Buruh "outsorching" PT Krakatau Steel yang berdemo di Kantor Gubernur Banten.

Serang - Ribuan buruh dan warga Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang memblokir ruas jalan Cikande-Rangkasbitung sepanjang 2,6 kilometer.
Pemblokiran jalan ini dilakukan karena warga setempat dan para buruh yang bekerja di sejumlah pabrik di kawasan itu, kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang tak kunjung memperbaiki jalan tersebut.

Jalan berstatus jalan Provinsi Banten itu sudah lama mengalami kerusakan karena kendaraan truk yang bermuatan pasir basah sering melintasi ruas jalan tersebut. Sebab, di kawasan itu, terdapat sejumlah lokasi tambang pasir basah yang diduga liar dan ilegal.

“Kami melakukan aksi pemblokiran jalan ini karena kami dari para buruh yang setiap hari menggunakan ruas jalan ini dan juga warga di sini sudah cukup menderita akibat kondisi jalan yang rusak. Namun, Pemprov Banten terkesan apatis dan tidak mau memperbaiki kerusakan jalan yang ada.

Karena itu, kami mendesak Pemprov Banten untuk segera memperbaiki ruas jalan Cikande-Rangksbitung ini. Jika tidak segera diperbaiki, kami dari kelompok buruh dan warga akan melakukan aksi pemblokiran jalan secara terus menerus,” tegas Hendra, salah satu buruh yang bekerja di PT Rimba Wood Arsilestari, di sela-sela aksi demo, Rabu (20/3).

Selain memblokir jalan, massa juga membentang kain putih untuk dibubuhi tanda tangan guna mendesak Pemprov Banten segera memperbaiki jalan tersebut. Mereka juga membawa poster berisi tulisan tuntutan perbaikan jalan. Para buruh dan warga juga menanam sejumlah pohon di badan jalan yang sudah hancur dan berlubang itu, bahkan ada yang membuat tenda di badan jalan.

“Kerusakan ruas jalan ini mulai dari Pertigaan Asem Cikande hingga mendekati Rangkasbitung Lebak. Kondisi jalan ini telah menghambat operasional perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kondisi jalan rusak ini juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Banyak kendaraan yang terguling di sepanjang jalan ini. Jika tuntutan kami tidak dikabulkan. Kami akan terus melakukan aksi blokir jalan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Cikande Rangkasbitung (Cirabit) Anas Mathofany menegaskan, para buruh dan warga mendesak Pemprov Banten agar segera memperbaiki jalan Cikande-Rangkasbitung, dan jalan beton yang sudah hancur di sepanjang Kampung Gabus sampai Rangkasbitung.

Selain itu, Pemprov Banten dituntut untuk segera menertibkan kendaraan yang muatannya melebihi kekuatan jalan, terutama kendaraan truk pengangkut pasir basah. “Ruas jalan Cikande-Rangkasbitung ini harus dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional,” ujarnya.

Menurut Hendra untuk menertibkan kendaraan truk pengangkut pasir basah, terlebih dahulu harus menindak tegas pengusaha tambang pasir yang melanggar aturan. “Kami juga meminta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Banten dan Kabupaten Serang untuk menertibkan praktik pungutan liar yang dilakukan oknum Dinas Perhubungan, di Nagela, Kecamatan Kopo. Pos Dishub di kawasan itu harus segera dibubarkan,” tegasnya.

Sementara itu, Pemprov Banten melalui Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) berjanji akan memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa dengan segera memperbaiki jalan Cikande, Kabupaten Serang–Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang kondisinya rusak parah sepanjang 2,6 kilometer pada April 2013 depan.

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, DBMTR Banten Muchtar Sutanto, saat melakukan dialog dengan para pengunjuk rasa mengatakan, saat ini pembangunan jalan tersebut dalam proses tender. Kontrak kerja untuk pembangunan jalan Cikande – Rangkasbitung akan dilakukan pada 27 Maret 2013.

“Proyek ini masih dalam proses, tapi pada 15 April 2013 ini akan segera kami bangun. Pada saat dibangun nanti, kami minta masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan," tegasnya.

Setelah adanya kesepakatan antara massa pengunjuk rasa dengan pihak DBMTR Provinsi Banten, dan Dishubkominfo Provinsi Banten, akhirnya warga membuka blokir jalan pada pukul 14.00 WIB dan warga membubarkan diri secara tertib.

 

Suara Pembaruan

Penulis: 149

Sumber:Suara Pembaruan