Melindungi Polisi

Opini: Slamet Pribadi

Jubir Mabes Polri.

Senin, 21 Mei 2018 | 17:05 WIB

Beberapa minggu belakangan kita dikejutkan oleh beberapa aksi teror terhadap polisi dan kantor polisi yang memperlihatkan drama sadisme kepada kita semua. Petugas kepolisian yang sedang bertugas dihabisi nyawanya dengan cara-cara yang tidak berperikemenusiaan. Bahkan, ada yang sedang berseragam. Tampak pelaku sadar dan paham bahwa yang akan dicelakai itu adalah petugas yang sedang berdinas. Hal itu terlihat dari seragam dan atributnya berkarakter polisi.

Pelaku telah sadar bahwa yang diserang adalah aparatur negara atau fasilitas negara yg dibangun dari keringat rakyat, atau setidak-tidaknya disadari bahwa di kantor polisi itu ada orang yang berseragam polisi dan pasti sedang berdinas.

Drama menghabisi nyawa atau penganiayaan berat atau penghinaan terhadap petugas polisi yang tampak nyata sedang bertugas bisa terulang kembali di masa yang akan datang. Tidak perlu harus menunggu pelakunya adalah seorang yang terduga teroris atau sedang terjadi peristiwa terorisme.

Suatu saat akan ada peristiwa lainnya. Misalnya, seseorang yang tidak mau ditertibkan saat di jalan raya, sesaat kemudian membalasnya dengan menganiaya atau menghina polisi. Polisi dengan sabar menghadapi, meskipun bajunya sampai sobek, atribut dan topinya berjatuhan. Tindakan tersebut tak dibalas karena takut di-bully oleh masyarakat yang berpandangan negatif, atau khawatir berbuntut hukuman disiplin oleh pimpinannya, karena sang polisi membalas dengan perbuatan setimpal dan menyakitkan.

Di mata publik, polisi bisa saja bagaikan dewa yang berhasil memberikan solusi atas persoalan sosial di masyarakat dan sukses melaksanakan tugas sebagai alat perubahan sosial, serta sebagai alat cooling system, ketika situasi memanas. Namun, di sisi lain Polisi juga bisa dipandang sebagai bagian dari masalah masyarakat, yakni saat ditemukan ada polisi yang korup. Bahkan, sebagian masyarakat muak melihatnya dan berpikiran polisi seperti itu harus diberi hukuman setinggi tingginya. Alasannya, dia adalah aparat yang telah disumpah sebagai polisi yang dilengkapi dengan kewenangan dan kekuasaan Kepolisian.

Terhadap polisi nakal dan menyimpang patutlah diberikan hukuman yang setimpal atau ada hukuman tambahan atau pemberatan, karena dia adalah aparatur negara yang menyimpang dari kewajiban profesinya Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan,"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Ini menunjukkan bahwa Polri adalah salah satu pelaksana fungsi pemerintahan bersama-sama dengan fungsi pemerintahan lain yang melaksanakan pekerjaan administratif dan operasional pemerintah dalam melaksanakan amanah rakyat Sebagai aparatur negara, sebagai pelaksana tugas kenegaraan yang merupakan representasi negara dalam keadaan aktif melayani masyarakat, memelihara kamtibmas, dan melakukan penegakan hukum, idealnya polisi harus diberikan perlindungan hukum yang cukup.

Tidaklah pantas polisi di saat melaksanakan tugas sebagai apartur negara akhirnya mati sia-sia.

Hingga saat ini, penulis belum pernah melihat penegak hukum melindungi polisi sepenuhnya, menurut kekuasaaan tugasnya, dalam berkas-berkas pemeriksaan, tuntutan pidana, pertimbangan putusan, maupun dalam putusan pidana, bahkan sampai di tingkat penjara, ketika ada pelaku yang bertindak kriminal terhadap polisi yang sedang bertugas.

Ke depan yang perlu dilindungi bukan hanya polisi yang sedang bertugas, juga aparatur lainnya yang sedang menjalankan tugas, baik tugas administratif maupun operasional. Sebaliknya, kalau aparat melanggar atau melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas, dia harus mendapat hukuman yang berat dan juga hukuman tambahan. 

Semangat untuk melindungi polisi harus ada di lingkungan pemegang kebijakan hukum, legal drafter, dan para penegak hukum agar polisi bisa maksimal dalam melindungi dan melayani masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam penegakan hukum. Negara ini akan kuat dan terhormat, jika polisi dan aparatur negara lainya kuat dan terhormat lahir dan batin.

KUHP sebagai hukum positif belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur negara yang sedang bertugas, khususnya polisi. Ancaman hukuman di KUHP terlalu ringan, tidak lebih dari setahun. Jika menjadi putusan pengadilan, bisa hanya beberapa bulan. Tentu hal ini tidak memberikan efek jera. Akibatnya, drama kriminalisasi terhadap polisi yang sedang bertugas akan terus terjadi di hadapan kita

Rumusan hukum yang tegas untuk memberikan perlindungan secara yuridis kepada polisi yang sedang bertugas belum ada. Oleh karena itu, rumusan hukum untuk melindungi polisi yang sedang bertugas harus segera dibuat. Sebuah kerugian besar bagi negara dan bangsa ini manakala tenaga profesional dan terlatih untuk melindungi masyarakat meninggal dan teraniaya saat berdinas. Rumusan itu hendaknya diakomodasi dalam rancangan KUHP dan rancangan amendemen UU Kepolisian.