Indonesia Bisa

Opini: Primus Dorimulu

Pemimpin Redaksi Investor Daily, Majalah Investor, Suara Pembaruan, dan BeritaSatu.com

Minggu, 4 November 2018 | 06:27 WIB

Ketika masih menjadi reporter ekonomi tahun 1989, saya bertanya kepada menteri ekonomi, "Mengapa Indonesia jauh tertinggal dibanding Singapura?" Sang menteri menjawab,"Bung, kita ini negara besar. Jangan bandingkan dengan negara kecil."

Waktu itu, Tiongkok belum apa-apa. Revolusi industri yang mulai digulirkan Deng Xiaoping pada 1978 belum menunjukkan hasil. Namun, memasuki dekade 2000-an, raksasa tidur itu mulai menunjukkan keperkasaan. Negeri Tirai Bambu itu membanjiri berbagai negara dengan produk industri. Selama dasawarsa 1990-an hingga 2000-an, ekonomi Tiongkok bertumbuh 8-12%.

Sayang, menteri ekonomi itu sudah sepuh dan tak lagi menjadi narasumber penting. Andaikan ia masih dipercaya sebagai menteri ekonomi, saya akan bertanya lagi,"Kok, Tiongkok dengan penduduk 1,4 miliar bisa meraih kemajuan pesat di bidang ekonomi sampai-sampai AS pun kewalahan membendung produk industrinya." Pada 2017, PDB per kapita RRT sudah mencapai US$ 8.800 dan masuk negara berpenghasilan menengah atas. Tiongkok pun mulai menebar ketakutan kepada negara-negara maju.

Pada dekade 1960-an, Indonesia berada di garis yang sama dengan Korea Selatan (Korsel), Taiwan, dan Singapura. Kini, tiga negara itu sudah masuk kategori negara maju. Sedang Indonesia masih terseok sebagai negara berpendapatan menengah-bawah dan terancam middle income trap. Tanpa ada kebijakan yang jitu di bidang ekonomi dan transformasi total, Indonesia akan terperangkap di kelasnya sebagai negara berpendapatan menengah bawah dengan PDB per kapita di bawah US$ 4.000.

Pada 2017, PDB per kapita Indonesia berdasarkan harga berlaku Rp 51,89 juta atau US$ 3.800 dan masih di kategori negara berpenghasilan menengah bawah. Pada saat yang sama, PDB per kapita Singapura US$ 57.500, Taiwan US$ 24.600, dan Korsel US$ 30.000. Malaysia yang berpenduduk 32 juta sudah meraih PDB per kapita US$ 9.800 dan berada di kelompok negara berpenghasilan menengah atas.

Negara-negara ini mampu mencapai kemajuan signifikan karena para penyelenggara negara memiliki kualitas. Meski berideologi komunis, para pemimpin Tiongkok adalah figur-figur yang sudah melewati seleksi ketat dan memiliki visi yang hebat. Di bidang ekonomi, mereka menerima ekonomi pasar dan meluncurkan kebijakan yang tepat, sehingga terjadi akselerasi pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Sistem politik digunakan efektif untuk memudahkan berbagai izin usaha, melancarkan pelayanan, dan memberikan kepastian hukum.

Mengapa ekonomi Indonesia terseok-seok, disalip negara lain dan kini mulai dilewati Vietnam? Sejak 2016, ekspor Vietnam sudah melampaui ekspor Indonesia. Banyak faktor penyebab. Namun, simpul utama adalah kebijakan ekonomi yang tidak tepat, rendahnya kualitas para penyelenggara negara, birokrasi yang lamban, korupsi, hukum yang tidak mendukung, dan politik yang dikuasai oligarki partai. Keenam faktor ini saling berhubungan dan penyelesaiannya harus dilakukan bersama-sama.

