Jakarta - Setelah sukses menggelar lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka untuk jabatan camat dan lurah, kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang menyiapkan lelang jabatan untuk posisi jabatan lainnya. Saat ini, tiga posisi yang sedang disiapkan proses seleksi dan promosi terbuka adalah kepala sekolah, kepala puskesmas, dan kepala rumah sakit (RS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, pihaknya sedang melakukan inventarisasi posisi jabatan lainnya yang bisa dilakukan proses lelang jabatan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang tengah gencar dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

“Saya bersama dengan tim BKD DKI sedang menginventarisasi posisi yang layak menggunakan metode seleksi terbuka. Saat ini, posisi yang memungkinkan adalah jabatan kepala puskesmas, kepala sekolah, dan kepala rumah sakit,” kata Made di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (28/6).

Proses seleksi dan promosi terbuka ini, menurutnya, telah memberikan kesempatan lebih besar kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang berusia produktif untuk menempati posisi strategis dengn cepat.

Karena bila mengikuti jalur prosedur birokrasi jenjang kenaikan pangkat, maka posisi jabatan strategis hanya bisa diisi oleh PNS yang sudah berumur mendekati pensiun. Waktunya habis untuk mengikuti prosedur kenaikan pangkat tahap demi tahap.

“DKI ini harus cepat melakukan regenerasi, karena kita selalu dijadikan barometer bagi daerah lain. Kalau tidak dilakukan dengan cepat, bisa turun kinerja kita. Kalau kaderisasi dan regenerasi tidak cepat, maka kita hanya akan berputar-putar pada cara dan budaya kerja yang tidak berani ambil risiko,” ujarnya.

Proses lelang jabatan juga bisa menempatkan pejabat yang masih dalam usia produktif pada posisi yang tepat. Serta menghilangkan subjektifitas terhadap penilaian dari atasannya terhadap bawahannya.

Bila masih mengikuti pola karir tertutup, maka Pemprov DKI tidak akan memiliki pemimpin SKPD dalam usia produktif. Namun dengan pola seleksi terbuka, maka pegawai akan lebih produktif dan inovatif serta berani ambil resiko.

“Menjadi pejabat betul-betul karena kemampuan dan kapasitas yang dimiliki bukan karena hubungan kedekatan. Jangan sampai baru jadi kepala dinas ketika sudah mendekati usia pensiun, jadi tidak produktif," jelas Made.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/NAD