Jakarta yang Modern dan Manusiawi

Opini: Suara Pembaruan

Sabtu, 23 Juni 2018 | 17:38 WIB

Jakarta terus berkembang mengikuti kemajuan kota-kota besar dunia. Penanda paling kelihatan adalah pembangunan fisik seperti gedung-gedung pencakar langit yang terus bertambah serta infrastruktur transportasi massal. Jakarta segera mengoperasikan massa raya transportasi atau mass rapid transit (MRT) dan kereta ringan atau light rail transit (LRT). Meski dua jenis angkutan massal tersebut bukan barang baru di negara maju, keberadaannya di Jakarta adalah pertanda modernitas. Stempel bahwa Jakarta adalah kota maju dan modern sebentar lagi juga akan tersemat setelah penyelenggaraan Asian Games ke-18 bersama Palembang.

Jakarta siap menyambut Asian Games yang akan digelar kurang dari dua bulan lagi. Kesiapan tak hanya menyangkut venue pertandingan dan sarana pendukungnya, seperti wisma atlet, tetapi juga wajah Ibu Kota yang dipercantik.

Asian Games menjadi momentum untuk menampilkan Jakarta sebagai etalase kemajuan pembangunan dan peradaban Indonesia. Di usianya yang ke-491, Jakarta juga menjadi ikon bagaimana pembangunan kota mampu mengakomodasi modernitas pembangunan dengan tetap memberi akses bagi semua kalangan yang tinggal di dalamnya. Inilah yang menjadi tantangan duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang baru delapan bulan memimpin Ibu Kota.

Kemajuan saat ini sejatinya bukan sebuah capaian yang luar biasa mengingat usia Jakarta tahun ini adalah yang ke-491. Harus diakui, Jakarta sangat lambat mengikuti pembangunan infrastruktur kota. Bus rapid transit alias sistem jalur khusus bus (busway) baru dibangun dan beroperasi pada 2004 meniru sistem yang sama dengan Bogota, Kolombia, yang lebih dahulu mengoperasikannya. Busway dipilih karena Jakarta waktu itu belum mampu meniru sistem transportasi massal seperti yang ada di Singapura, Korea, Jepang, atau negara maju lainnya. Sedangkan MRT baru terealisasi pembangunannya setelah lebih dari 25 tahun direncanakan.

Lepas dari kritik yang menyertainya, Sutiyoso dengan busway dan Jokowi dengan MRT adalah dua pemimpin yang berani mengambil keputusan besar. Boleh saja orang nyinyir menyebut keputusan itu sebagai pencitraan atau untuk prestasi kepemimpinannya. Yang pasti Jakarta dan warganya memperoleh manfaat dari apa yang menjadi keputusan tersebut.

Kepemimpinan sangat memengaruhi cepat-lambatnya pembangunan kota. Pada masa pemerintahan Gubernur Jokowi dan kemudian berlanjut ke Basuki Tjahaja Purnama dan kemudian Djarot Saiful Hidayat, pembangunan fisik yang terlihat adalah seperti penataan Ciliwung, pembangunan flyover, underpass, simpang susun, serta rumah susun. Penambahan ruang terbuka hijau atau ruang warga seperti ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) mengimbangi sisi manusiawi Ibu Kota. Warga mendapatkan ruang bersosialisasi.

Salah satu rumus kecepatan pembangunan Jakarta mengejar ketertinggalannya dari kota-kota besar lain, di dunia adalah adanya kesinambungan pembangunan yang sesuai dengan rencana umum tata ruang. Pergantian kepemimpinan jangan sampai menghambat pembangunan. Program pembangunan kota yang sesuai masterplan dan aturan serta mendesak, harus diteruskan. Sebaliknya, kebijakan yang menyimpang dan bukan prioritas bisa ditiadakan. Jangan sampai apa yang sesuai dan baik serta mendesak bagi rakyat dan kota diganti atau diabaikan. Hal ini berlaku bagi pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dalam hal pembangunan fisik, duet Anies-Sandi tentu tetap melanjutkan proyek nasional normalisasi Kali Ciliwung. Pun demikian dengan pembangunan infrastruktur lain. Sejumlah program baru yang dicanangkan seperti OK-Ocre dan Ok-Otrip merupakan terobosan yang patut didukung karena tujuannya adalah untuk lebih menyejahterakan rakyat kecil.

Pada ulang tahun ke-491 Kota Jakarta, Gubernur Anies menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki tantangan besar untuk menghadirkan keadilan, kemajuan, dan kebahagiaan bagi warganya. Karena itu, HUT Jakarta kali ini mengangkat tema “adil, maju, bahagia” di mana perayaan sudah sejak sebulan dimulai dengan festival Danau Sunter hingga puncak acara di Kepulauan Seribu sebagai gambaran keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Tingkat kemiskinan yang tinggi mencapai 3,78 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 7 persen menjadi pemicu Pemprov DKI memfokuskan pembangunan yang berorientasi dan memihak kepada masyarakat kurang mampu di Kota Jakarta. Keberpihakan ini menunjukkan bahwa pembangunan Jakarta bukan saja membuat kota maju dan modern, melainkan juga manusiawi.