Transformasi Struktural
Ekonomi Indonesia bagai bangunan yang mengalami kesalahan struktural. Fondasi tidak kuat dan tiang-tiangnya tidak kokoh. Masalah struktural itu adalah ekonomi yang tidak ditopang infrastruktur yang memadai, rendahnya investasi, ekspor yang didominasi produk primer, minimnya industri manufaktur, pembangunan yang menumpuk di Jawa, bahkan Jabodetabek, rendahnya produktivitas pekerja, besarnya pekerja sektor informal, minimnya jumlah wirausaha, serta terbatasnya instrumen sektor keuangan dan pasar modal.

Sedikit saja ada tekanan eksternal, berbagai indikator ekonomi langsung melemah. Rupiah terdepresiasi, impor membengkak, surplus neraca perdagangan menipis bahkan terjadi defisit. Tekanan global juga acap membuat defisit neraca transaksi berjalan membengkak, capital outflow meningkat, neraca pembayaran defisit, dan laju pertumbuhan ekonomi terhambat.

Di bidang fiskal, perubahan eksternal memperbesar defisit akibat melonjaknya beban bunga dan cicilan utang dalam mata uang asing. Untuk megurangi defisit, pemerintah memangkas anggaran belanja, sebuah keputusan yang justru menyebabkan kontraksi ekonomi. Ketika belanja rumah tangga menurun, government spending biasanya menjadi harapan.

Kita mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur, antara lain dengan meningkatkan anggaran infrastruktur setiap tahun. Jika pada tahun fiskal 2014 anggaran infrastruktur baru Rp 154,7 triliun atau 8,7% dari total anggaran belanja, pada tahun anggaran 2019, anggaran infrastruktur mencapai Rp 420,5 triliun atau 17,2% dari anggaran belanja.

Meski cukup memberatkan, pembangunan infrastruktur penting untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Negeri ini tidak saja kekurangan di bidang infrastruktur transportasi--jalan raya, rel kereta, pelabuhan, dan bandara--pembangkit listrik, jaringan distribusi dan transmisi, serta telekomunikasi, melainkan juga di bidang infrastruktur pertanian dan infrastruktur dasar. Banyak wilayah di Indonesia masih kekurangan air bersih dan hidup dengan sanitasi yang buruk.

Tanpa ada kesiapan infrastruktur, investasi akan terhambat. Itulah yang dialami Indonesia selama ini. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga merupakan pembangunan peradaban baru. Tertib lalu lintas di jalan tol dan penggunaan kereta listrik (light rail transit/LRT) dan mass rapid transit (MRT) misalnya, merupakan sebuah peradaban baru. Dengan infrastruktur yang baik, Indonesia bisa tegak berjalan di pentas dunia.

Namun, pembangunan infrastruktur perlu memprioritaskan wilayah yang memiliki sumber daya ekonomi. Kehadiran infrastruktur harus bisa menggerakkan roda ekonomi guna mempercepat pengembalian modal. Upaya mewujudkan keadilan sosial tetap perlu memperhatikan kekuatan pendanaan agar negara tidak terseret oleh beban utang.

Kita boleh saja fasih bicara industri 4.0, tetapi sesungguhnya industri Indonesia jauh tertinggal. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB tinggal 20,2% pada 2017 dan penyerapan tenaga kerja baru 14% dari total angkatan kerja. Untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan serta mendongkrak pendapatan rakyat, industri dan jasa harus dibangun. Di negara maju, kontribusi terbesar terhadap PDB adalah sektor jasa, perdagangan, diikuti sektor industri. Di negara maju, kontribusi pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja kurang dari 5%.

Ekonomi Indonesia masih membebani sektor pertanian. Sekitar 31,9% tenaga kerja masih berada di sektor pertanian. Sebagian besar adalah petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektare, bahkan ada yang hanya sebagai buruh tani. Dengan kontribusi terhadap PDB hanya 13%, sektor pertanian tak bisa diandalkan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Penduduk miskin di Indonesia umumnya bekerja di sektor pertanian.

Indonesia harus membangun sektor industri secara menyeluruh, tidak cukup hanya ekonomi digital. Meski negara maju sudah masuk revolusi industri keempat yang mengandalkan penggunaan internet dan digital, Indonesia dengan penduduk yang besar harus membangun industri dasar, industri barang modal, industri elektronik, dan otomotif, serta berbagai jenis industri pengolahan. Ekspor bahan mentah perlahan harus diganti dengan ekspor produk olahan, minimal barang setengah jadi.

