menyarankan Erick untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua KOI.

Namun pernyataan Hifni dan Anthony berbeda dengan Harry Warganegara sebagai Komite Eksekuif bidang Sports Development KOI. Menurutnya, Erick tidak tidak melanggar Piagam Olimpiade.

“Pertama pasal 27.6 tentang misi dan peran dari NOC dan pasal, 28.4 mengenai komposisi anggota NOC. Jika diperhatikan, kedua pasal itu memberikan ruang bahwa antara negara atau politik dan olahraga bisa bersanding, sepanjang NOC, atau KOI di Indonesia bisa menjaga otonomi lembaga dari apa pun bentuk tekanan yang membuat NOC atau KOI tidak bisa menjalankan Piagam Olimpiade,” tutup dia.



Sumber: Suara Pembaruan