Hunian DP Rp 0: DP Dibayari APBD DKI, Cicilan Sekitar Rp 2,1 Juta

Hunian DP Rp 0: DP Dibayari APBD DKI, Cicilan Sekitar Rp 2,1 Juta
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan groundbreaking salah satu program andalannya, yakni Rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018). ( Foto: istimewa )
Deti Mega Purnamasari / FMB Kamis, 18 Januari 2018 | 14:59 WIB

Jakarta - Program hunian DP Rp 0 yang baru saja dimulai pembangunannya pada Kamis (18/1) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur akan diterapkan dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.

FLPP merupakan program subsidi pemerintah untuk menyediakan pembiayaan kepemilikan rumah tinggal yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia. Program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini memiliki suku bunga rendah dan cicilan ringan serta tetap sepanjang jangka waktu kredit.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penerapan skema yang merupakan program pemerintah pusat tersebut diimbangi dengan program dari APBD DKI.

"Jadi kerja sama itu yang kita laksanakan sekarang. Semuanya (pembiayaan) dengan FLPP. Artinya, dari FLPP dengan skema 1 persen, lalu yang 1 persennya dari kami. Jadi pembiayaan DP-nya menjadi nol karena yang 1 persen disediakan lewat APBD," terang Anies usai groundbreaking di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Adapun bagaimana skema cicilan yang diberikan kepada masyarakat yang berminat, akan dibuat oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang saat ini sedang dalam proses pembentukan. Apakah nanti cicilannya, selama tujuh , 10, atau 15 tahun dan seterusnya, akan disusun oleh BLUD tersebut.

"Dengan cara begitu maka warga bisa mencicil sesuai dengan kemampuan. Jadi tujuannya adalah harganya seragam, tapi cara atau besaran kreditnya bisa diatur sesuai dengan kemampuan," katanya.

Berdasarkan aturan dari Bank Indonesia (BI), katanya, maksimal cicilan adalah sebesar 30 persen dari penghasilan. Namun pihaknya akan mengatur agar fleksibel, sehingga durasi pembayarannya menerapkan skema FLPP yang ditambah dengan DP Rp 0 tersebut. Mereka yang bisa mengikuti program tersebut setidaknya harus memiliki penghasilan Rp 7 juta ke bawah. Dengan demikian, maksimal cicilan adalah Rp 2,1 juta.

Nantinya pihaknya juga akan menyiapkan fasilitas transportasi bagi warga yang tinggal di rumah yang termasuk dalam program DP Rp 0 ini. Pembangunan juga akan dilakukan juga di lokasi lain.

Rumah DP Rp 0 ini nantinya berupa rumah susun sederhana milik (rusunami). Di Pondok Kelapa ini dibangun sebanyak 2 tower setinggi 20 lantai yang dibagi atas dua tipe, yakni tipe 36 sebanyak 513 unit dan tipe 21 sebanyak 195 unit. Masing-masing tipe dibanderol seharga Rp 320 juta dan Rp 185 juta.



Sumber: Suara Pembaruan