RRT mampu mengejar ketertinggalan dari negara maju di bidang industri berkat kebijakan yang tepat. Sejak awal revolusi industri, Tiongkok memperkuat pabrik baja dan berbagai jenis logam. Dengan industri dasar yang kuat, RRT tidak kesulitan mengembangkan industri barang modal, yakni berbagai jenis mesin dan komponen, dan selanjutnya membangun industri manufaktur. Setelah melewati revolusi industri pertama hingga ketiga, Tiongkok mudah memasuki revolusi industri keempat. Sedang Indonesia langsung melompat ke revolusi industri keempat.

Menyadari keberadaan sebagai negara dengan penduduk terbesar di jagat, Tiongkok sejak awal menganut sistem broad-based industries. RRT tidak saja membangun satu jenis industri manufaktur, melainkan semua. Tidak berlebihan jika ada anekdot "Tuhan menciptakan alam semesta, Tiongkok mengisinya". Produk industri Tiongkok membanjiri dunia, termasuk ke AS, hingga memicu perang dagang.

Perubahan ekonomi Indonesia tidak bisa parsial, melainkan harus secara struktural. Indonesia harus memproduksi sebanyak-banyaknya produk industri, mulai dari industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki, industri elektronik, industri petrokimia, hingga industri otomotif. Produk kehutanan, perkebunan, dan pertanian harus diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Sektor perikanan perlu perlakuan khusus, karena nilai tertinggi adalah ekspor ikan segar, bukan ikan olahan. Namun, untuk jenis tertentu, industri pengolahan ikan tetap harus dikembangkan.

Indonesia mampu menjadi kampiun di industri TPT, alas kaki, elektronik, otomotif, dan pengolahan sawit. Istilah sunset industry dan footloose industry bagi TPT dan alas kaki adalah sekadar istilah untuk memudahkan penjelasan ilmiah, bahwa industri yang menggunakan teknologi sederhana akan mudah berpindah ke negara yang belum maju. Dalam kenyataan, manusia akan tetap membutuhkan pakaian dan alas kaki. Semakin maju sebuah masyarakat, permintaan akan pakaian dan alas kaki justru kian tinggi.

Kompetitif-tidaknya sebuah industri ditentukan oleh teknologi. Dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan desain yang sesuai dengan perkembangan, pakaian dan alas kaki akan tetap laris. Inilah yang dilakukan negara maju, seperti Italia dan Prancis. Negara-negara itu tetap menjadi penghasil pakaian dan alas kaki yang hebat.

Untuk mendukung industri, perizinan wajib dipermudah, kepastian hukum tak lagi menjadi kendala, dan birokrasi sebagai pelayan tidak lagi sekadar slogan. Pelayanan satu atap untuk memperlancar berbagai perizinan harus segera menjadi kenyataan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perizinan dan jenis pelayanan tidak ada pungutan liar (pungli) dan bisa diselesaikan dalam waktu yang dijanjikan. Dengan bantuan teknologi dan sistem pelayanan satu atap mestinya izin bisa diproses dalam hitungan hari, bahkan jam.

Reformasi struktural juga mencakup peningkatan efisiensi. Selain pungli, ekonomi Indonesia berbiaya tinggi karena pengaturan kawasan industri yang tidak tepat. Berbagai produk baru akan efisien jika kawasan Industri dibangun terintegrasi dan menyatu dengan pelabuhan. Industri pengolahan, industri antara, dan industri dasar harus berada di satu kawasan. Saat ini, industri manufaktur di kawasan Cikarang yang berada di timur Jakarta harus mendatangkan baja dari Krakatau Steel dari Banten yang terletak di barat Jakarta. Untuk sampai ke Cikarang, truk pengangkut barang harus melewati Jakarta. Di samping macet, kondisi ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Kawasan industri harus dekat dengan pelabuhan dan terkoneksi lewat jalur khusus, baik jalur berbasis rel maupun jalan raya. Industri yang terletak di kawasan Cikarang akan berkembang pesat jika Pelabuhan Patimban di Subang terealisasi dan bandara baru yang direncanakan di Karawang dapat dibangun dalam waktu dekat. Agar tidak ada hambatan, perlu ada akses jalan bagi truk dan kereta dari kawasan Cikarang.

