Erick Thohir Diminta Tunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KOI

Erick Thohir Diminta Tunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KOI
Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Erick Thohir (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai memimpin rapat perdana bersama TKN KIK di Jakarta, Rabu (12/9). Rapat perdana tersebut diantaranya untuk menyamakan pandangan narasi kampanye. ( Foto: ANTARA FOTO / Christie )
Hendro D Situmorang / DAS Jumat, 14 September 2018 | 20:13 WIB

Jakarta - Pelaku olahraga mendukung Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'aruf Amin. Namun agar muruah olahraga tetap terjaga sebaiknya jabatan ketua KOI diserahkan kepada pihak lain. Erick Thohir diminta menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua KOI.

"Dalam dunia olahraga tidak boleh bercampur dengan politik praktis. Ada baiknya dan akan lebih bijaksana bila Pak Erick Thohir menunjuk pelaksana tugas ketua KOI segera guna mempersiapkan tugas istimewa yakni melakukan kongres luar biasa. Dengan demikian dia bisa benar-benar fokus di jalur politik," ujar mantan Sekjen KOI, Hifni Hasan di Jakarta, Jumat (14/9).

Sedangkan menurut mantan Komite Eksekutif KOI, Anthony Sunarya, rangkap jabatan Erick sebagai ketua KOI dan ketua TKN melanggar Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 6 Piagam Olimpiade (Olympic Charter). Pasal itu menyebutkan, anggota Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic Committee (IOC) harus menjaga diri dari pengaruh komersial, ras/agama, maupun politik. Dengan kata lain, anggota IOC wajib memiliki otonomi penuh agar tugas-tugasnya sebagai motor gerakan Olimpiade bebas dari intervensi.

Komite Olimpiade Nasional atau National Olympic Committee (NOC) masing-masing negara adalah satu dari tiga pilar gerakan Olimpiade, selain IOC dan Federasi Internasional (IF) cabang olahraga. Dengan begitu, otomatis Erick sebagai kepala NOC Indonesia juga wajib tunduk kepada aturan tersebut.

"Karena KOI ini NOC, otomatis ketuanya juga merupakan anggota IOC. Jadi jelas aturannya, setiap ketua maupun sekretaris jenderal NOC dan pimpinan IF adalah anggota IOC juga. Jadi tak bisa Pak Erick beralasan dia bukan anggota IOC," ujar Anthony.

Pernyataan Hifni dan Anthony berbeda dengan Komite Eksekutif Bidang Sports Development KOI, Harry Warganegara. Menurut Harry, Erick sama sekali tidak melanggar Piagam Olimpiade.

Harry menunjuk Pasal 27 ayat 6 tentang misi dan peran NOC serta Pasal 28 ayat 4 mengenai komposisi anggota NOC. Menurut Harry, kedua pasal itu memberikan ruang bahwa antara negara atau politik dan olahraga bisa bersanding sepanjang NOC atau dalam hal ini KOI bisa menjaga otonomi lembaga dari apa pun bentuk tekanan yang membuat KOI tidak bisa menjalankan Piagam Olimpiade.



Sumber: Suara Pembaruan