Pekerja Indonesia membangun jembatan dan jalan tol dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Jakarta - Pemerintah diminta terbuka dan transparan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang membentang dari Bakauheni hingga Bandara Hang Nadim, Batam. Untuk itu, pembangunan jalan tol yang akan memakai dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) hingga Rp 330 triliun itu harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua badan usaha milik negara (BUMN) di bidang karya (konstruksi) untuk dapat berpartisipasi, lewat proses tender yang transparan.

Demikian dikatakan praktisi dan pengamat hukum public, Feizal Syahmenan SH MH, kepada pers usai menghadiri acara diskusi terbatas, dengan tema, “Menolak Penunjukkan Langsung Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatra,” di Jakarta, Senin (25/3).

Dalam acara yang diselenggarakan Institute For Public Trust itu, Feizal mengatakan bahwa pembangunan jalan lewat penunjukkan langsung pasti rawan dengan manipulasi dan korupsi. Demikian halnya ketika jalan tol tersebut sudah selesai, pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama lewat tender kepada semua BUMN untuk menjadi pengelola jalan tol tersebut.

Ia menegaskan, tujuan dari pembangunan jalan tol trans Sumatera itu bagus, mempercepat pembangunan masyarakat dan daerah Sumatera. Tetapi niat yang baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara cara yang penuh misteri, melanggar hukum dan peraturan yang berlaku saat ini. Karena itu, penunjukkan langsung kepada satu perusahaan tertentu untuk membangun dan menjadi operator jalan tol trans Sumatera harus dihentikan. Itu bertentangan dengan hukum dan azas keadilan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada semua pihak, baik badan usaha milik negara maupun swasta untuk ikut serta, lewat proses tender yang transparan. Apalagi pembangunan jalan tol ini menggunakan uang rakyat, dana APBN yang sangat besar, ratusan triliun.

Feizal membantah pernyataan dari pihak tertentu yang menyebutkan, penunjukkan PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun dan mengelola jalan Tol Trans Sumatra karena tidak adanya badan usaha lain yang berminat, padahal sudah diadakan beberapa kali tender. Menurut Feisal pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar karena dalam kenyataannya baru ruas Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya yang sudah ditender, sedangkan ruas lainnya belum pernah ditender. "Hanya ruas Medan-Binjai dan Palembang - Indralaya yang pernah ditenderkan dan memang tidak ada yang berminat, namun ketika tender dilakukan tidak ada skema dukungan pemerintah, artinya semuanya dana perusahaan. Jadi wajar bila tidak ada badan usaha yang berminat. Tapi bila tender disertai dengan dukungan pemerintah, akan banyak badan usaha yang berminat" ujar Feizal.

Lebih lanjut Feizal memberikan contoh bahwa ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang layak secara ekonomi, namun tidak layak secara finansial ternyata pada saat ditenderkan, banyak perusahaan yang menyatakan minat dan saat ini telah pra kualifikasi dan sedang dalam tahap penawaran. Ini karena pemerintah memberikan dukungan berupa pembangunan sebagian ruas di Medan-Kualanamu. Skema tersebut berjalan dengan baik dalam bentuk kerjasama pemerintah swasta (KPS). Dengan skema ini, Pemerintah dapat manfaat yang maksimal karena diperoleh melalui skema tender yang transparan, kompetitif, dan terbuka. "Skema yang sudah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal ini harusnya tetap dijalankan, bukan justru malah diganti dengan penunjukan yang sarat dengan permainan dan kongkalikong karena melibatkan APBN" tegas Feizal.

Lebih lanjut, Feizal meminta, agar proses pembuatan peraturan presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum penunjukkan langsung PT Hutama Karya (Persero) sebagai pembangun dan pengelola jalan tol Trans Sumatra, segera di hentikan. Bila Pembuatan Perpres tersebut dilanjutkan hanya akan membawa masalah di kemudian hari. Ujung ujungnya akan menyeret Presiden Republik Indonesia yang saat ini berkuasa dan sebentar lagi turun ke meja peradilan rakyat.

Di tempat yang sama, Ketua jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Budi Kusuma menegaskan bahwa permasalahan utama pembangunan jalan tol termasuk Tol Trans Sumatera adalah di pembebasan lahan, bukan persoalan dana. Pembebasan lahan itu tidak akan sebentar. Jika belum apa apa PT Hutama Karya (Persero) yang akan ditunjuk langsung melaksanakan pembangunan jalan tol tersebut sudah minta dana sebesar Rp 5 triliun, sementara waktu penyelesaiannya tidak dapat dipastikan, maka dana sebesar itu tidak jelas pemanfaatan dan pertanggungawabannya. Bahkan pemerintah masih akan terus menggelontorkan dana.

Karena itu, Budi Kusuma sependapat dengan Feisal Syahmenen, agar Pembuatan Peraturan Presiden yang akan digunakan sebagai payung hukum penunjukkan langsung PT Hutama Karya (Persero), segera dihentikan. Sebab kalau diteruskan hanya akan melukai hati rakyat Indonesia. Jika Perpres tersebut jadi dan ditandatangani presiden, maka penunjukkan langsung akan terjadi. Itu berarti, negara akan segera menggelontorkan uang APBN sebesar Rp 5 triliun sesuai permintaan PT Hutama Karya (persero).

Ditambahkan Budi Kusuma, setiap penggunaan dana APBN itu harus dilakukan secara transparan dan melalui proses tender. Contohnya pembangunan Jembatan Suramadu, di Jawa Timur dilakukan lewat proses tender karena menggunakan dana APBN. Sementara rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang akan menghabiskan dana Rp 150 triliun, tidak menggunakan dana APBN bisa dilakukan penunjukkan langsung.

Ia mengatakan, jika penunjukkan langsung tetap dipaksakan walaupun melanggar hukum dan peraturan yang ada, maka, semua masyarakat termasuk DPR harus kritis dan curiga. Sebab, ini menjelang Pemilu dan pemilihan Presiden. Pihak pihak tertentu yang ingin maju jadi calon Presiden membutuhkan dana yang besar. "Nah, agar tidak ada kecurigaan itu, sebaiknya penunjukkan langsung segera dihentikan. Pemerintah harus segera mengadakan tender secara transparan," kata dia.

Suara Pembaruan

Penulis: E-8

Sumber:Suara Pembaruan