Menunggu Cawapres

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Jumat, 3 Agustus 2018 | 11:56 WIB

Siapa cawapres Jokowi? Ini pertanyaan yang barangkali paling mendominasi benak warga Indonesia, khususnya di kalangan elite politik, baik elite politik pendukung pemerintah, terlebih elite politik nonpendukung pemerintah saat ini.

Rakyat di luar elite juga ikut-ikutan berhitung. Mungkin tidak berkaitan langsung dengan hitungan untung-rugi. Politik Indonesia memang menarik sebagai sebuah pertandingan, dan rakyat tak ingin ketinggalan menonton atau bahkan ikut terjun dalam pertandingan itu.

Permainan Strategi
Bagi elite pendukung pemerintah, menjadi bakal cawapres Jokowi akan dianggap sebagai berkah besar. Bukan hanya akan mendapatkan peluang besar mendapatkan jabatan terhormat secara pribadi, tetapi berpeluang juga menjadi lokomotif pembawa gerbong di belakangnya. Semua partai politik jelas berkepentingan untuk itu. Jika kader partainya menjadi cawapres, tentu mereka bisa bersiap untuk menikmati berbagai keuntungan dan kenyamanan, baik dalam politik maupun dunia ekonomi.

Sebaliknya, bagi oposisi, kejelasan tentang siapa cawapres Jokowi akan menjadi dasar perhitungan berkoalisi. Begitu keluar nama, dinamikanya akan menjadi cair sekali. Oposan akan melakukan dua hal: pertama, mencari teman koalisi dan capres-cawapres yang paling berpeluang untuk mengalahkan Jokowi. Kedua, akan mencari cara untuk membajak kekuatan Jokowi.

Karena itu, sebenarnya konsep oposisi dan koalisi masih belum jelas dalam beberapa hari terakhir ini. Bagi partai-partai pendukung pemerintah yang tidak puas dengan pemilihan cawapres oleh Jokowi, peluangnya besar untuk berbalik arah menjadi oposan. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh kubu calon penantang. Makanya, berkali-kali mereka memancing agar Jokowi segera mengumumkan siapa cawapresnya. Fadli Zon, misalnya, menantang dengan terbuka.

Tentu saja Jokowi bukan politisi biasa. Meskipun media dan tokoh-tokoh pendukung juga diam-diam mendukung pancingan tersebut, Jokowi belum bereaksi secara berlebihan. Sepertinya, dia tidak akan mengumumkan siapa cawapresnya bahkan hingga satu jam atau setengah jam terakhir. Ia tidak akan terpancing dengan strategi kelompok lawan atau bahkan kelompok sendiri yang sedang bersiap-siap menjadi lawan.

Sepertinya, saat ini Jokowi sudah menghubungi beberapa kandidat dan mempersiapkan berkas-berkas pendaftaran, tetapi belum akan didaftarkan sampai saat-saat terakhir. Bahkan siapa yang akan menjadi cawapresnya juga baru diketahui pada saat pendaftaran tersebut. Sebelumnya tentu saja ia telah mengikat partai-partai pendukungnya agar setia mendukungnya.

Sementara itu, oposan akan selalu mengintip pergerakan Jokowi. Sekali-kali dengan metode pancingan, seperti yang dilakukan oleh Fadli Zon. Mereka juga pasti aktif menghubungi tokoh-tokoh partai koalisi agar bersiap-siap untuk mendukung pasangan yang diusung oposisi setelah cawapres Jokowi diketahui.

Saat ini sangat mungkin sudah terjadi kesepakatan-kesepakatan politik di antara elite-elite partai. Bahkan tidak ada jaminan PDIP akan tetap mengusung Jokowi jika mereka dikecewakan. Jadi, dapat dilihat bahwa Jokowi sendiri bisa tenggelam sebelum waktunya, jika ia salah ucap atau salah langkah.

Bagi oposan, tentu saja strategi terbaik adalah menyusun pasangan yang paling menarik untuk ditawarkan. Ada setidaknya empat kelompok besar yang akan bermain, yaitu Prabowo Subianto dengan Gerindra-nya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat-nya, partai-partai lain, dan terakhir kelompok yang disebut kelompok Islam politik.

Prabowo masih menjadi tokoh paling berpeluang untuk mengalahkan Jokowi. Meskipun peluangnya membuat gamang kelompok oposisi lain, tetapi ia jelas masih menjadi pilihan pertama. SBY yang masih punya pengaruh akan berusaha menyukseskan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk minimal menjadi cawapres. Diam-diam dia menjadi kartu truf saat ini karena pengaruhnya itu. Apalagi, AHY disebut-sebut sebagai tokoh muda yang punya peluang di antara trah-trah elite politik Indonesia.

Partai-partai politik di luar Gerindra dan Demokrat adalah PKS, PAN. dan PBB. Ketiganya sering merepresentasikan diri sebagai bagian atau bahkan tempat bergerak kelompok Islam politik. Meskipun demikian ketiganya tidak harus selalu bersatu. Akar ketiganya memang tidak persis sama. Ditambah dengan ego dan kepentingan pribadi para elitenya, mereka sangat mungkin terpecah. Namun demikian, berbagai kesamaan membuat mereka juga sangat mudah bersatu.

Terakhir kelompok non-Islam politik nonpartai. Kita tidak tahu apakah mereka murni bergerak berdasarkan motivasi keyakinan semata atau sudah tercampur dengan ambisi pribadi. Yang jelas, mereka punya kepentingan pula. Kepentingan itulah yang kadang-kadang tidak begitu sinkron dengan partai-partai Islam. Hasil ijmak ulama yang mengusung Prabowo-Salim Segaf Al Jufri atau Prabowo-Abdul Somad misalnya, ditanggapi dingin oleh PBB.

Dinamika di antara keempat kelompok ini juga masih akan ramai untuk dipantau. Sepertinya, mereka lebih akan memilih pasangan yang didukung oleh Gerindra-Demokrat daripada berusaha membuat poros sendiri. Membuat poros sendiri justru akan memecah kekuatan mereka. Selain itu, nilai jual pasangan baru juga masih dipertanyakan.

Pemilu Serentak
Pemilu serentak adalah pangkal dari keramaian ini. Pengaturan institusional pemilu tersebut membentuk perilaku politik para elite politik. Sebabnya adalah koalisi harus dibentuk sebelum pemilu. Pada kondisi seperti ini coattail effect capres dan cawapres akan sangat berpengaruh. Terlebih konteks politik saat ini yang sangat terpengaruh oleh kehadiran pro-Jokowi dan non-Jokowi.

Itulah sebabnya, salah satu usaha dari kelompok oposan adalah menggagalkan berlakunya ketentuan presidential threshold 20 persen pada UU Pemilu. Meskipun di sisi lain mereka punya argumentasi yang cukup kuat untuk itu, tetapi faktor kepentingan elektoral tentu tidak bisa diabaikan. Dengan hilangnya ketentuan presidential threshold, peluang untuk mengusung calon sendiri akan lebih besar.

Bukan hanya itu, dinamika pertarungan politik akan menjadi sangat terbuka, tidak seperti saat ini di mana Jokowi memegang gendang perang. Partai-partai di luar hanya menunggu tabuhan gendang itu. Meskipun mereka protes, jika penabuh gendang tidak memedulikan, mau tak mau mereka menari bersama iringan gendang tersebut.

Bagi rakyat, pemilu serentak maupun tidak serentak sebenarnya kurang berpengaruh secara langsung. Rakyat hanya memerlukan kepastian kesinambungan pembangunan. Dengan kesinambungan pembangunan arah yang akan dituju menjadi lebih jelas. Pergantian kepemimpinan nasional bagi rakyat seharusnya bermakna sebagai kelanjutan estafet pembangunan itu, bukan merupakan lubang-lubang yang membuat arah bangsa menjadi tidak tentu.

Kembali pada dinamika penentuan capres-cawapres dan pembentukan koalisi, pemilu serentak ini juga akan mengubah arah politik Indonesia, dari semula yang tidak jelas konsep koalisi dan oposisi, menjadi lebih jelas dikotominya. Memang tidak ada jaminan bahwa kondisi terbentuknya koalisi dan oposisi itu akan berlangsung secara permanen. Hal ini karena presiden tidak bisa dimakzulkan dengan mudah oleh DPR sebagaimana di sistem parlementer. Namun, paling tidak dari semula sudah ada kejelasan mengenai peta politik dan bagaimana arah yang mungkin akan dituju oleh masing-masing koalisi.

Dalam beberapa hari ke depan, kita akan bisa melihat bagaimana masa depan pemerintahan Indonesia. Pertarungan politik yang sebenarnya sudah dimulai hari-hari ini dan kita akan menyambut capres-cawapres resmi pada akhir pekan depan.

Semoga siapa pun yang bertarung akan tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pilpres sebagai bagian dari demokrasi harus mencerminkan hal itu.