Bus Transjakarta berhenti di halte Transjakarta Bunderan HI, Jakarta.

Jakarta - Sebanyak empat konsorsium busway yang menjadi operator bus Transjakarta di Koridor II, III, IV, V, VI, VII, dan IX meminta Pemprov DKI menghentikan atau membatalkan lelang operator busway di ketujuh koridor tersebut.

Keempat konsorsium busway tersebut adalah PT Trans Batavia, PT Jakarta Trans Metropolitan, PT Jakarta Mega Trans, dan PT Trans Mayapada Busway. Mereka merupakan operator eksisting yang telah membantu dalam penyediaan dan menyukseskan program Transjakarta Busway di Jakarta.

Tidak hanya itu, keempat konsorsium tersebut telah sanggup dan mampu melaksanakan semua persyaratan dalam penjanjian kontrak selama 7 tahun. Namun, dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) 173/2010 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta Busway, perusahaan bus atau konsorsium perusahaan bus dapat menjadi operator busway harus melalui lelang.

Kuasa Hukum 4 konsorsium operator busway, Otto Hasibuan menerangkan kliennya merupakan pengusaha angkutan umum di DKI Jakarta yang telah merintis bisnisnya selama puluhan tahun. Sejalan dengan program pembangunan transportasi berbasis Bus Rapid Transit (BRT) di Jakarta, keempat konsorsium ini diajak kerja sama oleh Pemprov DKI.

“Dalam kerja sama itu, klien kami dijamin keberlangsungan usahanya oleh Pemprov DKI. Ketika bergabung menjadi operator di tujuh koridor itu, trayek yang menjadi aset utama klien kami, beserta dengan armada busnya menjadi hilang. Karena dikonversikan ke dalam bus Transjakarta busway sesuai dengan proporsinya,” kata Otto, Jakarta, Senin (29/4).

Setelah berhasil menyediakan armada bus Transjakarta, usaha keempat konsorsium menjadi operator busway di tujuh koridor dihentikan begitu saja oleh Pemprov DKI dengan dikeluarkannya Pergub 173/2010. Karena dalam pergub tersebut mengatur mengenai lelang pengadaan bus dan operator Transjakarta, termasuk bagian proporsional milik keempat konsorsium itu.

“Seharusnya, hak proporsional milik klien kami tidak dilelang. Seharusnya klien kami tetap menjadi operator busway. Karena hak proporsional mereka dalam Transjakarta busway merupakan konversi izin trayek dan bus yang dulunya milik mereka, yang kemudian hilang karena adanya proyek Transjakarta,” tuturnya.

Ternyata, lanjut Otto, Pergub 173/2010 bertentangan dengan pasal 158 Undang-Undang (UU) 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal ini mensyaratkan ketentuan mengenai Transjakarta Busway harus diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Tidak hanya itu, pergub itu juga bertentangan dengan pasal 7 UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan pasal ini, Pergub 173/2010 akan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi.

“Berdasarkan kekeliruan dalam penerbitan Pergub 173/2010, kami telah mengajukan upaya hukum permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung RI. Judicial Review terhadap pergub itu sudah kami layangkan pada tanggal 22 April lalu,” paparnya.

Selain itu, Otto bersama keempat konsorsium itu juga telah melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk segera mengambil tindak lanjut akan masalah ini yang belum selesai sejak tahun lalu.

“Dulu kita sudah protes sama Bang Foke, sekarang kita mau minta Pak Jokowi yang katanya suka membela rakyat untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Kami juga minta KPK dilibatkan dalam persoalan ini, untuk mengetahui ada apa di balik pelaksanaan lelang tersebut,” tuturnya.

Bila kedua langkah itu tidak membuahkan hasil, lanjutnya, maka pihaknya akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penulis: Lenny Tristia Tambun/NAD