Sekolah Gratis dan Pendidikan untuk Semua

Opini: Indra Charismiadji

Pengamat dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi pembelajaran abad ke-21.

Jumat, 11 Mei 2018 | 14:36 WIB

Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Hardiknas ditetapkan pemerintah untuk memperingati kelahiran Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara yang lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889.

Pada 3 Juli 1922, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hadjar memiliki cita-cita mulia yakni pendidikan yang bisa dinikmati oleh semua rakyat.

Kini setelah kemerdekaan diraih, apakah cita-cita Ki Hadjar Dewantara sudah terwujud? Mari kita lihat, salah satu program pemerintah, yakni program sekolah gratis atau sekolah tanpa pungutan yang bertujuan agar pendidikan bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.

Program pendidikan sekolah tanpa pungutan telah memasuki tahun ke-13, dan sampai saat ini belum pernah dievaluasi. Sebenarnya program tersebut mempunyai tujuan yang sangat baik untuk membuka akses kepada seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan bermutu. Namun, apa capaian yang didapat selama program ini berjalan bertahun-tahun?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, secara keseluruhan angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar (SD) sebesar 97,14 persen, sekolah menengah pertama (SMP) 78,30 persen, serta sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) 60,19 persen. Definisi APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok tersebut.

Jika dilihat secara kasat mata, persentase tersebut, bahkan APM untuk SD, mendekati 100 persen. Akan tetapi jika ditarik mundur dan dibandingkan data 2014, ternyata perubahan tersebut tidak signifikan.

Data BPS 2014, APM SD sebesar 96,37 persen. Dengan demikian, berarti selama tiga tahun, kenaikan APM hanya 0,77 persen. Pun begitu untuk APM SMP, yang menurut data BPS pada 2014, sebesar 77,43 persen. Dengan demikian, berarti kenaikannya hanya di angka 0,87 persen selama tiga tahun terakhir. Sedangkan, APM SMA dan SMK hanya naik 0,95 persen selama rentang 2014 hingga 2017, dari sebelumnya 59,24 persen menjadi 60,19 persen. Dengan demikian, persentase kenaikannya di bawah 1 persen pada semua jenjang pendidikan.

Fakta-fakta tersebut tentunya sangat memprihatinkan. Padahal sekolah gratis tersebut dianggarkan pada APBN dengan nilai Rp 45 triliun setiap tahun melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlah itu belum ditambah program-program unggulan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimulai tahun 2015. Program unggulan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menelan anggaran hingga Rp 9 triliun, ternyata tidak mampu meningkatkan APM secara signifikan.

Mungkin saja kita bisa beralasan ketidaksignifikanan tersebut terjadi di daerah yang termasuk terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Namun, jika kita bandingkan dengan DKI Jakarta yang kaya dan memiliki anggaran pendidikan Rp 20 triliun setiap tahun, hal itu benar-benar terjadi.

Berdasarkan data BPS 2017, APM SD di Jakarta sebesar 97,64 persen, untuk SMP 80,72 persen, dan APM SMA/SMK 59,54 persen. Persentasenya tidak jauh dibandingkan dengan persentase nasional, bahkan untuk SMA/SMK justru di bawah APM nasional.

Jika kita kembali menarik mundur ke belakang, tepatnya pada 2014, APM untuk jenjang SD di DKI sebesar 96,84 persen, atau naik 0,8 persen saja. Untuk jenjang SMP hanya 79,61 persen atau naik 1,11 persen. Sedangkan, untuk usia SMA/SMK, APM pada 2014 sebesar 58,79 persen persen, naik 0,75 persen dalam rentang waktu tiga tahun.

Padahal, Pemprov DKI Jakarta memiliki program seperti PIP, yakni Kartu Jakarta Pintar yang menelan dana Rp 3 triliun setiap tahun. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan dana Rp 1,5 triliun setiap tahun untuk dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang hanya diberikan untuk sekolah negeri di luar dana BOS.

Jadi bisa dilihat, meskipun Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana puluhan triliun setiap tahun untuk pendidikan, tetapi tak berdampak signifikan pada jumlah masyarakat yang bisa mengakses pendidikan.

Berbasis UN
Apa yang menyebabkan dampak sekolah gratis belum signifikan? Dari beberapa hasil diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion yang membahas program atau sistem pendidikan di Indonesia yang melibatkan kementerian dan semua pemangku kepentingan bidang pendidikan, dapat disimpulkan bahwa program sekolah gratis ini belum tepat sasaran. Sebab, ternyata mereka yang bersekolah di sekolah gratis ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat golongan menengah ke atas.

Penyebabnya, antara lain karena proses penerimaan peserta didik baru menggunakan nilai atau hasil ujian nasional (UN). Mereka yang berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke atas rata-rata memiliki nilai lebih, sehingga bisa mengakses layanan pendidikan dibandingkan anak dari keluarga kurang mampu.

Tentu saja, anak-anak dari golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas pula yang mampu untuk mengakses pelajaran tambahan, maupun bimbingan belajar atau bimbingan tes yang bisa memberikan fasilitas yang lebih dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian peserta didik dari keluarga tidak mampu harus bersekolah di sekolah berbayar (swasta) yang dengan keterbatasan sumber daya dan fasilitas, akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan yang diberikan.

Di sisi lain, aturan pemerintah mengenai penerimaan peserta didik baru juga belum berpihak ke masyarakat kurang mampu. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang berdomisili dalam satu wilayah paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Ini menjadi tanda tanya besar, mengapa peserta didik dari keluarga kurang mampu harus dibatasi untuk mendapatkan sekolah gratis? Seharusnya yang dibatasi justru mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas dan bukan yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Seharusnya tidak ada alasan anak dari keluarga tidak mampu untuk ditolak di sekolah negeri, karena sekolah tanpa pungutan akan jauh bermanfaat bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pada Permendikbud 17/2017 Pasal 16 ayat (2) diatur keluarga peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Adanya PIP maupun KJP seharusnya menjadi dasar bahwa anak tersebut berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga tak perlu lagi bukti lain yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Mereka seharusnya tidak boleh ditolak dengan alasan apa pun, sehingga tujuan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat seperti yang dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara dapat terwujud.

CLOSE