Populisme bagi Rakyat Kecil, Antara Janji dan Realita

Opini: Rian Ernest T

Mahasiswa pascasarjana Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Senin, 5 Maret 2018 | 21:26 WIB

Akhir-akhir ini publik sering mendengar isu-isu populis yang didengungkan kader partai politik (parpol) dan calon kepala daerah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan populisme sebagai paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil.

Tentu saja populisme mengandung hal yang baik, karena ada perhatian dari politisi pada isu-isu yang dirasakan rakyat kecil. Yang menjadi masalah adalah populisme yang diusung masih dangkal serta hanya sebatas propaganda dan narasi yang membius massa. Masalah yang jauh lebih pelik adalah publik melihat populisme masih jauh dari realita yang dijanjikan politisi. Memetik kemenangan lewat populisme haruslah ditindaklanjuti dengan konsistensi.

Belajar dari pengalaman Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, setidaknya ada dua isu yang hangat diperbincangkan rakyat kecil selama masa kampanye,  yakni rumah DP 0 rupiah dan kredit OK OCE. Pada Maret 2017, Anies Baswedan yang kala itu masih berkampanye menjanjikan program kepemilikan rumah tanpa uang muka (down payment/DP) seharga Rp 350 juta. Pada acara Mata Najwa, Anies menyatakan,"Di Jakarta, rumah dengan harga Rp 350 juta banyak. Bukan cuma di pinggir."

Setelah enam bulan menjabat gubernur yang dibantu Wakil Gubernur Sandiaga Uno, isu populis yang dilemparkan saat kampanye hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, pada situs resmi pemenangan pasangan Anies-Sandi, disebutkan unit hunian akan berbentuk rumah susun.

Hal lain yang juga menarik perhatian publik adalah kredit OKE OCE. Saat debat pilkada final pada 12 April 2017, Sandiaga Uno mengatakan,“Kredit khusus bagi perempuan, kita berikan tanpa jaminan dan kita berikan pendampingan mentoring.” Dalam situs resmi pemenangan, juga ada pertemuan dengan Ikatan Keluarga Minang pada Maret 2017. Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan mengatakan,“Akan ada pelatihan, pendampingan, dan juga pemberian modal.”

Hingga saat ini, isu populis itu juga tidak sepenuhnya dijalankan. Lalu, apa jawaban Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan janji tersebut?

Pada Desember 2017, Wagub Sandiaga mengatakan warga hanya akan difasilitasi pendanaan dari perbankan dengan besaran bunga sesuai pasaran.

Setidaknya, salah satu alasan rakyat kecil memilih Anies-Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta adalah program-program mereka yang populis. Sebagian pemilih tersedot isu populis ini, meski realita hari ini masih jauh dari janji.

Apakah rakyat kecil menjadi korban permainan kata-kata? Entahlah. Namun, dengan mengatakan bahwa “rumah” yang dimaksud dalam program DP 0 rupiah sebagai "rumah susun", sama saja dengan mengatakan bahwa “makanan” yang dimaksudkan adalah "makanan ringan".

Mengapa hal itu perlu mendapat sorotan? Karena, partai politik pengusung calon kepala daerah yang populis, tetapi belum sepenuhnya mampu merealisasikan janjinya, harus ikut bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Partai Politik, fungsi partai politik, antara lain memberi pendidikan politik kepada masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya. Ini juga berkaitan dengan tujuan khusus dari partai politik dalam UU tersebut, yakni membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lalu kita bertanya, apa yang akan terjadi bila kepala daerah populis tidak dapat melunasi janjinya? Jawabannya: rakyat akan (semakin) tidak percaya kepada politisi dan pemerintahan. Dalam jangka panjang, kualitas partisipasi politik dan demokrasi juga akan menurun. Rakyat pun akan disuguhi politisi yang hanya mementingkan diri sendiri, keluarga, dan kroninya. Ujung-ujungnya, korupsi tetap merajalela. Republik kita menjadi taruhannya!

Berbicara tentang kepercayaan masyarakat terhadap politisi dan pemerintahan, kita dapat mengacu pada Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). OECD adalah organisasi internasional beranggotakan negara maju dengan misi mendorong kebijakan yang meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Organisasi tersebut mencatat enam area yang bisa membuat pemerintah dapat kembali meraih kepercayaan publik, yakni keandalan (reliability), tanggap (responsiveness), keterbukaan (openness), integritas dan keadilan (integrity and fairness), peraturan yang lebih baik (better regulation), dan pengambilan kebijakan yang inklusif (inclusive policy making).

Contoh populisme yang belum terwujud pada paparan sebelumnya berkenaan dengan empat unsur pertama. Celakanya, kecenderungan populisme yang terjadi di DKI Jakarta mulai ditularkan ke Jawa Tengah. Maka, belajar dari populisme di Jakarta, tentu tidak seharusnya kita jatuh dua kali di lubang yang sama.

Kepada rakyat kecil yang terus diterpa slogan populis, penulis berharap kiranya ada suara kritis untuk menanyakan detail dan rencana aksi yang akan dilakukan politisi populis. Ini sama saja dengan prinsip di pasar, yakni teliti sebelum membeli. Tidak ada orang yang legawa bila barang yang sudah dibeli ternyata kemudian tidak berfungsi, dan sang penjual hanya mengatakan,“Maafkan, Tuan dan Nyonya. Barang ini kan sudah dibeli, jadi baru bisa ditukar lima tahun lagi…” Partai politik yang hanya memainkan isu populis akan cepat populer, tetapi waktu pula--di tengah era keterbukaan dan digital--yang akan membuktikan dan kemudian menghukum partai itu.

CLOSE