Ilustrasi pajak

Jakarta - Pelimpahan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI, ternyata menyisakan permasalahan tunggakan wajib pajak sebesar Rp 3 triliun.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI untuk melakukan penagihan kepada para wajib pajak tersebut.

Namun sebelum melakukan penagihan tunggakan PBB kepada wajib pajak, DPP akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit tunggakan pajak. Audit itu dilakukan untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak secara riil. Sebab, banyak ditemukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan ganda.

Kepala DPP DKI Iwan Setiawandi mengatakan data tunggakan pajak yang diberikan Ditjen Pajak belum riil sehingga dibutuhkan audit dari BPK. Sebab, pihaknya ingin melakukan penagihan dengan jumlah tunggakan yang benar.

“Jadi saya masih menunggu hasil audit dari BPK terlebih dahulu. Kalau sudah keluar, baru penagihan pajak terhutang itu kami lakukan. Penyebab tingginya tunggakan pajak karena sebagian SPPT diterbitkan ganda,” kata Iwan di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (16/4).

Tunggakan pajak PBB DKI tersebut, jelasnya, merupakan akumulasi kewajiban dari 2001 yang belum tertagih oleh pemerintah pusat. Kewajiban itu sekarang menjadi pekerjaan Pemprov DKI, karena sudah mendapat limpahan kewenangan sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah.

Menurutnya, nilai tunggakan tersebut hampir menyamai target penerimaan PBB 2013 sebesar Rp 3,6 triliun. Sedangkan penerimaan PBB di triwulan I 2013, baru terkumpul Rp 115,4 miliar atau 3,21 persen dari target.

“Penagihan sebesar itu, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun. Karena itu, kami menargetkan dapat menagih 30 persen dari total tunggakan. Rata-rata penunggak adalah wajib pajak pribadi yang berada di wilayah tertentu dengan besaran PBB yang mahal,” terangnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, untuk melayani pembayaran PBB DKI, Pemprov DKI telah menggandeng PT Pos Indonesia (Persero). Dengan pelayanan ini, ditargetkan mulai 1 Mei 2013, wajib pajak DKI bisa membayar lewat kantor Pos yang sudah memiliki 400 outlet dan 69 outlet mobile.

“Dengan kerja sama ini, PT Pos Indonesia akan mendapatkan fee Rp 1.500 per transaksi pembayaran PBB,” ujarnya.

Pemprov juga akan menambah kerjasama pembayaran PBB dengan Bank Mandiri per 1 Mei. Saat ini kerjasama dengan Bank DKI dan BRI sudah disiapkan 14.168 outlet.

Penulis: Lenny Tristia Tambun