Anggaran Sekwan DPRD DKI Naik Drastis, Rp 107 M untuk Kunker

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kiri) seusai mengikuti Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. (Antara/Aprilio Akbar)

Oleh: Lenny Tristia Tambun / FMB | Selasa, 21 November 2017 | 11:39 WIB

Jakarta – Salah satu yang disoroti dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2018, adalah anggaran Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI yang naik drastis.

Sebelum masuk dalam fase pembahasan dengan anggota dewan, anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 226,1 miliar. Saat rapat paripurna kemarin, anggaran melonjak menjadi Rp 346,5 miliar. Nilai ini merupakan nilai terbesar yang diajukan sekretariat DPRD dalam tiga tahun terakhir.

Tahun 2016, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp 115,05 miliar. Sedangkan, tahun 2017 pemprov DKI sepakat menggelontorkan Rp 129,3 miliar untuk kebutuhan anggota dewan.

Anggaran Sekwan yang naik fantastis itu juga disoroti oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest mengatakan partainya telah mengeluarkan sikap terhadap anggaran yang sedang dibahas saat ini antara eksekutif dengan legislatif.

“Pernyataan sikap PSI DKI Jakarta adalah, membuat anggaran DKI, jangan awur-awuran. Pak Gubernur, tolong cermati ulang,” kata Rian, Selasa (21/11).

Ia menjelaskan, beberapa pos yang signifikan naik dan memiliki potensi inefesiensi anggaran adalah senilai Rp 107,7 miliar untuk kunjungan kerja, Rp 620 juta untuk renovasi kolam, Rp 542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan, dan Rp 571 juta untuk pengelolaan website.

Selain itu terdapat mata kegiatan Penunjang Kehadiran Rapat Bagi Pimpinan Rapat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 16 miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD.

Dalam menyikapi potensi ketidakefisiensian penyusunan anggaran ini, PSI Jakarta meminta Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno untuk kembali evaluasi RAPBD 2018.

“Mencermati lagi pos-pos anggaran agar jangan sampai uang rakyat terpakai tidak jelas dan tidak efektif. Tentu belum terlambat. Pemerintah masih bisa menghitung kembali pos anggaran yang kurang prioritas agar bisa mengurangi defisit anggaran yang saat ini masih dihadapi Jakarta,” tegasnya.

Rian mengharapkan masyarakat juga turut aktif mengawasi proses anggaran ini dengan membuka situs website resmi pemprov DKI apbd.jakarta.go.id dan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah lewat platform kawaljakarta.id. “Tak ada yang salah untuk menjadi manusia yang lebih peduli. Demi Jakarta yang lebih baik,” jelasnya.

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menyambut baik pernyataan sikap PSI DKI. Ditegaskannya, sikap DPRD mendukung pembahasan anggaran dengan eksekutif agar dapat berjalan dengan baik, sesuai aturan dan tepat waktu.

Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bila ada publik yang ingin mengkritisi RAPBD DKI 2018. “Silakan saja dikritisi,” kata Prasetio.

Menanggapi anggaran Sekwan DPRD DKI yang naik drastis, Prasetio mengatakan kenaikan anggaran tersebut dikarenakan adanya aturan PP No. 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dalam aturan ini, terdapat kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan dewan.

“Kalau masalah kenaikan anggaran Sekwan, itu pasti karena setelah diputuskannya oleh Menteri Dalam Negeri mengenai PP No 18/2017. Jadi tunjangan DPRD pasti naik dengan profesional sesuai dengan tugas dewan,” jelasnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT