Pilkada Serentak 2018

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Jumat, 29 Juni 2018 | 21:37 WIB

Akhirnya Pilkada Serentak 2018 dilaksanakan pada Rabu, 27 Juni. Dari tahapan pendaftaran terdapat beberapa kekurangan dan konflik, tetapi secara umum seluruh tahapan berlangsung dengan cukup baik. Kita semua tentu berharap bahwa sampai dengan pelantikan kepala daerah nanti suasana kondusif ini terus terjaga.

Sebagai lanjutan dari momen elektoral yang rutin, pilkada kali ini berlangsung dalam dua isu utama. Pertama, dalam hal politik kekuasaan, pilkada kali ini akan dimaknai sebagai pemanasan menjelang hajatan besar Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif/Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Kedua, dalam hal politik kekuasaan, pilkada kali ini juga masih ditandai oleh pesimisme mengenai apakah kepala daerah yang akan terpilih benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti yang diharapkan.

Dinamika yang Cair
Tulisan ini tentu tidak bermaksud mendegradasi pentingnya pilkada di luar Jawa. Namun, Jawa memang selalu menjadi pusat perhatian berkaitan dengan faktor sosial politik nasional. Jawa adalah kunci, begitu ungkapan lama dalam politik Indonesia. Ungkapan ini masih berlaku hingga kini. Pemilu di Jawa akan menggambarkan bagaimana konstelasi politik nasional nantinya. Meskipun kali ini DKI Jakarta yang sering menjadi penanda kekuatan tarik ulur politik tidak mengadakan pilkada, tetapi tidak mengurangi makna ungkapan Jawa adalah kunci.

Tiga provinsi besar di Jawa secara serentak mengadakan pilkada, inilah faktor besarnya. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah daerah-daerah dengan penduduk yang terbesar di Indonesia. Jumlah perwakilan di DPR dari tiga daerah ini juga terbesar. Dengan serta merta pula, daerah ini menjadi ajang bagi pertarungan para capres pada pemilu nasional.

Memang terdapat perbedaan suasana atau iklim antara pilkada dan pemilu nasional, tetapi aroma persaingan itu tetap bisa dirasakan, hanya berbeda derajatnya. Uniknya, kali ini derajat persaingan antarkekuatan politik nasional sangat bervariasi. Jika kita mengacu pada posisi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK atau dalam hal perkoalisian, maka fragmentasi di daerah ternyata tidak selalu mencerminkan hal tersebut.

Di Jawa Barat, partai oposisi, yaitu PAN, Gerindra, dan PKS mendukung pasangan Sudrajat-Syaikhu. Demokrat yang juga menjadi oposan pemerintah justru bersatu dengan Golkar mendukung pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. PPP, PKB, Nasdem, dan Hanura mendukung Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum. Sedangkan PDIP memutuskan untuk mencalonkan pasangan Tb Hasanuddin-Anton Charliyan secara mandiri.

Di Jawa Tengah, koalisi PDIP, Demokrat, Nasdem, PPP, dan Golkar mengusung Ganjar Pranowo-Taj Yasin. Di seberangnya Gerindra, PKS, PAN, dan PKB mengusung Sudirman Said-Ida Fauziyah.

Terakhir di Jawa Timur, PDIP justru berkoalisi dengan Gerindra dan PKS ditambah PKB mengusung Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Lawannya, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak didukung oleh Demokrat, Golkar, PPP, Nasdem, PAN, dan Hanura.

Peta dukungan partai-partai terhadap calon tersebut menunjukkan fenomena lama yang tidak selalu mencerminkan apa yang terjadi di tingkat nasional. Pada satu sisi itu merupakan cerminan dari cairnya dinamika koalisi antarpartai. Sedangkan di sisi lain itu juga merupakan tanda dari otonomi pengurus pimpinan daerah/wilayah provinsi terhadap pengurus di tingkat pusat masing-masing partai.

Cairnya dinamika ini disebabkan oleh setidaknya dua hal, yakni pertama, konteks politik daerah tidak selalu sama dengan konteks politik nasional, serta kepentingan aktor-aktor di daerah juga tidak selalu sejalan dengan kepentingan aktor-aktor di tingkat pusat. Lagi pula, yang bertarung di lapangan adalah mesin partai yang ada di daerah.

Sebagai sebuah pemanasan, hasil akhir bukan satu-satunya pengukuran yang akan dilakukan oleh partai-partai. Yang juga sangat penting di samping hasil akhir pilkada adalah sejauh mana efektivitas partai-partai dalam mendorong elektabilitas calon. Untuk mengukurnya biasanya nanti akan dilihat seberapa besar pemilih sebuah partai memilih calon yang diusung partai yang bersangkutan. Misalnya, Golkar mendukung Deddy Mizwar-Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar. Apakah pemilih Golkar di Jawa Barat sejalan dengan pilihan yang diusung oleh Golkar? Itulah nanti yang akan diukur.

Secara detail pengukuran juga bisa dilihat dari sejauh mana keberhasilan partai dalam mengalokasikan sumber daya terbesarnya untuk mempromosikan calon di sebuah daerah pemilihan, bagaimana partai-partai berhasil merekrut tokoh-tokoh sosial dan sebagainya. Dari situ akan didapatkan gambaran operasi di pemilu nasional nanti.

Kepentingan Rakyat
Isu kedua yang juga sangat penting dalam pilkada adalah sejauh mana kepala daerah yang akan terpilih nanti bisa membawa perbaikan pada kehidupan rakyat dan kemajuan daerah. Terdapat keraguan mengenai hal itu. Penyebabnya, pertama, efektivitas pilkada langsung belum teruji benar dalam sistem demokrasi di daerah. Kedua, alih-alih membawa kesejahteraan dan kemajuan, pilkada justru sering memunculkan korupsi dan dampak negatif lainnya dalam demokrasi.

Efektivitas pilkada sebenarnya merupakan ukuran yang rumit. Jika parameter efektivitas itu adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat kesejahteraan dan aspek-aspek sosial ekonomi lainnya, maka faktor-faktornya sebenarnya sangat banyak, bukan hanya dari pilkada itu sendiri. Kepala daerah sesungguhnya adalah wakil dari pemerintah pusat. Kekuasaannya ada karena selain mendapatkan mandat dari rakyat daerah yang memilih, sebenarnya kepada daerah tersebut juga mendapatkan mandat dari pemerintah pusat. Konsekuensinya adalah pengaruh kekuasaan pusat sebenarnya masih sangat besar.

Hal ini setidaknya tercermin dari politik anggaran dan belanja. Pemerintah pusat yang memegang otoritas dalam sektor fiskal dan moneter mempunyai kuasa besar untuk menentukan berapa besar APBD di daerah dan bagaimana alokasinya. Dirjen Keuangan Daerah di Kemdagri setiap tahun akan meneliti dan menyetujui alokasi APBD itu. Artinya, kebijakan anggaran dan belanja daerah sebagai modal untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan daerah sebenarnya sangat bergantung pada pusat.

Sedangkan dampak-dampak negatif pilkada sudah sangat banyak disinggung. Ada dampak politik di mana muncul politik kartel, dinasti, dan munculnya “raja-raja kecil” di daerah. Ada pula dampak ekonomi dengan adanya politik berbiaya tinggi yang kemudian juga berimbas pada dampak hukum. Dampak-dampak negatif tersebut bagi sebagian kalangan menjadi justifikasi adanya dugaan bahwa sebenarnya derajat manfaat pilkada tidak begitu besar.

Namun, kondisi saat ini adalah konsekuensi logis dari penataan institusional yang terus dilakukan. Inilah rute yang memang harus dilalui dalam membangun demokrasi. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi juga bukan tidak mungkin untuk diperbaiki. Upaya-upaya perbaikan dalam bidang kepemiluan ini terus berjalan, seiring dengan perbaikan institusional lain seperti dalam bidang hukum, sosial dan keuangan.

Dalam bidang hukum, misalnya, instrumen-instrumen dan metode penegakan hukum pemilu terus dilakukan seiring dengan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam hukum pidana. Dalam bidang sosial, penataan kondisi masyarakat juga terus dilakukan dengan berbagai cara. Demikian pula dalam bidang keuangan berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan institusi maupun keuangan pribadi kepala daerah.

Dengan demikian, idealnya kita harus sangat optimistis dengan pilkada serentak ini. Sebagai sebuah momentum politik, amat wajar jika kali ini diikuti oleh ingar-bingar persaingan dan segala atributnya. Sebagai sebuah proses menuju kesejahteraan, kita juga yakin bahwa meskipun ini bukan jalan mudah, tetapi merupakan jalan terbaik untuk mewujudkan demokrasi yang substansial. Semoga siapa pun yang terpilih akan mendekatkan kita pada harapan yang mereka janjikan.