Roda Dua sebagai Angkutan Umum

Opini: Djoko Setijowarno

Ahli transportasi; peneliti Laboratorium Transportasi dan pengajar Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang.

Senin, 23 April 2018 | 21:32 WIB

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengatur kendaraan roda dua dapat menjadi angkutan orang, tetapi tidak dapat menyelenggarakan angkutan umum orang dan/atau barang. Karena, kendaraan roda dua bukan kendaraan bermotor umum, tetapi kendaraan bermotor perseorangan.

Perbedaan kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan hanya pada adanya pungutan bayaran, bukan karena kendaraan roda dua tidak menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang. Karena pertimbangan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, sepeda motor tidak dimasukkan sebagai kendaraan umum.

Data Korlantas Polri menunjukkan keterlibatan sepeda motor dari keseluruhan kecelakaan tahun 2015 sebesar 70 persen, tahun 2016 (71 persen), dan tahun 2017 (71 persen).

Selain itu, adanya perintah kepada pemerintah dan pemda untuk mengembangkan dan menyediakan angkutan umum massal dengan menggunakan mobil penumpang dan bus (Pasal 139 dan 158 UU LLAJ), membuat kendaraan roda dua tidak dapat menyelenggarakan angkutan umum.

Namun, kendaraan roda dua sudah diizinkan untuk mengangkut barang. Dalam PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, antara lain disebutkan lebar barang muatan tidak boleh melebihi setang kemudi; tingginya harus kurang dari 900 milimeter dari tempat duduk; dan muatan tersebut harus ditempatkan di belakang pengemudi (Pasal 10 ayat 4).

Transisional
Penyelenggaraan angkutan umum orang/barang dengan roda dua dapat menjadi fenomena transisional sebelum tersedia transportasi umum yang memadai. Ada kewajiban pemerintah dan pemda menyediakan angkutan umum sesuai amanat RPJMN 2015-2019 dan Renstra Perhubungan 2015-2019. Pengangkutan orang harus beralih dari kendaraan berkapasitas perseorangan (roda dua) ke sarana transportasi yang berkapasitas besar.

Pada masa transisi ini diperlukan aturan. Aturan itu mengatur wilayah operasional, jam operasional, besaran tarif, kuota, serta jenis roda dua yang diizinkan. Pemda dapat mengaturnya.

Untuk memperkuat aturan itu, menteri perhubungan, menteri dalam negeri, menteri komunikasi dan informatika, menteri tenaga kerja, serta kapolri, dapat membuat surat keputusan bersama yang mengatur tata cara mengelola roda dua sebagai angkutan umum orang di daerah.

Di sisi lain, pemerintah harus mempunyai target untuk menata dan menetapkan transportasi umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau (murah dan dekat tempat tinggal).

Departemen Transportasi Darat Thailand mengeluarkan UU Kendaraan Tahun 2004 yang mengatur jasa taksi sepeda motor untuk mengklasifikasi jenis sepeda motor berdasarkan penggunaan pribadi atau penggunaan publik. Undang-undang tersebut mengatur hal-hal terkait pendaftaran layanan ojek motor, standar keamanan layanan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pribadi pengemudi. Sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut penumpang wajib menggunakan pelat kuning dengan huruf berwarna hitam. Pengemudi wajib mengenakan jaket khusus perusahaan jasanya.

Jangan biarkan roda dua terlalu lama menjadi angkutan umum perseorangan. Sebenarnya pilihan bajaj untuk angkutan umum lingkungan lebih tepat. Bajaj memiliki kapasitas lebih besar, serta terlindungi dari terik matahari dan air hujan.

Sungguh tidak menyehatkan kehidupan publik apabila roda dua terus dibiarkan menjadi angkutan umum perseorangan. Bila itu terjadi, pasti keselamatan kurang terjamin dan angka kecelakaan tidak akan menurun!

CLOSE