Ilustrasi: Indosat

Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Jakarta menolak gugatan intervensi yang dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam perkara gugatan Indar Atmanto (mantan Direktur PT Indosat Mega Media/IM2).

Sebelumnya, Indar bersama PT Indosat Tbk dan anak usahanya IM2 menggugat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke PTUN atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN).
 
Pengacara Indosat dan IM2, Jhon  W Thomson mengatakan, sejak MAKI mengajukan permohonan intervensi sebagai tergugat, pihaknya sudah menyampaikan bahwa MAKI itu tidak punya keterkaitan langsung dengan objek sengketa. "Jadi sudah benar keputusan hakim,” ungkap Jhon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/3).
 
Menurut Jhon, yang bisa menjadi tergugat intervensi adalah badan hukum dan pejabat tata usaha negara.

"Tepat apa yang disampaikan dalam putusan majelis hakim. Berarti apa yang telah kami sampaikan pada majelis hakim menjadi bahan pertimbangan,” tambahnya lagi.
 
Selanjutnya, kata Jhon, Indosat dan IM2 akan mengajukan saksi-saksi dan juga akan mengajukan saksi ahli yang akan membersaksi bahwa BPKP sebagai auditor tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung terhadap Indosat dan IM2 sebagaimana dalam peraturan BPKP.  

“Ahli yang kami ajukan adalah ahli pemerhati BPKP,  ahli tata usaha negara dan ahli kode etik dan kami akan ajukan ahli-ahli terbaik di indonesia,” tambah Jhon.
 
Dalma sidang yang digelar Selasa (5/3), majelis hakim menyatakan menolak gugatan MAKI.  “MAKI tidak ada sangkut pautnya dengan hukum tata usaha negara,  MAKI juga tidak memiliki kepentingan langsung. Pengadilan PTUN menolak intervensi dari MAKI,” Kata hakim Ketua Bambang Heriyanto saat membacakan keputusan penolakan itu.

Selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi-saksi.


Sebelumnya, majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan bahwa objek sengketa berupa kerugian negara sebesar Rp 1,3 trilun yang dihitung oleh BPKP dalam perkara penggunaan frekuensi Indosat-IM2, dinyatakan tidak berlaku sampai ada putusan hukum yang tepat.

Seperti diketahui,  Indar Atmanto (mantan Direktur IM2), bersama Indosat dan IM2 menggugat BPKP ke PTUN atas LHPKKN yang dikeluarkan BPKP atas permintaan Kejaksaan Agung. Atas dasar hasil perhitungan BPKP itulah akhirnya Kejagung menuntut Indar Atmanto, dan Indosat merugikan negara Rp 1,3 triliun dan dijerat pasal korupsi.

Penulis: Whisnu Bagus Prasetyo/WBP