Agar terjadi keseimbangan dan pemerataan, kawasan industri tidak saja menumpuk di dekat Jakarta, melainkan disebar ke berbagai provinsi, termasuk di luar Jawa. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, perlu memiliki kawasan industri. Selain infrastruktur transportasi, di setiap kawasan industri tersedia infrastruktur energi dan telekomunikasi yang baik. Pembangunan kawasan industri di lokasi dekat tambang membantu peningkatan efisiensi.

Tenaga Produktif
Pembangunan Industri dan jasa membutuhkan ketersediaan tenaga kerja produktif, yakni tenaga kerja terampil dan memiliki etos kerja yang baik. Salah satu penghambat kemajuan Industri di Indonesia selama ini adalah minimnya tenaga kerja produktif. Kalangan pengusaha umumnya mengeluhkan tingginya kesenjangan tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja terampil terlalu sedikit dibanding yang tidak terampil.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pekerja informal per Februari 2018 sebesar 73,9 juta atau 58,2% dari total angkatan kerja yang bekerja. Meski bekerja, mereka sulit mendapatkan penghasilan yang memadai akibat keterampilan yang rendah. Di lain pihak, masih banyak lapangan kerja sektor formal membutuhkan tenaga kerja terampil. Pasar tenaga kerja diwarnai ketidakseimbangan.

Rendahnya kualitas pekerja Indonesia menjadi isu krusial industri saat ini. Dibanding pekerja RRT, produktivitas pekerja kita masih jauh di bawah. Inilah salah satu penyebab produk Indonesia mahal dan kurang berdaya saing.

Isu bonus demografi yang acap dipidatokan belum tentu membawa manfaat jika tidak direspons dengan tepat. Tanpa memiliki keterampilan yang memadai, bonus demografi bakal menjadi bencana demografi. Tanda-tanda menuju bencana demografi sudah terlihat.

Pada Februari 2018, sekitar 1,4 juta atau 20,5% dari pengangguran terbuka adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Kondisi ini menunjukkan link and match tidak jalan. Pendidikan dan keterampilan yang diajarkan di SMK tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ke depan, diperlukan perbaikan kurikulum pendidikan SMK. Selain itu, mesin dan peralatan yang dipergunakan untuk praktik harus terus dimutakhirkan.

Sejumlah studi memperkirakan pada 2020-2040, Indonesia menikmati bonus demografi, yakni jumlah usia produktif yang mencapai 64%-70% dari total penduduk. Mereka adalah warga Indonesia berusia 15-64 tahun. Jika semua manusia usia produktif bekerja produktif dan meraih penghasilan yang baik, bangsa ini akan menikmati kemajuan luar biasa. Pada 2045, saat Indonesia merayakan HUT kemerdekaan ke-100, Indonesia bisa masuk negara maju, yakni negara dengan pendapatan per kapita di atas US$ 13.000.

Namun, dengan kondisi kualitas pekerja seperti saat ini, jumlah tenaga produktif yang besar bisa jadi gagal memberikan bonus demografi. Oleh karena itu, pemerintah, para penyelenggara negara, dan pelaku usaha perlu memberikan perhatian lebih besar kepada pendidikan dan keterampilan rakyat. Balai latihan kerja (BLK) perlu didirikan di berbagai kabupaten dan kota untuk memberikan latihan keterampilan kepada penduduk usia kerja. Setiap perusahaan besar diimbau membantu BLK.

Bonus demografi perlu dimanfaatkan dengan baik untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana pengalaman negara maju. Pada 1981-1995, saat menikmati bonus demografi, Korsel memacu pertumbuhan ekonomi hingga di atas 8,5%. Jepang dan kini RRT, mencatat laju pertumbuhan double digit saat menikmati bonus demografi.

Reformasi Politik
Pembenahan ekonomi Indonesia harus dimulai dari reformasi politik. Indonesia adalah negara hukum. Namun, dalam kenyataan, yang menjadi panglima adalah politik. Semua produk hukum adalah produk politik. Selama kondisi politik seperti saat ini, reformasi hukum dan ekonomi tidak akan jalan.

Partai politik (parpol) mestinya menjadi kawah candradimuka, ajang para kader ditempa untuk menjadi pendekar demokrasi, politisi yang beridealisme tinggi, nasionalis dan patriot sejati, yang sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika menjadi anggota legislatif, mereka adalah aktor politik yang mampu membawa dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta melahirkan UU yang berkualitas. Jika menjadi pemimpin eksekutif, mereka adalah pemimpin yang sepenuhnya membaktikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dana yang dialokasikan APBN untuk parpol sama sekali tidak memadai untuk menggerakkan roda partai. Meski sudah dinaikkan dari Rp 108 ke Rp 1.000 untuk setiap suara dalam pemilu, dana itu sama sekali belum memadai untuk membiayai kebutuhan parpol. Apalagi hingga saat ini, belum ada satu parpol pun yang hidup dari iuran anggota partai. Akibatnya, parpol hanya bisa dipimpin oleh mereka yang berduit. Siapa yang berduit, dialah yang paling berpeluang memimpin partai. Pemilihan ketua umum partai diwarnai oleh money politics.

Bendahara umum pun ditugasi mencari uang. Biasanya, bendahara umum mendapat posisi strategis di DPR. Untuk menggerakkan organisasi, para anggota dewan juga diwajibkan ikut membiayai partai. Dana untuk membiayai parpol dipungut pula dari para calon anggota legislatif dan eksekutif. Pilkada dan pilpres adalah musim panen raya parpol.

Peran parpol sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena parpol yang merekrut calon anggota legislatif dan calon pemimpin eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden. Parpol juga ikut menempatkan menterinya di kabinet. Setiap proses perekrutan melibatkan dana besar. Walau dibantah, para calon pemimpin eksekutif harus membayar mahar agar bisa diusung parpol.

Selain mahar politik agar bisa diusung parpol, para calon bupati, wali kota, dan gubernur, harus menggelontorkan dana besar untuk membiayai kampanye hingga saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Umumnya, mereka melibatkan pengusaha dalam membayar mahar dan membiayai kampanye. Inilah salah satu faktor utama yang menyebabkan korupsi merajalela. Setelah dilantik, mereka tidak sepenuhnya bekerja untuk rakyat sebagai pemberi mandat, melainkan untuk membalas budi para sponsor, mengembalikan biaya kampanye, dan membayar utang.

Terdesak oleh kebutuhan untuk membiayai kegiatan politik, para anggota legislatif dan pemimpin eksekutif tidak jera melakukan tidak pidana korupsi. Selama 2018, Januari hingga 15 Agustus, sudah 140 anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, diproses hukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Pada periode yang sama, terdapat 11 gubernur, 54 wali kota, 18 pejabat kementerian dan lembaga, 82 pejabat eselon I hingga III, 13 hakim, dan 130 swasta yang harus berurusan dengan hukum karena tindak pidana korupsi.

Agar bisa menjadi kawah candradimuka dan benteng demokrasi, sebaiknya parpol dibiayai negara. Jika saat ini negara mengalokasikan Rp 1.000 per pemilih, ke depan anggaran per pemilih dinaikkan menjadi Rp 250.000. Dengan asumsi suara parpol dari setiap pemilih mendapat anggaran Rp 250.000 dan total pemilih Indonesia 200 juta, dana yang dialokasikan negara untuk parpol Rp 50 triliun.

