Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terbukti menggunakan data palsu atau data yang sengaja digandakan untuk persyaratan dukungan, mereka akan dikenai denda.

"Jumlah dukungannya akan dikurangi sebanyak 50 kali lipat dari temuan bukti data palsu atau data yang digandakan," terang Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Senin (4/3).

KPU, kata Ferry pula, akan memberikan supervisi secara maksimal kepada semua calon DPD, sehingga dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang. Dia pun menyatakan bahwa KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan yang disampaikan oleh setiap calon DPD.

Disebutkan Ferry, penelitian administratif bertujuan untuk mengecek keabsahan sejumlah berkas pendaftaran, serta surat pernyataan dan surat keterangan. Salah satunya adalah dengan memeriksa kebenaran data mengenai jumlah dukungan di provinsi dan sebarannya menurut kabupaten/kota di provinsi tersebut, serta daftar nama pendukung pemilih dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendukung pemilih.

Sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012, untuk provinsi dengan penduduk sampai 1 juta, dukungan minimalnya adalah 1.000 pemilih. Sementara provinsi dengan penduduk lebih dari 1 juta sampai 5 juta, dukungan minimalnya 2.000, lalu provinsi dengan penduduk 5 juta sampai 10 juta, dukungan minimalnya 3.000, provinsi dengan penduduk 10 juta sampai 15 juta, dukungan minimalnya 4.000, serta provinsi dengan penduduk di atas 15 juta dukungan minimalnya 5.000 pemilih.

"Dukungan tersebut harus tersebar di 50 persen kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan," tambah Ferry.

Persyaratan tersebut, menurut Ferry lagi, harus dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tandatangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

Oleh Ferry, para calon sendiri diminta ekstra hati-hati dalam memeriksa bukti dukungan yang akan diajukan ke KPU. Harus dipastikan bahwa para pendukung hanya memberikan dukungan kepada satu orang. Sebab menurutnya, pendukung yang kedapatan memberikan dukungan ganda, akan dicoret dan dukungannya tidak dinilai.

Ferry menegaskan, kebenaran jumlah dukungan pemilih digunakan sebagai dasar untuk pengambilan sampel saat verifikasi faktual. KPU akan mengambil 10 persen dari jumlah dukungan minimal yang sudah diverifikasi administrasi, sebagai sampel untuk dilakukan faktualisasi.

Menurut Ferry lagi, bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat dukungan, jika jumlah keseluruhan pendukung pemilih yang memenuhi syarat dukungan pemilih di kabupaten/kota yang bersangkutan dikalikan dengan 10, hasilnya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah minimal pendukung pemilih yang ditentukan Undang-Undang.


Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan

Profil Parpol
NASDEM
NASDEM
PKB
PKB
PKS
PKS
PDIP
PDIP
GOLKAR
GOLKAR
GERINDRA
GERINDRA

DEMOKRAT
DEMOKRAT
PAN
PAN
PPP
PPP
HANURA
HANURA
PBB
PBB
PKPI
PKPI