Dinkes DKI: RS Mitra Keluarga Lakukan Pelanggaran Administratif

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto (kanan), didampingi Direktur RS Mitra Keluarga Francisca D Permatasari (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait meninggalnya Bayi Debora di Kantor Dinkes DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 11 September 2017. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Deti Mega Purnamasari / FMB | Rabu, 13 September 2017 | 09:47 WIB

Jakarta - Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mengunjugi keluarga Tiara Debora yang meninggal akibat tidak mendapat perawatan di ruangan Pediatric Intensive Care Unit (PICU) di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (12/9). Dari hasil kunjungan tersebut, pihak Dinas Kesehatan menemukan perbedaan pernyataan antara pasien dengan yang disampaikan pihak rumah sakit pada Senin (11/9) lalu.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto mengatakan, dari hasil pertemuan disampaikan bahwa pihak rumah sakit telah mengetahui jika Debora saat itu memiliki BPJS Kesehatan, padahal saat lapor kepada Dinkes, mereka menyampaikan tidak mengetahui pasien yang bersangkutan memiliki BPJS dan baru tahu setelah mereka mencarikan ruangan untuk pasien.

“Oke lah kalau dia (rumah sakit) tidak tahu misalnya, tapi pulangnya dia tahu dong kalau itu BPJS. Kok masih ditarik lagi (pembiayaan)? Jadi memang sudah kita putuskan, memang ada penyimpangan administratif yang terjadi,” ujar Koesmedi di Balai Kota, Rabu (13/9).

Ia mengatakan, pihaknya sudah memberikan data dari hasil pertemuan kedua belah pihak kepada tim khusus yang dibentuk untuk mengolah hasil pertemuan tersebut, apa kesalahan dan sanksi yang akan diberikan sesuai peraturan yang ada.

Usai bertemu dengan pihak keluarga korban, di hari yang sama Koesmedi dan jajaran Dinas Kesehatan DKI juga mengunjungi RS Mitra Keluarga untuk melakukan konfirmasi. Dari hasil kunjungan tersebut, katanya, diketahui rumah sakit yang bersangkutan pernah merawat pasien BPJS beberapa kali walaupun belum bekerja sama dengan BPJS. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada pasien Debora ini, padahal, katanya, diketahui pula bahwa ruangan PICU di rumah sakit tersebut saat itu dalam keadaan kosong.

“Kenapa dengan pasien ini (Debora) tidak diperlakukan seperti itu? Meskipun dulu (pasien BPJS yang dirawat) bukan di ruang PICU, tapi artinya dia menagih kegawatdaruratan ke BPJS dengan kondisi mereka belum kerja sama,” katanya.

Tidak hanya itu, dari laporan yang diterimanya dari pihak rumah sakit, mereka menyatakan tidak mengetahui jika kegawatdaruratan sampai proses stabil bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Padahal sebelumnya, mereka juga pernah menerima pasien dan merawatnya 3-4 hari yang pembiayaannya ditagihkan ke BPJS.

Namun terkait sanksi yang akan diputuskan atas kasus ini, pihaknya menyerahkan kepada tim khusus yang telah dibentuk. Hanya saja menurut aturan, sanksi yang mungkin diterapkan mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, denda, dan sampai dengan pencabutan izin rumah sakit.

“Tapi ini mesti diperhitungkan, kalau kami mencabut izin rumah sakit, itu kan fasilitas rumah sakit jadi terganggu. Masyarakat yang ada di daerah situ bagaimana? Apalagi posisinya saya lihat rumah sakit itu memang jauh di ujung, dan sekitarnya tidak ada rumah sakit,” pungkasnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT