Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jakarta - Meskipun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), sudah mengabulkan seluruh gugatan Partai Bulan Bintang (PBB), sehingga dinyatakan berhak mengikuti Pemilu 2014. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagai upaya perlawanan hukum ke PTTUN.

"Sejak 7 Maret 2013, putusan PTTUN sudah menyatakan PBB memenangkan gugatan. KPU harus membatalkan SK KPU No.5/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, menyangkut PBB dan memberikan SK baru kepada PBB sebagai peserta Pemilu," ujar Ketua Bidang Hukum PBB, Panhar Makawi, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).

Namun, Panhar merasa kecewa dengan salah satu Komisioner KPU, Ida Budharti terkait pernyataanya kalau KPU akan bersikap pada keputusan PTTUN, dengan akan melakukan Kasasi. Menurutnya, langkah KPU tersebut merupakan bentuk kesombongan sektoral penyelenggara negara. Menurut Panhar, tidak ada ruginya jika KPU menerima keputusan PTTUN terkait gugatan PBB.

"Apa ruginya KPU menerima PBB menjadi peserta Pemilu? Apakah anggarannya dikurangi atau komesioner akan dipenjara, kalau PBB diloloskan? Kan tidak," keluhnya.

Panhar mengaku, akan terus melawan secara konstitusi hukum, bila KPU tetap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Pada kesempatan yang sama, hal senada juga diharapkan oleh Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). PKPI berharap KPU segera memutuskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014. Menurut Ketua Umum PKPI Sutiyoso, lambannya KPU terhadap putusan Bawaslu membuat banyak pihak ragu akan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil.

"KPU selalu berdalih sudah berkerja akurat dan akuntabel. Ini baru permulaan sudah begini, apalagi dalam proses penyelenggaraan nanti," tandasnya.

Sutiyoso pun menganggap, lambannya KPU merespon putusan Bawaslu, sangat merugikan PKPI. Sebab, selain tindakan KPU itu membuat sejumlah caleg PKPI berpindah ke partai lain lantaran tidak kunjung mendapat kepastian hukum, namun juga partai-partai yang tergabung pada Aliansi Partai Politik Penegak Konstitusi (AP3K).

"Saya tulis surat ke PTTUN, dijawab bahwa PKPI tidak berhak mengajukan naik banding karena pihak saya tidak dirugikan. Artinya PTTUN memahami di Bawaslu sudah final dan mengikat. Jalan terakhir kita demo di KPU, dan tercatat di sejarah saya untuk pertama kalinya saya terpaksa demonstrasi. Tapi karena sudah tidak tahu bagaimana bersikap. Target kita mindset berpolitik harus berubah. Demokrasi politik harus santun. Sekarang ini kekuasaan yang sudah berbicara, dan itu sepertinya memang terjadi sekarang di KPU yang dikuasai oleh kekuasaan Senayan," terangnya.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI