Catatan atas Rangkaian Terorisme

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Senin, 21 Mei 2018 | 10:04 WIB

Pekan lalu, kita digemparkan oleh rangkaian peristiwa terorisme di Depok dan Surabaya. Diawali oleh "pemberontakan" dan kekejian napi terorisme di markas komando Brimob Kelapa Dua, penusukan dan dilanjutkan oleh beberapa peristiwa bom bunuh diri setidaknya tiga gereja di Surabaya. Ini adalah rangkaian terorisme paling berdarah dalam dua tahun terakhir di Indonesia.

Ada dua catatan mengenai peran aparat dalam menangani peristiwa terorisme yang terjadi sepekan ini. Pertama, catatan positif di mana kita harus memberikan apresiasi atas tindakan cepat aparat dalam melakukan tindakan atas kemungkinan-kemungkinan serangan baru. Aparat kepolisian juga berhasil mencegah korban yang lebih besar serta melakukan tindakan tegas namun masih mengacu pada nilai-nilai hak asasi manusia. Kita tentu maklum jika sebagian aparat kepolisian merasakan kemarahan dan dendam yang luar biasa atas apa yang telah dilakukan oleh para teroris di "kandang mereka" sendiri.

Dendam dan kemarahan itu manusiawi. Apalagi kemudian kemarahan itu masih ditambahi oleh sebagian netizen yang menuduh peristiwa tersebut sebagai rekayasa atau upaya pengalihan isu. Tentu sakit hati adalah perasaan yang wajar dialami oleh anggota Polri. Yang luar biasa adalah kemampuan untuk mengendalikan dendam dan kemarahan itu. Polri telah menunjukkan "kemarahan yang profesional" dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan batasan hukum dan HAM.

Begitu juga dengan peristiwa di Surabaya. Polisi sadar mereka menjadi incaran. Namun hal itu tidak kemudian dilawan dengan tindakan membabi buta. Terlihat kepolisian sudah mempunyai data jaringan teroris dan mempunyai peta yang jelas untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, Polri telah mempunyai strategi yang sistematis serta prosedur yang baku dan dipatuhi.

Apresiasi juga patut kita berikan kepada TNI yang patuh menunggu perintah. Terorisme sebenarnya telah menjadi ancaman bagi kedaulatan negara yang menjadi ranah TNI. Namun, paradigma yang dipakai dalam perundang-undangan kita masih cenderung menempatkan terorisme sebagai ancaman keamanan umum semata, bukan ancaman terhadap kedaulatan negara. Dengan paradigma seperti itu, yang punya wewenang menangani terorisme adalah Polri. TNI hanya menangani terorisme yang telah masuk kategori "ancaman terhadap keselamatan negara".

Sikap patuh pada komando dan perundang-undangan itu mengisyaratkan bahwa TNI bekerja dalam prinsip-prinsip yang sejalan dengan kebijakan negara. Kita yakin bahwa TNI juga merasakan kegeraman yang sama dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Kita juga yakin bahwa TNI punya kemampuan lebih dari cukup untuk menangani segala ancaman terorisme. Sikap menunggu perintah menunjukkan bahwa TNI kita punya profesionalitas di tengah supremasi sipil.

Kedua, selain catatan positif di atas, kita juga harus memberikan catatan kritis atas rangkaian peristiwa tersebut. Pertama, kita menyayangkan aparat intelijen kita gagal mendeteksi kemungkinan adanya serangan dan "pemberontakan". Padahal selama beberapa tahun terakhir intelijen kita bekerja dengan cukup baik untuk mencegah terjadinya peristiwa yang lebih besar.

Ada beberapa kemungkinan mengapa ini terjadi: satu, kurangnya kerangka institusi yang baik dan kedua, kurangnya program dan fasilitas penanganan terorisme. Kurangnya kerangka institusi berupa aturan perundang-undangan ini sering dikeluhkan oleh Polri. Kapolri Jenderal Tito Karnavian misalnya mengatakan bahwa Polri sebenarnya telah mendata jaringan dan individu-individu yang diduga mempunyai ideologi radikal dan berpotensi melakukan teror. Namun karena untuk melakukan tindakan diperlukan bukti-bukti pelanggaran pidana terlebih dahulu, maka Polri tidak bisa bergerak sebelum terjadinya peristiwa. Untuk itu, Polri meminta RUU Antiterorisme segera disahkan. Dengan UU Antiterorisme itu, polisi punya payung hukum yang cukup untuk melakukan tindakan pencegahan yang lebih maksimal.

Dalam hal kurangnya program pembinaan sebenarnya bisa diperdebatkan. BNPT sudah mempunyai program deradikalisasi. Namun, program ini kurang berhasil. Banyak residivis terorisme yang kembali menjadi teroris. Perkembangan mereka yang berideologi radikal juga makin pesat di Indonesia. Ada kemungkinan program deradikalisasi BNPT "kalah canggih" dengan program radikalisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu melalui berbagai sarana dan perkumpulan.

Program deradikalisasi juga semakin tidak efektif manakala paparan ideologi semakin luas dan kemungkinan menjalin aliansi antar aktor makin besar. Teknologi informasi menyediakan fasilitas bagi keduanya. Saat ini, orang tidak perlu bertemu untuk saling memengaruhi dan saling menginspirasi. Cukup lewat smartphone.

Karena itu, kepemilikan telepon seharusnya tidak boleh bagi semua napi, khususnya napi terorisme.
Sedangkan dalam hal kurangnya fasilitas kita bisa lihat dari bagaimana awal "pemberontakan" oleh teroris di Mako Brimob. Teroris adalah narapidana high risk yang seharusnya ditempatkan dalam penjara yang mempunyai keamanan ketat dan maksimal. Pola pemenjaraannyapun harus berbeda daripada napi biasa.

Di Mako Brimob, meskipun berbeda blok, tetapi napi terorisme diperlakukan hampir sama dengan napi biasa. Mereka bahkan ditempatkan atau dikumpulkan dalam satu blok di mana masing-masing napi bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi dan mempengaruhi. Bisa diduga ini disebabkan karena fasilitas pemenjaraan kita belum memiliki kualifikasi penjara yang dibutuhkan untuk teroris. Atau, jikapun sudah punya, jumlahnya masih belum mencukupi.

Evaluasi
Harus diakui bahwa peristiwa ini, selain disebabkan oleh ideologi teroris yang ingin memerangi negara, juga disebabkan oleh belum memadainya pola penanganan, program dan fasilitas kita untuk menangani dan mengantisipasi terorisme. Oleh karena itu, kita harus menjadikan ini sebagai pelajaran.

Pertama, diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas dan tegas dalam hal penanganan terorisme. Sudah saatnya kita benar-benar menempatkan terorisme sebagai kejahatan luar biasa.

Kedua, diperlukan fasilitas yang cukup untuk itu. Jangan sampai napi terorisme tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya karena tidak ada fasilitas yang menunjang.

Ketiga, negara harus punya program yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah peristiwa itu berulang. Program deradikalisasi harus dievaluasi. Program-program menyebarkan nilai kebangsaan dan agama yang moderat harus lebih terencana lagi dalam pelaksanaannya. Kelompok masyarakat dan tokoh agama harus menjadi mitra terdepan dalam hal ini. Kita juga harus melakukan pembersihan terhadap program-program broadcasting, acara-acara maupun kelompok masyarakat yang mendukung terwujudnya lingkungan yang mendukung terorisme.

Keempat, lembaga pendidikan seharusnya menjadi sarana pembibitan bagi nilai-nilai kebangsaan dan toleransi, bukan sebaliknya. Sekolah dan perguruan tinggi kita justru menjadi ladang bagi tumbuh suburnya radikalisme dan intoleransi. Ini harus dievaluasi total.

Idealnya, perlu ada moderasi ideologi yang dilakukan melalui lembaga pendidikan, perkumpulan siswa, dan program-program lainnya, sehingga paham dan pemikiran yang radikalis dapat ditanggulangi secara komprehensif.

CLOSE