Pelayanan rumah sakit menggunakan kartu sehat.

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai rumah sakit (RS) yang ada di Kota Jakarta belum siap memberikan layanan kesehatan melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Pemprov DKI juga dinilai belum siap mengantisipasi membludaknya warga yang berobat di kelas III RS.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi mengatakan, cukup banyak kasus penolakan pasien merupakan dampak pemberlakuan KJS. Karena melalui KJS, semua warga miskin dan tidak miskin bisa menikmati layanan kesehatan gratis asalkan bersedia dirawat di ruang rawat inap kelas III.

“KJS membuka kran membludaknya pasien kelas III dalam RS di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kalau dulu ada batasan warga miskin, sekarang dalam KJS, miskin tidak miskin asal mau dirawat di kelas III, ya boleh,” katanya di DPRD DKI, Jakarta, Senin (18/2).

Membludaknya pasien kelas III, lanjutnya, ternyata tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas peralatan dan tenaga medis. Sehingga terjadi overload pasien kelas III, lalu pihak RS pun menolak merawat pasien dengan alasan ruangan penuh.

“Harusnya sebelum itu, RS harus ditingkatkan kapasitas kelas III. Atau Pemprov DKI harus mengantisipasi lonjakan pasien kelas III karena KJS yang dua kali lipat dari sistem sebelumnya,” ujar politisi Fraksi Demokrat.

Tidak hanya itu, Achmad menegaskan Pemprov DKI harus menyelidiki alasan penolakan pasien oleh RS yang bersangkutan. Apakah benar kelas III yang penuh, atau semua ruang rawat inap dari kelas I, II dan III penuh semua.

“Jadi Pemprov harus menyelidiki, apakah memang benar-benar kelas III penuh atau semua kelas penuh. Kan ada aturannya, kalau kelas III penuh, pasien bisa dirawat di kelas II, kalau penuh juga bisa dirawat kelas I. Itu warga miskin loh, dijamin semua perawatannya ditanggung Pemprov. Artinya, tidak boleh ada pasien yang ditolak dirawat oleh RS dengan alasan kamar penuh,” tegasnya.

Achmad sendiri sangat menyesali kebijakan Pemprov yang membuka kran selebar-lebarnya untuk pelayanan kesehatan gratis, tapi tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas peralatan medis, tim medik serta kapasitas ruang rawat inap kelas III.

Penulis: Lenny Tristia Tambun