Akan jauh lebih transparan dan akuntabel bila parpol dibiayai negara daripada membiarkan parpol lewat kadernya di legislatif dan eksekutif "terpaksa" melakukan tindakan pidana korupsi. Dana APBN yang dikorupsi kader-kader partai politik lebih dari 10% dari belanja APBN. Pada tahun 2018, belanja negara Rp 2.200 triliun dan tahun 2019 diperkirakan Rp 2.400 triliun.

Daripada dana APBN yang dikorupsi di atas Rp 200 triliun, lebih baik parpol dialokasikan Rp 50 triliun setahun. Dana wajib diaudit dan disampaikan terbuka ke publik. Jika ada penyelewengan dana, parpol dikenai sanksi tegas, termasuk didiskualifikasi dari kepesertaan pada pemilu berikut. Dengan dana yang cukup, anak bangsa yang berintegritas dan memiliki kapabilitas serta kompetensi bisa menjadi anggota legislatif, pemimpin eksekutif, dan pekerja politik di parpol. Jerman bisa menjadi contoh negara yang membiayai parpol.

Reformasi Hukum
Indonesia juga perlu melakukan reformasi hukum. Perjalanan bangsa yang kian jauh dari cita-cita reformasi adalah terabaikannya hukum. Kebebasan tanpa hukum melahirkan oligarki partai dan bertumbuh suburnya radikalisme.

Di bidang ekonomi, reformasi hukum sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. Saat ini, begitu banyak undang-undang (UU) dan peraturan pelaksanaan yang saling bertentangan, memiliki loopholes, dan tidak memberikan kepastian hukum. Di level pemerintah daerah, banyak peraturan daerah yang tidak mendukung kegiatan investasi.

Lewat reformasi hukum, semua produk hukum diteliti kembali. Pemerintah dan DPR sebaiknya membentuk sebuah tim reformasi hukum yang bertugas melakukan kajian terhadap seluruh produk hukum, mulai dari UU hingga peraturan pelaksanaan di level daerah. Pastikan bahwa tidak ada produk hukum yang saling bertentangan, melainkan saling menopang.

Bersamaan dengan itu, para penyelenggara negara memosisikan diri sebagai suri teladan dalam penegakan hukum. Budaya hukum membutuhkan keteladanan para penyelenggara negara di semua lini.

Kebijakan yang Tepat
Posisi pemimpin eksekutif--presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota--penting, setidaknya karena tiga hal. Pertama, pemimpin eksekutif memiliki kewenangan untuk mengelola dan membelanjakan anggaran yang besar. Kedua, pemimpin eksekutif bekerja dengan dukungan mesin birokrasi yang dibiayai negara. Ketiga, para pemimpin eksekutif adalah pemegang kebijakan. Mereka berwenang merumuskan dan mewujudkan visi, cetak biru, dan rencana aksi untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan yang tepat merupakan penentu keberhasilan. Sebaliknya, kebijakan yang salah tidak saja menghambat kemajuan, menyebabkan kemunduran, melainkan juga membuka peluang bagi tindak pidana korupsi. Karena itu, pemimpin eksekutif di berbagai level harus mampu melahirkan kebijakan berkualitas.

Untuk bisa menghasilkan kebijakan berkualitas, setiap menteri sebaiknya menghimpun masukan dari para pelaku usaha. Di level nasional, para menteri perlu menginventarisasi masalah yang dikeluhkan oleh para pelaku bisnis sekaligus meminta saran untuk solusi. Meski keputusan akhir di tangan menteri, masukan jujur dari para pelaku bisnis sangat membantu menghasilkan kebijakan berkualitas.

Kebijakan yang berkualitas juga lahir dari koordinasi yang baik antarmenteri. Setiap menteri sebaiknya tidak meluncurkan kebijakan sebelum berkoordinasi dengan para menteri terkait. Begitu banyak kebijakan para menteri yang justru saling bertentangan dan ujungnya merugikan para pelaku usaha dan masyarakat.

