Milenial dalam Politik

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 7 November 2018 | 17:00 WIB

Salah satu yang membedakan Pemilu 2019 dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah luasnya perhatian terhadap kelompok milenial. Berbagai survei menunjukan bahwa kaum milenial akan menjadi penentu dalam pemilu tahun depan. Tak tanggung-tanggung, menurut berbagai survei, jumlah suara kelompok milenial mencapai 40% dari keseluruhan pemilih. Maka tidak heran jika kemudian banyak politisi menggarap serius suara dari kelompok ini.

Milenial sendiri mengacu pada kategorisasi yang berbeda-beda. Misalnya, dari segi usia dan tahun kelahirannya. Ada yang memberikan label milenial kepada para individu yang lahir antara 1980-1990. Ada juga yang beranggapan kelompok milenial lahir antara 1990-1995.

Namun, pada intinya terdapat karakter-karakter khusus dari kelompok-kelompok tersebut. Karakter khusus itu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang memang dimulai sejak tahun 1980-an. Globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai implikasi pada berubahnya pola-pola hubungan sosial seluruh masyarakat di dunia. Keterhubungan ini membuat generasi milenial menjadi lebih canggih dan modern, baik dalam segi fisik maupun dari segi nilai dan pemikiran.

Selain kemajuan teknologi, meluasnya demokrasi dan mulai runtuhnya komunisme membuat perbedaan besar antara milenial dengan generasi sebelumnya. Demokrasi berarti masyarakat makin mempunyai nilai keterbukaan dan kesetaraan. Ini berbeda dengan generasi X yang hidup pada era perubahan, di mana terjadi lonjakan pemikiran kritis. Era yang demokratis mungkin merupakan kelanjutan dari periode kritis. Namun pada saat yang sama juga menimbulkan adanya suatu independensi yang lebih individualistis, di mana milenial mempunyai nilai kemandirian dan keunikan tersendiri.

Objek atau Subjek?
Sebenarnya agak terlambat untuk membicarakan mengenai milenial ini. Jika mengacu pada kategorisasi usia atau tahun kelahiran, sebagaimana sering diklasifikasi oleh banyak kalangan, sebenarnya milenial telah menjadi pemilih pertama kali begitu Orde Baru runtuh. Kemunculan bahasan soal itu kali ini mungkin didorong oleh jumlahnya yang semakin besar serta makin terasanya budaya dari generasi sebelum maupun sesudahnya.

Konsep milenial juga sebenarnya merupakan bagian dari upaya pakar-pakar marketing untuk menemukan metode yang lebih baik dalam melahairkan desain produksi maupun penjualan. Maka, tidak heran jika kemudian nuansa marketing-nya menjadi sangat terasa. Karena nuansanya adalah nuansa marketing, bisa dipastikan bahwa milenial yang kita maksud dalam berbagai pembicaraan lebih mengacu pada suatu objek yang akan menjadi sasaran bagi penjualan, propaganda, dan atau kampanye. Dengan tanpa sadar kita menempatkan milenial sebagai objek, dan itulah yang terlihat dari berbagai kajian tentang milenial di dunia politik, termasuk survei-survei oleh berbagai lembaga.

Padahal, sejatinya, milenial untuk era saat ini bukan hanya sebagai objek politik tetapi juga sebagai subjek. Sekali lagi, jika mengacu pada kategorisasi usia dan tahun kelahiran, milenial sudah banyak yang menjadi anggota parlemen atau bahkan kepala daerah. Ini artinya sebenarnya milenial telah lama menjadi pelaku utama dari politik nasional.

Sayangnya, bahasan mengenai milenial sebagai subjek ini sangat kurang dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Ini memberikan isyarat bahwa seolah-olah kita adalah generasi di luar dari generasi milenial itu. Ini akan berimplikasi pada sikap kita dalam mengarahkan sumber daya milenial dalam politik kita.

Kekhasan Politik Milenial
Sebagai subjek politik, lalu apa yang membedakan milenial dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi baby boomer dan generasi X? Sepertinya ada kekhawatiran bahwa kenyataannya untuk konteks Indonesia tidak ada perbedaan yang berarti. Ada pihak yang beranggapan bahwa para politisi generasi sebelum milenial sering disebut ketinggalan zaman dan tidak mampu membentuk negara yang kuat. Banyak kebijakan yang tidak efektif; juga tidak ada keberlanjutan dalam pembangunan, mengakibatkan pembangunan kita lebih pada nuansa tambal sulam daripada sebuah pembangunan berjangka panjang.

Namun, sampai saat ini juga belum ada nuansa khusus yang dibawa oleh politisi generasi milenial. Mungkin nuansa khususnya terletak pada upaya-upaya marketing politik, tetapi pada aspek politik kebijakan masih kurang. Milenial yang sering mengkritik generasi sebelumnya sebagai generasi yang cerewet, korup dan tak efektif, ternyata belum mampu mewarnai politik Indonesia dengan nuansa yang baru.

Ini bisa dimaklumi karena memang secara relasi kekuasaan, generasi milenial belum menguasai politik Indonesia. Partai-partai politik kita masih sangat dikuasai oleh politisi senior. Bukan hanya senior dari aspek fisik, tetapi juga senior dari aspek pemikiran.

Untuk konteks partai politik, mungkin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tampak berusaha menampilkan kemudaan itu. Namun, citra itu lebih pada citra fisik daripada citra pemikiran. Belum terlihat kerangka besar dari gebrakan yang ingin dilakukan oleh PSI. Partai-partai lain juga belum mempunyai satu nuansa khusus dalam bidang ini meskipun kampanye-kampanye yang menampilkan citra kemudaan sangat terasa.

Banyak yang kagum dengan langkah berani yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih beberapa bulan lalu, Mahathir Muhammad. Perdana menteri tertua yang pernah dimiliki oleh Malaysia ini dengan berani mengangkat beberapa menteri yang berusia sangat muda. Meskipun belum untuk semua kementerian, tapi terlihat sekali bahwa Mahathir Muhammad hendak “meremajakan” Malaysia.

Pemerintah Malaysia ingin agar ada rejuvenasi pemikiran dan metode kepemimpinan; dan tentu ada juga upaya agar ada “pemotongan generasi” agar regenerasi bisa berlangsung lebih cepat daripada yang seharusnya. Ini karena generasi tua dianggap sebagai generasi kuno yang tidak bisa diharapkan untuk mendorong kemajuan Malaysia.

Rejuvenasi ini penting, mengingat Malaysia sadar bahwa era baru yang terkoneksi dan sangat cepat ini memerlukan antisipasi yang juga cepat dan tepat sesuai zamannya. Generasi-generasi senior mempunyai nilai yang berbeda, biasanya nilai keteraturan dan kestabilan. Sementara zaman baru dipenuhi oleh ketidakpastian, turbulensi, dan perubahan yang sangat cepat. Orang-orang muda yang berada pada kepemimpinan yang “tua” bisa mengalami keputusasaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh generasi tua yang tidak memahami perubahan zaman ini.

Akibatnya ada dua kemungkinan: pertama, generasi muda bisa menjadi apatis dengan politik dan kebijakan. Kedua, generasi muda akan membentuk sebuah “pemberontakan” baru yang mungkin akan dihadapi oleh generasi tua dengan tidak tepat. Pada akhirnya, konsekuensi manapun dari dua pilihan itu akan berdampak tidak baik bagi suatu negara. Oleh karena itu, yang muda harus diberikan ruang dalam sistem pemerintahan yang makin termakan oleh waktu dan zaman.

Inilah saat yang baik bagi generasi muda Malaysia untuk membuktikan diri. Mahathir tua memang berjiwa muda. Namun, apakah generasi muda Malaysia bisa memanfaatkannya?

Bagaimana dengan milenial Indonesia? Tampaknya, kita memang harus menempuh jalur yang lain untuk mewarnai politik dan pemerintahan. Generasi yang lebih senior di Indonesia masih terlalu kuat. Namun desakan dari generasi muda juga semakin diperhitungkan. Mudah-mudahan terjadi alih generasi yang baik di Indonesia.

Bagi pemilih milenial, tentu ini saat yang baik untuk ikut mendorong alih generasi itu. Menghadapi Pemilu 2019, milenial seharusnya mulai menyeleksi siapa yang akan mereka pilih. Idealnya, mereka bisa memilih wakil yang juga milenial, bukan hanya dari sisi fisik tetapi juga pemikirannya.

CLOSE