Seorang warga Jakarta menunjukkan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Jakarta - Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat Ahmad Husin Alaydrus menyatakan, saat ini tinggal menunggu arahan pemimpin dewan untuk melanjutkan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebanyak 32 anggota dewan telah menandatangi pengajuan interpelasi ke gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

"Menurut tata tertib, pemimpin dewan harus mengakomodasi hak politik anggota. Tanya saja ke Ketua Dewan kapan interpelasi itu dimajukan," ujar Alaydrus kepada Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (24/5).

Alaydrus merupakan salah satu penggagas interpelasi di fraksinya yakni Partai Demokrat. Dia yakin pemimpin dewan mengakomodasi pandangan anggota dewan yang ingin mengajukan hal interpelasi.

Hak interpelasi diajukan dewan untuk menanyakan program KJS yang tidak dikelola secara profesional sehingga mengakibatkan banyak rumah sakit yang mengeluh mengalami kerugian akibat membludaknya pasien.

Kemudian berimbas pada tagihan pembayaran program KJS dari rumah sakit yang sangat tinggi. Bahkan ditengarai, tagihan pembayaran program KJS sudah mencapai Rp 2 triliun lebih, melebihi dari anggaran KJS yang telah ditetapkan dalam APBD DKI sebesar Rp 1,2 triliun.

Suara Pembaruan

Penulis: H-14/NAD

Sumber:Suara Pembaruan