Para PKL yang menolak penggusuran lapak dagangan mereka di Stasiun Kranji, Kota Bekasi, Kamis (4/4).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui pendemo PKL, beberapa waktu lalu.

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak hanya melakukan penataan PKL, tetapi juga melakukan revitalisasi lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem). Revitalisasi ini dilakukan agar dapat menampung pedagang kaki lima (PKL) di luar lokbin dan loksem. Untuk itu, Pemprov DKI telah menganggarkan dana revitalisasi sebesar Rp 34 miliar dalam APBD DKI 2013.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Kecil, Mikro, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Ratnaningsih mengatakan, saat ini di Jakarta ada 20 lokasi lokbin dan 165 loksem. Lokbin berada di lokasi yang resmi, sedangkan loksem berada di lokasi yang ditentukan wali kota setempat, tetap di lahan milik Pemprov DKI.

”Keberadaan lokbin dan loksem, tetap mengacu Perpres 125 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Permendagri 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL,” kata Ratna di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (16/4).

Dalam melakukan revitalisasi lokbin dan loksem, lanjutnya, Dinas KUMKMP DKI memiliki anggaran sekitar Rp 34 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana bagi UKM dan PKL ini. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp 1 miliar dialokasikan untuk revitalisasi lokbin Pulogundul. Lalu untuk pembangunan Blok B lokbin Permai sebesar Rp 10,5 miliar, rehabilitasi lokbin Kramat Jati sebesar Rp 1 miliar, dan rehabilitasi lokbin Abdul Gani sebesar Rp 8 miliar.

Selanjutnya, rehabilitasi lokbin Cempaka Sari Rp 3 miliar, lokbin Makassar Rp 6 miliar, lokbin Meruya Ilir Rp 3 miliar, lokbin Lorong 103 sebesar Rp 1,6 miliar, dan lanjutan rehabilitasi lokbin Bangun Nusa sebesar Rp 150 juta.

Meski PKL akan ditampung dalam lokbin dan loksem, bukan berarti mereka dibebaskan dari retribusi. Para PKL tetap dikenakan retribusi berdasarkan Perda 3/2012 tentang Retribusi Daerah. Retribusi yang dikenakan di lokbin sebesar sebesar Rp 4000 per hari dan di loksem sebesar Rp 2000-Rp 3000 per hari.

Kepala Bidang UMKM DKI Irwansyah menegaskan, keberadaan lokbin dan loksem memang tidak mungkin menampung semua PKL di DKI Jakarta. Dari total 20 Lokbin, jumlah PKL yang tertampung hanya 1.515 PKL. Sedangkan dari 165 Loksem, hanya mampu menampung sebanyak 7.708 PKL.

”Sementara, kalau dilihat jumlah PKL di sekitar seluruh lokbin bisa mencapai 2.953 PKL. Dan jumlah PKL diseluruh loksem mencapai 2.940 PKL. Itu masih belum termasuk kalau kita masukkan data jumlah PKL dari seluruh k

Penulis: Lenny Tristia Tambun/NAD