Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Jakarta - Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjadwalkan sidang pemeriksaan di daerah pada minggu pertama bulan April 2013. Kelima anggota DKPP akan dibagi di dua daerah, yakni di Semarang untuk KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, serta di Padang untuk KPU kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar) dan sekitarnya.

"Bagi DKPP, mempelajari, meneliti, menganalisis dan memeriksa sebuah perkara wajib dilakukan, untuk memperoleh kejelasan persoalan yang sebenarnya. Apa benar mereka, sebagai teradu, melanggar sebagaimana yang disangkakan pengadu," ujar Juru Bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini, melalui pesan singkat, Jumat (29/3).

Sebagaimana diketahui, Rouchin dan Joller Sitorus dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) mengadukan Ketua dan Anggota KPU Pusat. Selain itu, mereka juga mengadukan ketua dan anggota KPU di 421 kabupaten/kota se-Indonesia. Pada intinya, aduan/laporan para pengadu adalah bahwa teradu disangka melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait penolakan melaksanakan keputusan Bawaslu No.012/SP2/Set.Bawaslu/I/2013.

Teradu juga disangkakan menghilangkan hak politik dan konstitusional warga negara dalam parpol. Selain itu, teradu diduga bertindak tidak profesional, transparan dan akuntabel, menggunakan kewenangan tidak berdasar hukum, dan tidak melaksanakan administrasi pemilu akurat.

Sementara di Semarang, sidang dugaan pelanggaran kode etik akan dilakukan untuk KPU di delapan kabupaten/kota Provinsi Jateng, antara lain Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kota Pekalongan, dan Kota Semarang. Sidang rencananya akan digelar pada Selasa (2/4) mulai pukul 08.00 WIB, di Hotel Patrajasa. Bertindak selaku panel majelis sidang adalah Nur Hidayat Sardini dan Valina Singka Subekti.

Sedangkan di Yogyakarta, sidang dugaan pelanggaran kode etik akan dilakukan untuk KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Kulon Progo dan KPU Kabupaten Sleman. Sidang akan digelar pada Rabu (3/4), di kantor Bawaslu Provinsi DIY, dengan panel majelis Abdul Bari Azed dan Nur Hidayat Sardini.

Di Padang, sidang dugaan pelanggaran kode etik akan dilakukan untuk KPU Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar, dengan Saut Hamonangan Sirait yang akan menjadi panelis.

Untuk diketahui, pengadu (PPRN) menyangka bahwa KPU kabupaten/kota tersebut tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PPRN, namun telah menyatakannya tidak memenuhi syarat.

"Sesuai Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 18 Ayat 3, tim pemeriksa pelanggaran kode etik terdiri atas satu orang anggota DKPP yang merangkap sebagai ketua, satu orang anggota anggota KPU provinsi, satu orang anggota Bawaslu provinsi, dan dua orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi dari provinsi setempat," imbuh Nur Hidayat.

 

Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan

Info Partai
1
NASDEM
NASDEM
2
PKB
PKB
3
PKS
PKS
4
PDIP
PDIP

5
GOLKAR
GOLKAR
6
GERINDRA
GERINDRA
7
DEMOKRAT
DEMOKRAT
8
PAN
PAN

9
PPP
PPP
10
HANURA
HANURA
14
PBB
PBB
15
PKPI
PKPI