Memanfaatkan bonus demografi, Indonesia harus bisa memacu pertumbuhan di atas 8%. Jika setiap kementerian mampu menghasilkan kebijakan yang merangsang pertumbuhan dan pemerataan, pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa dicapai. Kebijakan yang kontraproduktif, antara lain bisa dilihat pada kebijakan perpajakan. UMKM dikenakan PPh terhadap omzet, bukan laba bersih. Padahal, UMKM Indonesia berjumlah 59 juta. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi justru ditentukan oleh UMKM.

Contoh lain adalah lambannya impor garam yang tidak terkoordinasi. Indonesia memiliki lahan garam yang luas. Namun, Kementerian Perindustrian tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dampaknya, petani garam dirugikan dan patah semangat untuk memproduksi. Masih banyak contoh kebijakan kontraproduktif yang bisa dihimpun.

Indonesia Bisa
Menyaksikan pembukaan Asian Games ke-18 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (18/08/18) dan acara penutupan di tempat yang sama, Minggu (02/09/18), sebuah perasaan menyeruak: Indonesia bisa! Tata panggung dan atraksi yang memukau dunia saat open dan closing ceremony itu menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki kreativitas yang tinggi. Menempati peringkat keempat dengan 31 medali emas, Indonesia kini diperhitungkan dunia. Bila ada semangat kebersamaan untuk mewujudkan Indonesia yang hebat di masa akan datang, kita akan mampu meraih kemajuan demi kemajuan.

Kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di bidang ekonomi, melainkan terutama kebijakan di hulu negara bangsa ini, yakni kebijakan di bidang politik. Sebagaimana para founding fathers 73 tahun silam memiliki kemauan politik yang sama, yakni mewujudkan sebuah Indonesia yang merdeka dari penjajahan, para elite bangsa saat ini perlu memiliki kemauan yang sama, yakni mewujudkan sebuah Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan sejajar dengan bangsa lain.

Langkah pertama adalah reformasi politik, menjadikan parpol sebagai kawah candradimuka yang melahirkan pemimpin negeri di semua level dan pejabat publik di berbagai lini, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Salah satu keputusan penting yang diharapkan adalah partai dibiayai negara.

Selain reformasi politik, Indonesia perlu melakukan reformasi hukum. Semua produk hukum, mulai dari UU hingga peraturan pelaksanaan--perlu diteliti kembali guna menghindari conflicting, produk hukum yang saling bertentangan, dan produk hukum yang tidak memberikan kepastian hukum.

Sistem politik dan hukum yang bagus perlu didukung oleh sistem pendidikan yang baik. Meski UUD 1945 sudah mematok 20% dari APBN untuk membiayai pendidikan, faktanya kualitas pendidikan Indonesia tertinggal. Angkatan kerja Indonesia didominasi oleh tenaga kerja tidak terampil. Mayoritas pekerja Indonesia tidak memiliki keterampilan dan tidak produktif. Pemerintah dan dunia usaha perlu meningkatkan keterampilan pekerja dengan membangun BLK di setiap kabupaten.

Para penyelenggara negara perlu memberikan perhatian lebih besar kepada pendidikan usia produktif yang jumlahnya terus meningkat. Tanpa keterampilan, jumlah tenaga produktif yang bakal mencapai 64-70% dari total penduduk pada periode 2020-2040 akan menjadi beban dan bencana nasional. Penduduk Indonesia usia produktif wajib memiliki karakter yang baik dan terampil menggunakan teknologi agar bisa bersaing.

Sistem politik yang baik akan melahirkan pemimpin dan para penyelanggara negara yang memiliki visi, integritas, dan kapabilitas di berbagai level. Pengalaman membuktikan, hanya pemimpin dengan kualifikasi seperti itu yang mampu menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat.

Dengan sistem politik dan hukum yang baik, para pengambil keputusan yang hebat, tenaga kerja berdaya saing tinggi, penyelenggaraan negara yang bebas korupsi dan money politics, ekonomi bisa bertumbuh di atas 8% hingga tahun 2040, saat Indonesia menikmati bonus demografi. Indonesia bisa menjadi negara maju jika para elite bangsa ini memiliki kemauan politik untuk menggapai kemajuan.

CLOSE