Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jakarta - Masuknya dua nama tokoh Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) dan Jusuf Kalla (JK), ke dalam enam nama capres potensial versi tujuh Jenderal Purnawirawan TNI yang baru bertemu Presiden SBY dianggap sebagai hal wajar.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, munculnya kedua nama itu bukan bermaksud mengadu domba internal partainya.

"Bagi saya itu hanya berarti bahwa tujuh Jenderal itu melihat bahwa kedua tokoh ini memiliki potensi untuk jadi capres, memiliki persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sebagai capres," kata Akbar usai diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/3).

Dia berharap semua pihak tak melihatnya sebagai upaya membenturkan kedua tokoh itu. Sementara soal siapa yang kemudian dimajukan oleh Golkar sebagai capres di 2014, hal itu harus ditentukan melalui mekanisme internal partai.

"Kalau Partai Golkar jelas sudah ARB. Sehingga dengan kata lain kalau misalnya ada tokoh Golkar yang lain, katakanlah Pak JK yang dianggap mendapat dukungan masyarakat, kita serahkan pada partai-partai lain. Barangkali mereka tertarik dan terdorong untuk menyalonkan," jelas Akbar.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut telah diserahi enam nama calon presiden potensial di Pilpres 2014 oleh tujuh orang purnawirawan Jenderal TNI yang diundangnya pada Rabu (13/3) lalu.

Selain Prabowo Subianto, nama lain yang disebut sebagai figur capres di 2014 nanti oleh ketujuh jenderal itu adalah Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Jokowi.

Salah satu dari ketujuh jenderal itu adalah Luhut Panjaitan, yang diketahui sebagai Penasihat ARB dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Walau demikian, Akbar membela penilaian bahwa ARB dan JK pantas sebagai capres terkuat seperti daftar 6 nama yang diserahkan ke SBY itu.

"Kalau Luhut menyampaikan pandangan, pikiran, nasihat, ya bisa saja. Kenapa tidak," ujarnya.

 

Penulis: Markus Junianto Sihaloho

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI