Pilgub Jatim: Pertarungan Antarsaudara Kandung

Opini: Budi Suprapto

Penulis adalah dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan asisten rektor bidang pengembangan akademik.

Minggu, 24 Juni 2018 | 07:49 WIB

Ada dua hal yang menarik untuk dicermati dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur (Pilgub Jatim) yang dihelat pada 27 Juni 2018. Pertama, kedua calon gubernur (cagub) adalah satu saudara- satu rumah, yaitu sama-sama berasal dari akar Nahdlatul Ulama (NU). Kedua, calon wakil gubernur (cawagub), sama-sama dibesarkan oleh partai politik (parpol) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Oleh karena itu pertarungan di Pilgub Jatim 2018 kali ini, bukan lagi bersifat ideologis, baik nasionalis maupun agama, sehingga rasanya juga kurang tepat jika ada pihak-pihak atau salah satu kubu yang berani mengklaim, bahwa mereka adalah representasi dari perpaduan nasionalis agamis atau nasionalisme Islam.

Dengan latar belakang ini, maka cukup sulit bagi tim kampanye untuk mengemas "dagangannya" dengan bungkus ideologi. Keberadaan latar-belakang ideologi dan kultural dari kedua calon gubernur juga berimbas kepada sikap dan pilihan politik pemilih tradisional Jawa Timur yang mayoritas berafiliasi kepada pemikiran keagamaan NU.

Diakui atau tidak, Pilgub Jatim 2018 kali ini juga telah "memecah" soliditas komunitas warga NU (Nahdliyin) ke dalam dua kubu pemihakan secara politik, yakni memberikan dukungan kepada kubu duet pasangan calon (paslon) Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno di satu sisi dan terdapat pula komunitas Nahdliyin yang memihak ke duet Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

Perpecahan dalam dua kubu tersebut tidak hanya melanda pemilih akar rumput, tetapi juga berimbas kuat (bahkan terjadi) pada diri para kiai atau ulama NU. Hal itu dapat dengan mudah dibuktikan dari berbagai jajak pendapat atau survei yang dilakukan banyak lembaga survei. Mereka (lembaga survei) mayoritas menyatakan bahwa tingkat keterpilihan (electability) dari kedua paslon Pilgub Jatim terus-menerus saling kejar-mengejar dan hanya terpaut sekitar 5 persen.

Hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan perbedaaan pasangan yang akan memenangkan Pilgub Jatim dipengaruhi beberapa faktor.

Pertama, hal itu semata-mata karena perbedaan lokasi pengambilan sampel saja dari lembaga survei.

Kedua, berkaitan dengan latar belakang karier dan kiprah (rekam jejak) politik. Baik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul maupun Khofifah Indar Parawansa, secara umum juga tak jauh beda. Keduanya sama-sama berangkat sebagai aktivis organisasi di bawah naungan sayap besar NU. DSaifullah berada di garda depan Gerakan Pemuda Anshor, sementara Khofifah sangat menguasai di badan otonom Pimpinan Pusat Muslimat NU.

Keduanya juga sama-sama pernah menjadi anggota DPR dan menteri. Hanya saja, Saifullah relatif sebentar menjabat menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Khofifah lebih lama dipercaya dua presiden untuk memegang posisi menteri, yakni di era Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Presiden Jokowi.

Lebih dari itu, kedua tokoh itu pernah sama-sama bertarung dalam Pilgub Jatim dua periode sebelumnya, kendati Khofifah saat itu harus bersaing dengan cagub Soekarwo alias Pakde Karwo, sedang Saifullah Yusuf berada di posisi cawagub. Pada dua masa itu pasangan Pakde Karwo-Saifullah Yusuf dua kali pula memetik kemenangan.

Semestinya, kemenangan pada kompetisi dua pilkada yang lalu dengan menempatkan Saifullah Yusuf sebagai wagub Jatim, bisa menjadi modal awal untuk meyakinkan warga masyarakat pemilih Jatim memilihnya sebagai gubernur Jatim pada Pilgub Jatim 2018. Sebab, dengan kedudukan sebagai wagub Jatim selama dua periode, masyarakat bisa memaklumi jika Saifullah Yusuf lebih menguasai medan pertarungan dibanding Khofifah.

Selama menjabat wagub Jatim, Saifullah Yusuf seharusnya memiliki keyakinan lebih untuk membangun citra diri sekaligus bisa memanfaatkan kesempatan yang lebih besar untuk membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin yang siap menerjemahkan pelbagai kepentingan dan keinginan rakyat Jatim. Diakui atau tidak, sebagai wagub Jatim dua periode, Gus Ipul juga memiliki akses dan penguasaan massa yang lebih besar terhadap pelbagai persoalan, tantangan, maupun aspirasi para calon pemilih.

Oleh karena itu bisa pula dikatakan, jika Saifullah Yusuf ternyata kalah dalam Pilgub Jatim 2018, maka keberadaannya sebagai wagub Jatim dua periode mendampingi Pakde Karwo, membuktikan hipotesis sejumlah pengamat yang menyebut peranan Gus Ipul selama ini hanya penjaga kondisi komunitas keluarga besar Nahdliyin agar tidak berisik. Lebih dari itu, pilihan Pakde Karwo mendukung Khofifah Indar Parawansa melalui Partai Demokrat, tentu didukung keyakinan bahwa pesaing Gus Ipul dinilai lebih mumpuni memimpin Jatim lima tahun ke depan.

Ketiga, menjual Bung Karno dan Gus Dur. Tidak bisa dimungkiri, nama besar kedua tokoh nasional tersebut tampaknya tetap menjadi label jualan politik, baik pada peristiwa Pilgub Jatim itu sendiri maupun pemilu lainnya. Karenanya, dari kubu pasangan Saifullah Yusuf melalui Puti Guntur Soekarno merasa perlu mengumpulkan dan mengajak komunitas Marhaenis dan Soekarnois untuk bahu-membahu memenangkan pasangan Gus Ipul-Puti.

Kita lihat bagaimana ayah Puti, Guntur Soekarno yang beberapa waktu lalu secara terbuka menyatakan,"Saya putra Bung Karno, saya tantang penghalang kemenangan Gus Ipul-Puti."

Di sisi lain pasangan Khofifah juga berupaya meyakinkan kepada calon pemilih bahwa ia merupakan sosok kinasih KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Jika ditilik dari trah-darah tokoh nasional tersebut, pasangan Gus Ipul- Puti dinilai memiliki kelebihan sehingga faktor tersebut sering dijadikan pertimbangan bagi pemilih tradisional kultural. Namun, apakah label dagangan seperti itu masih manjur untuk komunitas generasi milenial sekarang ini? Apakah mereka masih kenal dan peduli terhadap sosok Bung Karno dan Gus Dur?

Namun, satu hal yang pelu diperhatikan adalah untuk dukungan dari keluarga besar Gus Dur, yang direpresentasikan oleh pimpinan sekaligus Pengasuh Ponpes Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid alias Gus Sholah kepada cagub-cawagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, memberikan peluang yang tidak bisa diremehkan untuk mengikat pilihan politik sebagian besar Nahdliyin. Penolakan putri tercinta Gus Dur, Yenny Wahid untuk diusung Partai Gerindra dan koalisinya waktu itu untuk ikut meramaikan Pilgub Jatim membuktikan bahwa secara implisit keluarga Gus Dur memberi kesempatan kepada para kandidat yang sama-sama lahir dari garba NU, berkompetisi secara akhlakul kharimah.

Keempat, menyangkut latar belakang cagub Jatim yang bisa disebutkan sebagai pendatang baru di panggung politik Jatim. Namun diakui atau tidak, nama cawagub Emil Elestianto Dardak yang juga bupati Trenggalek itu jauh lebih bergaung elektabilitasnya dibanding Puti yang mantan anggota DPR dari PDIP. Emil yang lulusan doktor manajemen di Jepang itu, namanya cukup dikenal harum menoreh keberhasilan memimpin Trenggalek, kendati baru menanganinya selama dua tahun. Ia juga dikenal sebagai bupati yang bersih.

Diakui atau tidak, Pilgub Jatim 2018 merupakan pilgub yang paling sulit diprediksi pemenangnya. Bagi kelompok masyarakat atau organisasi sosial, dukungan yang mereka berikan adalah kepada paslon yang berjanji memberikan keuntungan bagi kelompok mereka. Namun, untuk pemilih tradisional, hampir bisa diduga akan mengikuti arahan kiai dan ulama panutannya. Ada pemeo di lingkungan Nahdliyin, yakni mati-urip nderek kiai (hidup mati ikut ulama). Namun, jangan diremehkan, pemilih milenial yang mayoritas bisa dikategorikan apolitik dan berada pada wilayah swing voter, bisa menjungkirbalikkan keadaan. Sampai detik-detik terakhir, kondisi kedua pasangan Pilgub Jatim, fifty-fifty. 

CLOSE