Bagaimana Nasib Anak Teroris?

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Senin, 28 Mei 2018 | 10:31 WIB

Di Surabaya, setelah terjadi rangkaian aksi kekerasan, saya sempat berbincang dengan anak perempuan yang lolos dari maut dalam peristiwa bom bunuh diri di Mapolresta Surabaya. Namanya, sebut saja AS.

Pasti ada tujuan tertentu di balik rencana besar Allah SWT, sehingga Dia selamatkan anak yang duduk diapit kedua orangtuanya yang tewas. Salah satunya boleh jadi adalah memberikan kesempatan kepada negara untuk sungguh-sungguh hadir, dan sebagaimana isi Pasal 59 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yakni memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban jaringan terorisme.

Saya bersyukur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise di media massa berjanji akan memberikan perlindungan khusus kepada AS.

AS sesungguhnya bukan satu-satunya anak yang membutuhkan perlindungan khusus itu. Bila kita runut ke belakang, ada sekian banyak anak lagi yang juga seharusnya memperoleh perlakuan serupa. Salah satunya adalah anak-anak yang kini menjadi yatim setelah orangtua mereka menjalani eksekusi mati terkait aksi terorisme. Negara, melalui otoritas yudisial, sudah memvonis sejumlah nama sebagai terpidana terorisme dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Nasib nama-nama itu sudah final, tetapi tidak demikian halnya dengan nasib anak-anak mereka. Putusan pengadilan belum memuat satu butir pun tentang apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak terpidana teroris yang dihukum mati tersebut.

Kelompok lainnya adalah anak-anak yang juga menjadi yatim, tetapi dengan status orangtua mereka yang masih abu-abu. Anak-anak itu kehilangan salah satu orangtua mereka, setelah ayah mereka tewas dengan sebutan sebagai terduga teroris. Namun, faktanya, betapa pun status “terduga” sesungguhnya bersinonim dengan “belum terbukti bersalah”, anak-anak dan istri para terduga teroris itu sering sudah menerima sanksi sosial yang tak kenal ampun. Para yatim dan janda itu kadang diusir warga dari tempat tinggal mereka dan diisolasi sedemikian rupa sehingga susah payah mempertahankan hidup.

Jelas, terorisme harus dilawan. Kejahatan yang dikategorikan luar biasa itu juga harus ditangani dengan pendekatan hukum yang luar biasa pula. Apalagi, manakala aksi teror menyasar pada anak-anak hingga menderita cedera dan kehilangan nyawa. Hukum harus tajam!

Sasaran Stigma
Pada sisi lain, karena warga negara yang baik adalah warga yang taat pada konstitusi, maka seluruh komponen negara tidak bisa abai pula terhadap isi UU Perlindungan Anak. UU dimaksud, juga pada Pasal 59, menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh menjadi sasaran stigma, tak terkecuali stigma akibat perbuatan orangtua mereka.

Anak-anak terpidana teroris dan terduga teroris merupakan subjek yang relevan dengan isi pasal tersebut. Sekeji apa pun orangtua (terpidana teroris), anak-anak yang mereka lahirkan tidak sepantasnya menerima getah akibat teror yang diperbuat orangtuanya. Hak-hak atau kepentingan-kepentingan terbaik anak-anak para terpidana teroris pun wajib tetap terpenuhi.

Terhadap anak-anak terduga--bukan terpidana--teroris, persoalannya lebih mendasar lagi. Mereka, bahkan sesungguhnya seluruh masyarakat, membutuhkan kepastian apakah orangtua mereka benar-benar teroris ataukah terkunci selama-lamanya sebagai orang yang hanya sebatas diduga sebagai teroris. Pun, andai benar-benar bagian dari jaringan terorisme, berada pada golongan manakah orangtua dari para anak yatim tersebut? Simpatisan, pendukung, militan, ataukah hardcore?

Pengusiran terhadap anak-anak terduga teroris merupakan pelanggaran serius terhadap UU Perlindungan Anak. Pengusiran itu semestinya tidak terjadi dan perlakuan-perlakuan susulan yang salah terhadap anak pun seharusnya bisa dicegah, andaikan negara --sekali lagi--sungguh-sungguh hadir nondiskriminatif terhadap anak-anak terduga teroris. Apalagi ketika negara bersikukuh bahwa “anak-anak terduga teroris” bisa disamakan begitu saja dengan “anak-anak teroris”, betapa pun belum ada proses hukum yang diselenggarakan untuk menetapkan status tersebut, negara semakin dituntut konsekuen untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak korban jaringan terorisme ini.

Penelitian J Post sekian tahun silam tentang regenerasi pelaku teror memberikan pembenaran ilmiah bagi pentingnya pemberian perlindungan khusus kepada anak-anak terpidana dan terduga teroris. Post menemukan sisi psikologis yang amat dalam yang menjadi sebab-musabab seorang anak kemudian memutuskan menjadi pelaku teror pula.

Misi menjadi pejuang yang meneruskan cita-cita orangtua ataupun misi menyerang simbol-simbol kekuasaan sebagai displacement perasaan negatif anak terhadap orangtuanya, merupakan dua motif yang hidup pada inti sel kepribadian anak-anak yang Post teliti.

Merujuk UU Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak-anak korban jaringan terorisme diselenggarakan dalam bentuk pendidikan nasionalisme, konseling bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial. Dengan merujuk riset Post tentang bagaimana menghapus motif-motif destruktif yang bersemayam pada diri anak-anak, lalu menggantinya dengan motif-motif konstruktif, adalah tujuan utama pemberian perlindungan khusus bagi anak-anak dimaksud. Di situlah negara harus hadir secara jelas dan tegas!

Pengabaian oleh negara serta persekusi (tepatnya, vigilantisme) oleh masyarakat terhadap anak-anak para terpidana dan terduga teroris, dikhawatirkan justru akan menciptakan prakondisi bagi anak-anak malang tersebut untuk kelak benar-benar menduplikasi perilaku kekerasan sebagai cara mencapai tujuan. Apabila hal itu menjadi kenyataan pada masa depan (semoga tidak), korban akan terus berjatuhan dan tentu negara tidak bisa lepas tangan sama sekali.